Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Dharmas Education Journal (DE_Journal) Locus Journal of Academic Literature Review
Boini, Usman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBINAAN ADMINISTRASI SEKOLAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) Anwar, Anwar; Halimah, Halimah; Hansyar, Ricky Muliawan Hansyar; Boini, Usman; Sinaga, Samuel Juliardi
Dharmas Education Journal (DE_Journal) Vol 4 No 3 (2024): DE_Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Dharmas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56667/dejournal.v4i3.1238

Abstract

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paloh Padang Tiji Kabupaten Pidie merupakan salah satu jenjang pendidikan dasar bidang Agama Islam yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie. Seksi yang membidangi Madrasah pada Departemen Agama adalah Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paloh Padang Tiji menyelenggarakan kegiatan administrasi sekolah atau administrasi pendidikan dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar, seperti administrasi sumber daya manusia, administrasi kemuridan, administrasi program pengajaran dan kurikulum dan pengelolaan sarana serta prasarana. Namun dalam kenyataannya semua jenis administrasi tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana karena ditemui beberapa faktor penghambat. Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauhmana pembinaan administrasi sekolah telah terlaksana pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paloh Padang Tiji, hambatan-hambatan yang ditemui dan upaya yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk memperoleh data di samping melakukan penelitian kepustakaan juga dilakukan penelitian lapangan, semua data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan administrasi sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paloh Padang Tiji Kabupaten Pidie belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hambatan yang ditemui, terbatasnya tenaga administrasi, terbatasnya guru dan prasarana serta sarana yang tersedia juga terbatas. Upaya yang dapat dilakukan perlu penambahan tenaga administrasi, perlu penambahan guru, sarana dan prasarana yang kurang perlu segera ditanggulangi
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TERKAIT PEMILIHAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN Marzuki, Marzuki; Muis, Muis; Media, M. Agmar; Boini, Usman; Zulfikar, Zulfikar
Jurnal Academia Praja Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v8i2.4051

Abstract

Komisi I DPRK Pidie memiliki peran penting dalam proses pemilihan calon anggota Panwaslih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Peran ini sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kedudukan yuridis Komisi I dalam proses tersebut, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap literatur hukum dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi I masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakjelasan batas kewenangan, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya mekanisme seleksi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi mengenai peran Komisi I, peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme dalam proses seleksi, serta penguatan kapasitas dan integritas anggota Komisi melalui pelatihan penyelenggaraan pemilu yang netral dan objektif. Rekomendasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan Panwaslih terpilih mampu menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab.
Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital Nazaruddin, Nazaruddin; Mahdi, Umar; Boini, Usman; Muttaqien, Al; Ardiyansyah, Amzar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.793

Abstract

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Namun permasalahnya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan konsep tersebut secara konkret, selain itu keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat dengan konsep ini juga belum ada legalitas mengenai nilai keautentikannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyber Notary telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Disarankan kepada pemerintah yang membidanginya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan cyber notary sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.
MANIFESTASI PRESENCE OF STATE: LEGALITAS POLSEK SEBAGAI PIONIR STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI Boini, Usman; Ardiyansyah, Amzar; Gibran, Khalil; Nazaruddin, Nazaruddin
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v10i1.15131

Abstract

This study analyzes the strategic legal position of Security Intelligence (Intelkam) at the Sector Police (Polsek) level as the spearhead of the state in carrying out early detection and early warning functions. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach through qualitative analysis of literature and related reports. Normatively, this role has a strong constitutional basis in Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, which positions the Polri as a state instrument in maintaining security through preventive measures. The implementation of preventive policies through mapping potential vulnerabilities, especially regarding mass mobilization and political dynamics, has proven crucial in preventing horizontal conflict at the grassroots level, as in the case study that occurred at the Mutiara Timur Police. However, in its implementation, obstacles are still found related to the limitations of authority and technological challenges. This study suggests strengthening operational regulations through synchronizing more specific derivative rules to provide legal certainty for members in the field and avoid overlapping authority and the risk of human rights violations. Furthermore, human resource capacity building and cyber intelligence technology support are needed at the police sector level to anticipate the threat of black campaigns on social media. Optimizing cross-sectoral synergy through a humanistic approach is expected to strengthen national security stability from the smallest regional level.
Co-Authors Anwar Anwar Ardiyansyah, Amzar Gibran, Khalil Halimah Halimah Hansyar, Ricky Muliawan Hansyar Indradewa, Rhian Mahdi, Umar Marzuki Marzuki Media, M. Agmar Muis Muis, Muis Muttaqien, Al N. Nazaruddin sinaga, samuel juliardi