Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif SASI
Ismail, Nazli bin
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Government Legal Warranty for Consumers in The Purchase of Property in Indonesia Subekti, Subekti; Sidarta, Dudik Djaja; Marwiyah, Siti; Suyanto, Suyanto; Ismail, Nazli bin
SASI Volume 29 Issue 4, December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i4.1681

Abstract

Introduction: The sale and purchase of houses between developers and buyers often result default, which detrimental to consumers. The state has issued various policies regarding buying and selling houses and legal guarantees for buying and selling houses, but violations still occur and there is no legal guarantee from the state but must be resolved through litigation.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and find problems with house sale and purchase contracts based on the Sale and Purchase AgreementMethods of the Research: The method used in this research is normative juridical. The research used is library research. The basis used in this research is the juridical basis consisting of Law Number 1 of 2011, GovernmentRegulation Number 12 of 2021. Results of the Research: When the state issues permits to operate housing to developers, the state has provided a legal guarantee to protect its people. Due to the guarantees that have given by the Government through statutory regulations and consumers following the instructions, they are guaranteed to receive legal protection from the state, State Administrative Officials, in terms of granting permits they have gone through applicable legal procedures, if it is proven otherwise then the government must be responsible for the decision. State Administration. However, if there is a violation of the law by the developer, it will difficult for home buyers to claim losses. Experienced, meaning that at the implementation level there is no guarantee for buyers from the state.
PENYULUHAN HUKUM HAK TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2003 Suherman; Ismail, Nazli bin; Satino; Wahyuningsih, Yuliana Yuli; Putri, Aisyah Nikita Permata
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 2 No 02 (2025): JUNI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v2i02.192

Abstract

Penyuluhan hukum ketenagakerjaan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan tenaga kerja, mengenai hak-hak normatif yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan khususnya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia. Dalam praktiknya terdapat berbagai macam permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja, permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati yang bertujuan untuk melaksanakan penyuluhan hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat serta menganalisis perannya dalam meningkatkan pemahaman hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penyuluhan ini juga dihadiri oleh Assoc. Prof. Dr. Nazli Bin Ismail yang memberikan tambahan pemahaman bagaimana perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui kegiatan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak atas upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pemahaman mengenai bagaimana tenaga kerja Indonesia di Malaysia juga mendapat perlindungan. Dengan demikian, penyuluhan hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
Co-Authors Putri, Aisyah Nikita Permata Satino Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Subekti . Suherman Suyanto Suyanto Yuliana Yuli Wahyuningsih