Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN MUSYAWARAH DESA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS DESA SUKADANA Prabowo, Joshua Dean Eukharisti; Sakti, Muhammad Faiz Dwi; Romdoni, Sahrul; Sumarsono, Muhammad Mifzal; Yuningsih, Neneng Yani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47380

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Musyawarah Desa (Musdes) sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan keuangan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Latar belakang studi berangkat dari pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran desa, sebagaimana diamanatkan UU Desa, untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi alokasi Dana Desa. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam bersama perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat; observasi partisipatif selama pelaksanaan Musdus dan Musdes; serta analisis dokumen RKPDes, APBDes, notulen musyawarah, dan laporan realisasi. Data dianalisis secara reduksi, penyajian, dan verifikasi triangulasi untuk memastikan keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musdes berfungsi sebagai titik sentral penjaringan aspirasi masyarakat dan penetapan prioritas anggaran desa. Partisipasi warga, terutama melalui forum berjenjang (Musdus → Musdes), mampu menghasilkan lebih dari 120 usulan program yang terkodifikasi berdasarkan sektor dan lokasi spasial. Penerapan metode participatory mapping memudahkan alokasi anggaran tepat sasaran, sementara mekanisme publikasi draf APBDes melalui baliho, portal desa, dan grup WhatsApp membuka ruang umpan balik publik sebelum pengesahan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kendala, antara lain kapasitas teknis aparatur desa dalam menggunakan Siskeudes, ketimpangan literasi digital warga, dan keterbatasan waktu pelaksanaan yang terkadang berbenturan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkala dan pendampingan Siskeudes; penguatan inklusivitas digital melalui program literasi gadget yang difasilitasi LKD; serta penjadwalan Musdes yang lebih fleksibel untuk menjangkau kelompok rentan. Model partisipatif dan transparan ini diharapkan dapat menjadi best practice bagi desa lain dalam membangun tata kelola keuangan desa yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN DESA: STUDI KASUS DESA SUKADANA, CIMANGGUNG, SUMEDANG Prabowo, Joshua Dean Eukharisti; Sakti, Muhammad Faiz Dwi; Muhammadi, Rafarza; Romdoni, Sahrul; Sumarsono, Muhammad Mifzal; Yuningsih, Neneng Yani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47381

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan mekanisme keterbukaan informasi keuangan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sejak penerapan SISKEUDES pada 2017, Desa Sukadana menerapkan pencatatan ganda manual dan digital yang memunculkan ketidaksinkronan data antar sistem. Selain itu, publikasi dokumen keuangan melalui papan informasi desa, baliho, situs web, dan media sosial belum sepenuhnya menjangkau warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara semi-terstruktur, observasi dokumentasi APBDes, serta kuesioner literasi digital masyarakat. Analisis data dilakukan melalui triangulasi antara catatan SISKEUDES, buku manual, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Konsistensi dan akurasi pencatatan di SISKEUDES masih terhambat oleh update kebijakan otomatis tanpa sinkronisasi dengan buku manual; (2) Keterbukaan informasi anggaran relatif memadai pada saluran fisik, namun efektivitas saluran digital terbatasi oleh rendahnya literasi gadget warga; (3) Kendala teknis aparat desa terbesar terletak pada kurangnya pelatihan modul perencanaan dan pelaporan dalam SISKEUDES; (4) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terbukti penting dalam pendampingan door‑to‑door, namun cakupannya masih terbatas pada wilayah inti desa. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan prosedur validasi data ganda, penyusunan SOP sinkronisasi manual digital, pelatihan berbasis modul kritis SISKEUDES, serta pengembangan strategi literasi digital terpadu melalui LKD. Implementasi rekomendasi ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Sukadana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA CSR DI KABUPATEN SUMEDANG Saladin, Subhan; Sumarsono, Muhammad Mifzal; Khairunnisa, Rianti Najwa; Romdoni, Sahrul; Prabowo, Eukharisti; Yani, Neneng
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i3.49100

Abstract

Penelitian ini menganalisis kegagalan sistemik dalam implementasi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kabupaten Sumedang, dengan studi kasus di Desa Sukadana. Meskipun memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, praktik CSR di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (policy-practice decoupling), di mana program berjalan secara informal, karitatif, dan tidak terkoordinasi, mengabaikan mekanisme formal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan kerangka Ekologi Pemerintahan dan model implementasi kebijakan George C. Edward III, penelitian ini mendiagnosis penyebab kegagalan. Hasilnya menunjukkan bahwa kegagalan ini berakar pada disfungsi komunikasi, defisit sumber daya institusional dan manusia, disposisi aktor yang rendah, serta kelemahan struktur birokrasi. Akibatnya, terjadi pelanggaran keadilan ekologis, di mana desa yang menanggung beban lingkungan tertinggi justru menerima manfaat restoratif yang minimal. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi tata kelola yang fundamental untuk mewujudkan CSR yang adil dan berkelanjutan.
PERAN FASILITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DI KOTA BANDUNG: STUDI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Rudiana, Rudiana; Sumarsono, Muhammad Mifzal; Romdoni, Sahrul; Tompunuh, Joshua Dean Eukharisti Prabowo
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40813

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Fokus kajian mencakup kebijakan pemerintah daerah, distribusi fasilitas, tantangan birokrasi, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas seperti Youth Center dan Youth Space memainkan peran penting dalam pembinaan pemuda, namun terdapat kendala dalam anggaran, pemeliharaan, dan koordinasi antar instansi. Studi ini juga mengadopsi konsep Josef Kaho tentang administrasi pemerintahan daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan optimalisasi fasilitas infrastruktur guna mendukung pembangunan pemuda yang berkelanjutan.