Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi Indonesia
Aryani, Mas
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI KEJELASAN KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i2.161

Abstract

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan perubahan yang mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy. Lembaga kepresidenan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara memiliki peran strategis membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan merekonstruksikan kejelasan kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi Negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksi kejelasan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensiil di Indonesia. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekonstruksi kejelasan kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem presidensiil di Indonesia. 
REKONSTRUKSI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG IDEAL DA-LAM IKHWAL KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANGKA PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.230

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan pergeseran paradigma sistem pemerintahan Indonesia, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap lembaga-lembaga negara khususnya lembaga kepresidenan yang memiliki peran strategis membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan merekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kerangka penegasan dan penguatan sistem kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perspektif sistem presidensiil di Indonesia. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekonstruksikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ideal dalam hal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
GAGASAN PENGATURAN YANG IDEAL PENYELESAIAN YUDISIAL MAUPUN EKSTRAYUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Hermanto, Bagus; Aryani, Mas
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i4.265

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong penguatan terhadap elemen-elemen negara hukum Indonesia. Penguatan tersebut berimplikasi terhadap eksistensi dan metode penghormatan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia oleh negara dalam rangka membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan pengaturan yang ideal atas penyelesaian yudisial maupun ekstrayudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia dalam rangka mendukung negara hukum Indonesia sebagaimana visi negara melalui rumusan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas pengaturan yang ideal terhadap penyelesaian secara yudisial maupun ekstrayudisial atas pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa mendatang. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran pengaturan yang ideal atas penegakan yudisial dan ekstrayudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia dimasa mendatang.
Co-Authors Hermanto, Bagus