S.H., M.Hum, Nainuri Suhadi,
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

“Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fly OverDi Kota Samarinda ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. S.H, Harun Ratu,; S.H., M.Hum, Nainuri Suhadi,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.146

Abstract

Kota samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkembang begitu pesat dengan adanya pembangunan yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dari masyarakat. Akan tetapi untuk memajukan suatu daerah dalam hal pembangunan harus adanya ketersediaan lahan dalam melaksanakan pembangunan. Masalah pembangunan dan lahan bukanlah hal baru dalam setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak jarang ditemui dimana saja. Dikota samarinda sendiri ketersediaan lahan masih terbatas, contohnya dalam kasus pelaksanaan pembangunan Fly Over yang dilaksanakan di daerah Kota Samarinda saat ini, apakah pembebasan yang dilakukan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-undang ? seperti diketahui bahwa lahan yang tersedia di Kota Samarinda sendiri masih sangat terbatas. Oleh karenanya bagaimana pelaksanaan pembebasan lahan dan upaya pemerintah dalam hal pembebasan lahan untuk membangun Insfrastruktur kepentingan umum seperti Fly Over.
“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2002 Tentang Hutan Kota Di Samarinda”. Rahma, S.H, Helmi Fariska; S.H., M.Hum, Nainuri Suhadi,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2014): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v6i1.169

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan bukan lagi disebabkan hanya karena polusi Udara akan tetapi dengan berkurangnya kawasan hijau pada lingkungan Kota Samarinda. Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk roda pembangunan. Oleh karenya Pemerintah turut berperan dalam hal membatasi adanya kerusakan lingkungan terutama kawasan hijau yang semakin berkurang di Kota Samarinda agar Hutan kota sebagai unsur Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan di perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas kota.
“Kajian Hukum Terhadap Pernerbitan Sertifikat Yang Diterbitkan Tanpa Dihadiri Oleh Saksi Batas”. Nurcahyo, S.H, Dedy Dian; S.H., M.Hum, Nainuri Suhadi,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2013): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v5i1.174

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tempat atau wadah tempat tinggal setiap umat manusia, namun sengketa terhadap lahan pertanahan selalu kompleks dengan pembuktian, seperti bagaimana terhadap penerbitan sertifikat atas suatu bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan suatu bidang tanah (saksi batas) lalu bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan jika hal tersebut terjadi terhadap sebidang tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum menganai objek hak atas tanah tersebut, oleh karenanya setiap pengukuran harus ditetapkan lebih dahulu batas-batas tanah yang akan diukur dengan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut yaitu dengan cara menetapkan batas tanah atau yang lebih dikenal dengan penetapan tanah secara kontradiktur.