Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Amsari Damanik
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA DI KOTA SAMARINDA Mauli Rianda Yusuf; M. Fauzi; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3085

Abstract

Background: Fiduciary guarantees are commonly used in financing agreements to strengthen the position of financing company, serving as a guarantee that debtor will fullfill their obligations. However, in implementation of financing agreements, there are still debtors who fail to carry out the terms of agreement. One significant issue is the debtor's transfer of the financed object which is encumbered with a fiduciary guarantee to a third party during the credit period without the creditor's consent, known as a take over. Research Metodes: This study employs a socio-legal research approach which examines and analyzes how law operates within society. Findings: The findings of this research indicate that the transfer of fiduciary collateral to third parties without the consent of the creditor is a recurring problem. Debtors who transfer fiduciary guarantee to a third party without the creditor’s approval are committing a breach of contract, which can result in legal consequences, including the potential for criminal prosecution. Resolution of disputes between a creditor and a debtor regarding a fiduciary guarantee whose object has been transferred to a third party in Samarinda is done through both litigious and non-litigious. Conclusion: Out-of-court dispute resolution is employed creditors, taking into account the existence of the fiduciary collateral and the fulfillment of credit installments. However, if the fiduciary collateral is missing, and the credit installments are not paid, the creditor will file a report with the police, which may result in criminal charges under Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN MAHAKAM LAMPION GARDEN KOTA SAMARINDA Wulandari, Jessi Aprilia; Purwanto; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3125

Abstract

Background : The purpose of this research is to determine the implementation of obligations by the Samarinda City Government and PT. Samaco, as well as the certainty of PT. Samaco's completion of its contribution payment obligations to the Samarinda City Government, based on the cooperation agreement for the management of Mahakam Lampion Garden in Samarinda City. Research Metodes: The research method used in the study of the implementation of the cooperation agreement for managing Mahakam Lampion Garden in Samarinda City employs a socio-legal research approach. Findings: The obligations of the Samarinda City Government have not been fully implemented, especially related to the performance of the PMU which has not been satisfactory in responding to the development of the Mahakam Lantern Park area. Likewise, PT. Samaco has not fully implemented its obligations, especially regarding the payment of contributions. Furthermore, the payment of contributions by PT. Samaco to the City Government for the 2016-2018 period has been completed through a monthly installment scheme. Meanwhile, for the 2020-2021 period, there has been no certainty from the Samarinda City Government regarding the request to eliminate contributions due to force majeure. Conclusion : The Samarinda City Government must make an addendum together with PT. Samaco regarding the cooperation agreement to further clarify the obligations of the parties in the cooperation agreement because the initial agreement did not provide adequate legal certainty, so that it became a factor causing several obligations not to be fully implemented.
Analisis Hukum Perdata terhadap Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan: Civil Law Analysis of the Withholding of Employee Diplomas by Companies Christina Bagenda; Rosita; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahim; Amsari Damanik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7818

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan merupakan fenomena yang masih jamak terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ijazah, sebagai dokumen pribadi yang bersifat vital, kerap dijadikan alat tekanan agar karyawan bertahan dalam masa kerja tertentu atau tidak mengundurkan diri secara sepihak. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah legalitas tindakan tersebut dengan mengkaji asas-asas dasar hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan konsep perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa adanya persetujuan yang sah dan dasar hukum yang kuat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan melanggar prinsip keadilan dalam hubungan hukum. Selain itu, tindakan ini berpotensi mengakibatkan kerugian secara hukum dan sosial bagi karyawan, serta membuka ruang untuk gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris Dalam Proses Perubahan Status Badan Usaha Commanditaire Vennootsschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Yolanda, Sefti; Siti Kotijah; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3500

Abstract

Latar Belakang: Dasar hukum yang terbatas mengenai perubahan status dari CV menjadi PT menyebabkan ketidakkelasan dalam prosedur serta mekanisme bagi notaris selaku pihak yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaannya. Akibatnya notaris dalam hal ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris. Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal (interdiplinary methodology) menggunakan pendekatan  socio legal yang berfokus terhadap profesi hukum yaitu notaris. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, notaris telah menjalankan dengan baik, karena telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menaati ketentuan hukum yang telah berlaku. Kepatuhan ini mencakup pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, akta yang dibuat serta status badan hukum yang dihasilkan dari tindakan notaris dinilai sah secara hukum. Selain itu, proses perubahan status badan usaha juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: Sehingga peran notaris sangat krusial dalam menjaga legalitas dan kepastian hukum selama proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT. Dengan diterapkannya prinsip kahati-hatian bagi notaris dapat meminimalisasi resiko hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.
Co-Authors Ahim Christina Bagenda Fajar Rachmad Dwi Miarsa M. Fauzi Mauli Rianda Yusuf Purwanto Rosita Siti Kotijah Wulandari, Jessi Aprilia Yolanda, Sefti