Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Locus Journal of Academic Literature Review
Boini, Usman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TERKAIT PEMILIHAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN Marzuki, Marzuki; Muis, Muis; Media, M. Agmar; Boini, Usman; Zulfikar, Zulfikar
Jurnal Academia Praja Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v8i2.4051

Abstract

Komisi I DPRK Pidie memiliki peran penting dalam proses pemilihan calon anggota Panwaslih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Peran ini sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kedudukan yuridis Komisi I dalam proses tersebut, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap literatur hukum dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi I masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakjelasan batas kewenangan, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya mekanisme seleksi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi mengenai peran Komisi I, peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme dalam proses seleksi, serta penguatan kapasitas dan integritas anggota Komisi melalui pelatihan penyelenggaraan pemilu yang netral dan objektif. Rekomendasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan Panwaslih terpilih mampu menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab.
Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital Nazaruddin, Nazaruddin; Mahdi, Umar; Boini, Usman; Muttaqien, Al; Ardiyansyah, Amzar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.793

Abstract

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Namun permasalahnya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan konsep tersebut secara konkret, selain itu keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat dengan konsep ini juga belum ada legalitas mengenai nilai keautentikannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyber Notary telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Disarankan kepada pemerintah yang membidanginya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan cyber notary sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.
Co-Authors Anwar Anwar Ardiyansyah, Amzar Halimah Halimah Hansyar, Ricky Muliawan Hansyar Indradewa, Rhian Mahdi, Umar Marzuki Marzuki Media, M. Agmar Muis Muis, Muis Muttaqien, Al N. Nazaruddin sinaga, samuel juliardi