Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Putra, Adrian Bima
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Bazlina, Delia; Putra, Adrian Bima; HP, Hasti Octavia
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2407

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan Convention on Biodiversity Conservation (CBD) dan Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA JUDI ONLINE PADA SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE DI INSTAGRAM affandi, affandi; Putra, Adrian Bima
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i2.8200

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan unsur tindak pidana judi online pada Selebgram yang mempromosikan situs judi online di media sosial Instagram dalam hukum pidana di Indonesia dan dampak dari putusan Pengadilan Negeri pada kasus Selebgram yang mempromosikan judi online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan pendapat ahli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online oleh Selebgram termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus Mega Shinta Lukman, Selebgram terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan promosi situs judi online ROBOSLOT melalui akun Instagram, dengan imbalan finansial yang diterimanya. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 100.000.000,00. Putusan ini memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi para konten kreator agar lebih bijak dalam menerima tawaran promosi.
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg) Putra, Adrian Bima; Danil, Elwi; Rias, A. Irzal
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1490

Abstract

In the practice of law enforcement against criminal acts of defamation through social media in the jurisdiction of the Padangv District Court, we can see the judge's decision to sentence the defendant to prison for violating the ITE Law. The judge in decision Number 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg on behalf of Robby Putra Eryus, nicknamed Robby, was legally and convincingly proven to have committed a violation against. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in conjunction with Article 56 paragraph of the Criminal Code. This research is normative juridical research using secondary data. This research is a descriptive analysis. The research results show that: 1. The judge's consideration in imposing a conditional sentence on the defendant was based on the consideration that the defendant's actions were carried out not only for the defendant's personal interests but also for the interests of society, which were related to humanity, in this case because of community service. 2. The perspective of justice assesses that the criminal penalties imposed on those involved are in accordance with the views and principles of justice, especially according to Rawls.
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Bazlina, Delia; Putra, Adrian Bima; HP, Hasti Octavia
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2407

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur dengan rapi tata cara penetapan dan pengelolaan bertujuan konservasi namun pengaturan tersebut berfokus pada kawasan konservasi dengan sistem zonasi. Adanya kekurangan dalam pengaturan PP 60/2007 menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah peraturan pemerintah tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan memahami urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 60/2007. Tahapan pembentukan peraturan pemerintah termasuk peraturan pemerintah tentang perubahan harus melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dikarenakan masih ada ketentuan yang belum diatur di dalamnya untuk mengakomodir kebutuhan hukum seperti muatan Convention on Biodiversity Conservation (CBD) dan Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi dan muatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Co-Authors Affandi Affandi Bazlina, Delia Elwi Danil HP, Hasti Octavia Rias, A. Irzal