Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Chosaf, Najla Azrijal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Default In Government Procurement Of Goods And Services: Analysis Of Jember District Court Decision Number 52/PDT.G.S/2022/PN JMR Chosaf, Najla Azrijal; Nasution, Dinda Aurelia Rosi
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.8198

Abstract

This study analyzes default in government procurement of goods and services through a study of the Jember District Court decision Number 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr. The main focus of the study is the identification of the ratio decidendi, which underlies the decision, as well as an assessment of the principles of contract law in the context of government procurement. Using a descriptive-normative legal analysis approach, this study examines the obligations of the parties in the procurement contract and relevant administrative standards. The results of the analysis reveal that the decision emphasizes the importance of fulfilling obligations appropriately and accountably, while prioritizing the principle of contractual justice. The implications of this decision provide an important precedent in strengthening the supervision and law enforcement mechanisms in government procurement of goods and services, and contribute to the development of contract law literature in the public sector.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Fraud Berbasis Rekayasa Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Tanwijaya, Patrisia; Chosaf, Najla Azrijal; Marpaung, Michelle Evelyn; Wibowo, Keisha Zahra; Siadari, Dyo Ganda; Rosi Nasution, Dinda Aurelia; Yohanes Simarmata, Boy Gabriel; Alexander, Ariel; Ginting, Yuni Priskila; Raja Sihombing, Andreas Bintang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3261

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas kejahatan siber berbasis rekayasa sosial yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh akses ilegal terhadap data pribadi dan aset digital korban. Cyber fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem elektronik dan ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial telah memenuhi unsur actus reus, mens rea, serta kemampuan bertanggung jawab, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar normatif yang cukup komprehensif dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada peningkatan kapasitas forensik digital, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kebijakan preventif melalui literasi digital masyarakat.
Co-Authors Alexander, Ariel Marpaung, Michelle Evelyn Nasution, Dinda Aurelia Rosi Raja Sihombing, Andreas Bintang Rosi Nasution, Dinda Aurelia Siadari, Dyo Ganda Tanwijaya, Patrisia Wibowo, Keisha Zahra Yohanes Simarmata, Boy Gabriel Yuni Priskila Ginting