Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Melalui LBH Bali Women Crisis Centre Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kabupaten Tabanan Febantari, Ni Made Almira; Wijaya , Komang Adi Sastra; Yudartha, I Putu Dharmanu
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.208

Abstract

The purpose of this research is to find out how the women’s empowerment and protection program through LBH Bali WCC is implemented from the perspective of a collaborative governance process. The type of research used is qualitative with descriptive methods. The findings of this research were analyzed using the collaborative process theory (Ansel and Gash, 2008), which consists of face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding and intermediate outcomes. The collaboration process between the government, private sector, academics, NGOs and the mass media has been running quite well, but there are shortcomings which make the implementation less than optimal, namely about no scheduled-binding meetings and there is no joint work agreement between all parties, but only an MoU on each program implementation. Through this analysis, two indicators shows that the collaboration process that exists between LBH Bali WCC and other parties is not optimal, from the five indicators. Nevertheless, the results obtained from the implementation of this collaborative process show a positive impact on society and the prevention of violence against women. The recommendation that can be given is to form a joint MoU as soon as possible and maximize the expansion of the role of the paralegal community formed by LBH Bali WCC collectively. So that collaborative actions are more structured and expand reach to lower levels of society who do not receive special attention. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perwujudan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC dalam perspektif proses collaborative governance. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil temuan penelitian ini dianalisis menggunakan teori proses collaborative governance (Ansel dan Gash, 2008) yang terdiri dari indikator face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding dan intermediate outcomes. Proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat dan media massa yang terlaksana sudah berjalan dengan cukup baik, namun terdapat kekurangan yang membuat pelaksanaannya menjadi kurang optimal yaitu belum adanya pertemuan yang terjadwal dan mengikat serta belum terdapat perjanjian kerja bersama antara semua pihak yang berkolaborasi melainkan hanya MoU per-pelaksanaan program. Melalui analisis tersebut, dari dua indikator, menunjukkan kurang optimalnya proses kolaborasi yang terjalin antara pihak LBH Bali WCC dengan pihak-pihak lainnya, dari lima indikator yang digunakan. Kendati demikian, hasil yang diperoleh pelaksanaan proses kolaborasi ini menunjukkan dampak yang positif terhadap masyarakat dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah pembentukan MoU bersama sesegera mungkin dan memaksimalkan perluasan peran dari komunitas paralegal bentukan LBH Bali WCC secara kolektif. Supaya tindakan kolaborasi lebih terstruktur dan memperluas jangkauan kepada masyarakat bawah yang kurang mendapat perhatian yang khusus. Kata Kunci: Collaborative Governance, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Tindakan Kekerasan Perempuan, LBH Bali WCC
Implementasi Aplikasi Denpasar Prama Sewaka pada Pelayanan Publik di Kota Denpasar dalam Perspektif E-Government Riani, Ni Wayan; Wijaya , Komang Adi Sastra; Girindra, Ida Ayu Githa
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.286

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Denpasar Prama Sewaka application in public services in Denpasar City using an e-government perspective. In addition to understanding how the Denpasar Prama Sewaka application is implemented, the author also explores how the government builds relationships with the public using an e-government perspective. This study uses qualitative research with a descriptive approach. Through qualitative research, the author will conduct research by understanding the subject's perspective, resulting in contextualization. The findings are broken down based on policy implementation indicators: organization, interpretation, and application. Furthermore, findings from an e-government perspective are divided into three categories: support, capacity, and value. From an organizational perspective, the author found overlapping employee structure in the management of the Denpasar Prama Sewaka application. In his interpretation, digital education and literacy need to be improved within the community, especially in Denpasar City, to avoid failures in the delivery of electronic-based services. Regarding the application, the public is sometimes confused about how to report complaints, given that there are two platforms: the website and the application. The findings from an e-government perspective include support, namely network support for the public so they can access the services provided in the Denpasar Prama Sewaka application. Furthermore, in terms of capacity, implementation shows a shortage of programmers, particularly in the ICT sector, which requires programming resources. Furthermore, in terms of value, this application is designed with a priority on complaint handling. The author's research concludes that the implementation of the Denpasar Prama Sewaka application has been quite successful, although public feedback still indicates the application is less responsive. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Denpasar Prama Sewaka dalam pelayanan publik di Kota Denpasar menggunakan perspektif e-government. Disamping untuk mengetahui bagaimana implementasi dari aplikasi Denpasar Prama Sewaka, penulis juga menelusuri bagaimana pemerintah membangun hubungan dengan masyarakat dengan menggunakan perspektif e-government. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui jenis penelitian kualitatif penulis akan melakukan pencarian dengan memahami perspektif subjek sehingga menghasilkan suatu kontekstualisasi. Hasil temuan dipecah berdasarkan indikator implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Kemudian temuan dalam perspektif e-government dibagi menjadi tiga yaitu support, capacity dan value. Hasil temuan dari sisi organisasi Dari sisi struktur pegawai, penulis menemukan adanya tumpang tindih pengelolaan aplikasi Denpasar Prama Sewaka. Dalam interpretasinya edukasi dan literasi digital perlu ditingkatkan dalam masyarakat khususnya di Kota Denpasar untuk menghindari kegagalan penyampaian layanan yang berbasis elektronik. Dari sisi aplikasi masyarakat terkadang masih bingung dalam melaporkan pengaduan, mengingat terdapat dua platform yakni menggunakan website dan aplikasi. Adapun penemuan dari perspektif e-government dari sisi support yaitu support jaringan kepada masyarakat agar dapat digunakan dalam mengakses layanan yang disediakan pada aplikasi Denpasar Prama Sewaka. Selanjutnya dari sisi capacity dalam implementasinya, terdapat kekurangan programmer terutama dibidang TIK yang memerlukan sumber daya programmer. Kemudian dari sisi value aplikasi ini di desain dengan mengutamakan sisi layanan aduan sebagai sisi yang diprioritaskan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi Denpasar Prama Sewaka telah berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan respon masyarakat yang menyatakan aplikasi kurang responsif. Kata kunci: Implementasi, E-Government, Aplikasi Denpasar Prama Sewaka