Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Kusuma, Rendra Bhaktie
Unknown Affiliation
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI LENSA FEMINIST LEGAL THEORY: MENYUSUN KEADILAN GENDER Ardan, Ardan; Kusuma, Rendra Bhaktie; Solechan, Solechan; Sari, Ardila Anjar; Prasetyono, Bimo
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.333

Abstract

This paper explores the urgency of legal reform in Indonesia through the lens of Feminist Legal Theory (FLT) as an alternative approach to building a more gender-just legal system. Indonesian law has long been shaped by patriarchal values that neglect the lived experiences and needs of women, particularly in cases of sexual violence, domestic discrimination, and unequal access to justice. FLT challenges the claim of legal neutrality and asserts that law is a social construct embedded within power relations. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, this study examines how gender bias is reflected in legislation and legal enforcement, and how women's voices are often marginalized in formal legal processes. The analysis supports the notion that justice must not only be formal and procedural, but also substantive and contextually grounded in the social realities of vulnerable groups, especially women. Legal reform through FLT calls for the transformation of legal structures to become more responsive to gender issues and promotes the active participation of women in legislative and legal advocacy processes. Therefore, integrating feminist perspectives into legal policymaking is a strategic step toward achieving inclusive and transformative social justice in Indonesia.
Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Kusuma, Rendra Bhaktie
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.1362

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum bagi pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia dengan menitikberatkan pada sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan regulasi turunannya. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan sertifikat tanah tidak sepenuhnya bersifat mutlak, sehingga masih membuka ruang munculnya sengketa kepemilikan dari pihak lain yang merasa sebagai pemilik sebenarnya. Dalam konteks ini, keberadaan pembeli beritikad baik perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, sebagaimana juga ditekankan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa pembeli beritikad baik atas objek tanah wajib dilindungi. Pendaftaran tanah, sebagaimana diamanatkan Pasal 23, 32 dan 38 UUPA, berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kepastian hukum melalui penyajian data fisik dan yuridis yang benar. Namun, dalam praktiknya, kelemahan sistem publikasi negatif, perbedaan penafsiran, serta kurang optimalnya verifikasi administratif sering kali menimbulkan persoalan ketika terjadi tumpang tindih kepemilikan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep itikad baik dibuktikan, bagaimana perlindungan terhadap pembeli beritikad baik diberikan melalui instrumen hukum yang ada, serta bagaimana idealnya sistem pendaftaran tanah di reformulasi agar mampu menutup celah sengketa kepemilikan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik masih belum konsisten, sehingga diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi penafsiran, dan peningkatan kualitas administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Ardan, Ardan Prasetyono, Bimo Sari, Ardila Anjar