Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Alexander, Ariel; Simarmata, Boy Gabriel Yohanes; Siadari, Dyo Ganda; Marpaung, Michelle Evelyn; Tanwijaya, Patrisia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61788

Abstract

Pembuktian merupakan aspek paling krusial dalam proses peradilan pidana karena menentukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 126/Pid.B/2022 menjadi salah satu putusan penting yang mengadili perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kerugian mencapai Rp 11,8 miliar, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti dalam perkara tersebut serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis, menggunakan sumber data utama berupa salinan resmi putusan pengadilan dan sumber data sekunder berupa KUHAP, UU TPPU, literatur hukum acara pidana, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), dengan menggunakan keterangan saksi, alat bukti surat, bukti transfer, dan printout rekening yang saling bersesuaian untuk membentuk keyakinan. Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas praduga tak bersalah, asas in dubio pro reo, asas legalitas, dan prinsip due process of law, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat, memenuhi rasa keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi korban.
Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang Marpaung, Michelle Evelyn; Tanwijaya, Patrisia; Huberta, Grace Amaze; Belo, Nimrod Welly; Fewsan, Kimberly; Susanti, Tri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i3.32052

Abstract

Korupsi adalah masalah utama dalam sistem hukum yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik, dengan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk yang umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan regulasi dan penerapan hukum terkait kedua bentuk korupsi tersebut di Indonesia, Singapura, dan Denmark. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menganalisis regulasi dan praktik penegakan hukum di ketiga negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, termasuk undang-undang anti-korupsi. Namun, tantangan utama terletak pada pelaksanaan dan penegakan sanksi. Sering kali, meskipun ada regulasi yang baik, praktik penegakan hukum tidak berjalan efektif, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, seperti kurangnya efisiensi dalam penegakan hukum dan minimnya pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dalam administrasi pemerintahan dan memberantas korupsi secara lebih efektif.
Analisis Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR) Tanwijaya, Patrisia; Marpaung, Michelle Evelyn
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7849

Abstract

Penelitian ini menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui studi kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR, dengan fokus pada konteks perjanjian kerja konstruksi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan telaah komprehensif terhadap konstruksi yuridis wanprestasi dalam Pasal 1601a KUHPerdata dan implementasinya dalam kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseptualisasi wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek teknis dan kompleksitas industri. Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan posisi tawar dalam relasi kontraktual. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi karakteristik unik sengketa konstruksi, sementara upaya hukum bagi penyedia jasa masih terbatas pada gugatan perdata dengan beban pembuktian yang memberatkan. Penelitian merekomendasikan reformulasi pendekatan dalam adjudikasi sengketa wanprestasi kontrak konstruksi melalui implementasi prinsip proporsionalitas, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih adaptif, serta diversifikasi bentuk ganti rugi yang mencakup dimensi non-material. Transformasi paradigmatik ini esensial untuk menciptakan ekosistem hukum yang menjamin perlindungan substantif bagi penyedia jasa konstruksi tanpa mengesampingkan kepentingan legitim pengguna jasa.
Pertanggungjawaban Hukum dalam Sengketa Jual Beli di E-Commerce (Shopee): Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Perdata Sihombing, Andreas Bintang Raja; Marpaung, Michelle Evelyn
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7850

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum dalam sengketa jual beli di e-commerce, khususnya pada platform Shopee, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan hukum perdata. Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia membawa tantangan baru dalam aspek hukum, terutama terkait sengketa yang terjadi antara konsumen, penjual, dan platform. Penelitian ini mengkaji hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam transaksi online, serta tanggung jawab penjual dan platform e-commerce dalam menjaga kelancaran transaksi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, beberapa masalah hukum tetap memerlukan jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting bagi platform e-commerce untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna melindungi hak konsumen dan menjamin transaksi yang adil.