Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)
Sari, Ardila Anjar
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI LENSA FEMINIST LEGAL THEORY: MENYUSUN KEADILAN GENDER Ardan, Ardan; Kusuma, Rendra Bhaktie; Solechan, Solechan; Sari, Ardila Anjar; Prasetyono, Bimo
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.333

Abstract

This paper explores the urgency of legal reform in Indonesia through the lens of Feminist Legal Theory (FLT) as an alternative approach to building a more gender-just legal system. Indonesian law has long been shaped by patriarchal values that neglect the lived experiences and needs of women, particularly in cases of sexual violence, domestic discrimination, and unequal access to justice. FLT challenges the claim of legal neutrality and asserts that law is a social construct embedded within power relations. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, this study examines how gender bias is reflected in legislation and legal enforcement, and how women's voices are often marginalized in formal legal processes. The analysis supports the notion that justice must not only be formal and procedural, but also substantive and contextually grounded in the social realities of vulnerable groups, especially women. Legal reform through FLT calls for the transformation of legal structures to become more responsive to gender issues and promotes the active participation of women in legislative and legal advocacy processes. Therefore, integrating feminist perspectives into legal policymaking is a strategic step toward achieving inclusive and transformative social justice in Indonesia.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP OTONOMI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Sari, Ardila Anjar; Rusmini , Andin
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.418

Abstract

Kebijakan publik dan regulasi pemerintahan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum administrasi negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui pendekatan omnibus law, khususnya dalam penataan kewenangan administratif pemerintah daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dan regulasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara serta implikasinya terhadap kewenangan administratif dan otonomi daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyeragaman regulasi dan penguatan peran pemerintah pusat mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi pemerintahan. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan kecenderungan sentralisasi kewenangan yang berpotensi membatasi diskresi pemerintah daerah dan melemahkan prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik pasca UU Cipta Kerja perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan kewenangan administratif pemerintah daerah.
Co-Authors Ardan, Ardan Kusuma, Rendra Bhaktie Prasetyono, Bimo Rusmini , Andin