Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pengabdian West Science
Tanwijaya, Patrisia
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Alexander, Ariel; Simarmata, Boy Gabriel Yohanes; Siadari, Dyo Ganda; Marpaung, Michelle Evelyn; Tanwijaya, Patrisia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61788

Abstract

Pembuktian merupakan aspek paling krusial dalam proses peradilan pidana karena menentukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 126/Pid.B/2022 menjadi salah satu putusan penting yang mengadili perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kerugian mencapai Rp 11,8 miliar, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti dalam perkara tersebut serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis, menggunakan sumber data utama berupa salinan resmi putusan pengadilan dan sumber data sekunder berupa KUHAP, UU TPPU, literatur hukum acara pidana, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), dengan menggunakan keterangan saksi, alat bukti surat, bukti transfer, dan printout rekening yang saling bersesuaian untuk membentuk keyakinan. Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan asas praduga tak bersalah, asas in dubio pro reo, asas legalitas, dan prinsip due process of law, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat, memenuhi rasa keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi korban.
Studi Komparasi dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang Marpaung, Michelle Evelyn; Tanwijaya, Patrisia; Huberta, Grace Amaze; Belo, Nimrod Welly; Fewsan, Kimberly; Susanti, Tri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i3.32052

Abstract

Korupsi adalah masalah utama dalam sistem hukum yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik, dengan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk yang umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan regulasi dan penerapan hukum terkait kedua bentuk korupsi tersebut di Indonesia, Singapura, dan Denmark. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menganalisis regulasi dan praktik penegakan hukum di ketiga negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, termasuk undang-undang anti-korupsi. Namun, tantangan utama terletak pada pelaksanaan dan penegakan sanksi. Sering kali, meskipun ada regulasi yang baik, praktik penegakan hukum tidak berjalan efektif, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, seperti kurangnya efisiensi dalam penegakan hukum dan minimnya pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dalam administrasi pemerintahan dan memberantas korupsi secara lebih efektif.
Analisis Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR) Tanwijaya, Patrisia; Marpaung, Michelle Evelyn
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7849

Abstract

Penelitian ini menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui studi kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR, dengan fokus pada konteks perjanjian kerja konstruksi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan telaah komprehensif terhadap konstruksi yuridis wanprestasi dalam Pasal 1601a KUHPerdata dan implementasinya dalam kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseptualisasi wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek teknis dan kompleksitas industri. Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan posisi tawar dalam relasi kontraktual. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi karakteristik unik sengketa konstruksi, sementara upaya hukum bagi penyedia jasa masih terbatas pada gugatan perdata dengan beban pembuktian yang memberatkan. Penelitian merekomendasikan reformulasi pendekatan dalam adjudikasi sengketa wanprestasi kontrak konstruksi melalui implementasi prinsip proporsionalitas, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih adaptif, serta diversifikasi bentuk ganti rugi yang mencakup dimensi non-material. Transformasi paradigmatik ini esensial untuk menciptakan ekosistem hukum yang menjamin perlindungan substantif bagi penyedia jasa konstruksi tanpa mengesampingkan kepentingan legitim pengguna jasa.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Fraud Berbasis Rekayasa Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Tanwijaya, Patrisia; Chosaf, Najla Azrijal; Marpaung, Michelle Evelyn; Wibowo, Keisha Zahra; Siadari, Dyo Ganda; Rosi Nasution, Dinda Aurelia; Yohanes Simarmata, Boy Gabriel; Alexander, Ariel; Ginting, Yuni Priskila; Raja Sihombing, Andreas Bintang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3261

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas kejahatan siber berbasis rekayasa sosial yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk memperoleh akses ilegal terhadap data pribadi dan aset digital korban. Cyber fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem elektronik dan ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku cyber fraud berbasis rekayasa sosial telah memenuhi unsur actus reus, mens rea, serta kemampuan bertanggung jawab, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar normatif yang cukup komprehensif dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada peningkatan kapasitas forensik digital, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kebijakan preventif melalui literasi digital masyarakat.
Penguatan Kesadaran Hukum Peserta Didik tentang Jenis Kekerasan Fisik dan Mekanisme Sanksi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Anggraini, Lioni; Lioni; Raja Sihombing, Andreas Bintang; Marpaung, Michelle Evelyn; Siregar, Nathasya Jhonray; Gani, Maria Minerva; Tanwijaya, Patrisia; Frananda Siregar, Tasya Amira; Yudhistira, Aghastyar; Wirananto, Radityo; Loway, Giovano Alan; Fathoni, M Almer; Ginting, Yuni Priskila
Jurnal Pengabdian West Science Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpmws.v5i03.3289

Abstract

Kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya kekerasan fisik, masih menjadi persoalan yang sering diabaikan akibat rendahnya kesadaran dan literasi hukum peserta didik. Padahal, pemahaman yang memadai mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan konsekuensi hukumnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum peserta didik mengenai jenis-jenis kekerasan fisik serta mekanisme sanksinya berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis dan nilai-nilai karakter. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Forms menggunakan Skala Likert (skor 1–5) kepada 22 responden. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian sangat memuaskan terhadap pelaksanaan kegiatan, menyatakan bahwa tujuan kegiatan tercapai, serta menilai sesi diskusi interaktif berjalan efektif. Selain itu, minat peserta untuk mengikuti kegiatan serupa tergolong tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang dialogis dan kontekstual efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Kegiatan ini juga berhasil mengubah paradigma peserta yang sebelumnya menganggap kekerasan fisik ringan sebagai hal yang wajar, menjadi pemahaman bahwa setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum. Disimpulkan bahwa penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan partisipatif mampu menjadi strategi efektif dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.
Co-Authors Alexander, Ariel Anggraini, Lioni Belo, Nimrod Welly Chosaf, Najla Azrijal Fathoni, M Almer Fewsan, Kimberly Frananda Siregar, Tasya Amira Gani, Maria Minerva Huberta, Grace Amaze Lioni Loway, Giovano Alan Marpaung, Michelle Evelyn Raja Sihombing, Andreas Bintang Rosi Nasution, Dinda Aurelia Siadari, Dyo Ganda Simarmata, Boy Gabriel Yohanes Siregar, Nathasya Jhonray TRI SUSANTI Wibowo, Keisha Zahra Wirananto, Radityo Yohanes Simarmata, Boy Gabriel Yudhistira, Aghastyar Yuni Priskila Ginting