Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional Christina Bagenda
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A marriage agreement is an agreement that regulates the result of a marriage bond. In Indonesia, marriage agreements are allowed to be made since the enactment of the Civil Code. This marriage agreement is then reaffirmed in the Marriage Law No. 1 of 1974. Marriage agreements are part of the field of family law as regulated in Book I of the Civil Code (BW). Marriage agreement arrangements are described in Chapter VII articles 139 s / d 154. Broadly speaking, a marriage agreement is valid and binds the parties / bride and groom in a marriage. In the Marriage Law no. 1 of 1974, the Marriage Agreement is found in Chapter V, which contains one article, namely article 29. One of the principles contained in this law regarding marriage agreements is the equal rights and position of husband and wife. Marriage agreements, which are still taboo in the general public, have now become a trend among artists, officials, businessmen, or people with a lot of money. They generally have the view that with the existence of a marriage agreement, the assets of each partner are still safe and belong to them. In fact, they are not willing if their property mixes with their spouse because usually a divorced husband and wife will fuss over the distribution of assets gono gini. They were fighting over which part of their respective assets. If there is a marriage agreement, the distribution of the gono gini assets will be easier because it can be separated which is the property of the gono gini and which is not. Thus the marriage agreement functions as a control for problems at a later date
Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi Christina Bagenda
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i1.4777

Abstract

Tujuan penelitian hukum ini adalah mengkaji dinamika konsep filsafat realisme hukum sekaligus mengkaji realisme hukum ditinjau dari aspek aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji isu hukum yang dibahas. Hasil kajian yang telah diperoleh kemudian di susun secara sistematis dengan menggunakan logika silogisme. Penelitian ini menyatakan bahwa filsafat realisme hukum menempatkan realitas sosial di atas hukum. Sehingga, hukum merupakan suatu konsekuensi dari berbagai kekuatan serta alat kontrol sosial. Selanjutnya, Pola penalaran filsafat realisme hukum menggunakan skema nondoktrinal-induktif; sebagaimana ditinjau berdasarkan aspek epistimologi.  Selanjutnya, ditinjau dari sisi ontologi, filsafat realisme hukum memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk menginterpretasi segala hal yang diwujudkan berdasarkan instrumen hukum dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum. Aspek ontologi menilai realisme hukum adalah segala upaya untuk menafsirkan dan mewujudkan segala tindakan-tindakan para setiap subjek hukum sebagai legitimasi suatu instrumen hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian, apabila dikaji dalam sudut pandang aksiologi, realisme hukum dianggap sebagai teori yang bernilai sebagaimana yang memiliki utilitas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari hukum itu sendiri. The purpose of this legal research is to examine the dynamics of the philosophical concept of legal realism as well as to examine legal realism in terms of axiology, ontology, and epistemology aspects. This legal research uses a conceptual approach and legislation to examine the legal issues discussed. The results of the study that have been obtained are then arranged systematically using syllogistic logic. This study states that the legal realism philosophy places social reality above the law. Thus, law is a consequence of various forces and tools of social control. Furthermore, the reasoning pattern of legal realism uses a non-doctrinal-inductive scheme; as reviewed based on the aspect of epistemology. Furthermore, in terms of ontology, the philosophy of legal realism provides an opportunity for every legal subject to interpret everything that is realized based on legal instruments and the sciences related to law. Thus, the ontology aspect assesses legal realism as all efforts to interpret and realize all the actions of each legal subject as the legitimacy of a legal instrument that applies in society. Then, when studied from an axiological point of view, legal realism is considered a valuable theory as it has utility for the development of science from the law itself.
Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Konstantinus Denny Pareira Meke; Richardo Barry Astro; Christina Bagenda; Sumirahayu Sulaiman; Paulinus Seda; Ana Maria Gadi Djou
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v4i1.2060

Abstract

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pembelajaran pendidikan tinggi yang mandiri dan serbaguna yang dirancang untuk menciptakan komunitas pembelajaran kreatif yang tidak membatasi yang memenuhi kebutuhan mahasiswa Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat dampak dan persepsi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada seluruh mahasiswa di perguruan tinggi swasta dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman dan persepsi mahasiswa dan dampak dari penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ada di Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh dari populasi yakni 279 responden yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian survei ini menunjukan bahwa mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores memberikan respon yang positif terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP MODEL OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: EVIDENCE FROM THE INDONESIAN BANKING SECTOR Setiyawami Setiyawami; Christina Bagenda; Hernansi Biso; Trisnia Manggiasih
JURNAL MANAJEMEN MAKER STIE SULTAN AGUNG Vol 10, No 1 (2024): Volume 10 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37403/mjm.v10i1.651

Abstract

This research aims to analyze the influence of transformational leadership, self-efficacy, and organizational climate on innovative work behavior in manufacturing companies in Indonesia. This research uses a literature and field design with a causal associative approach. This study uses a research instrument test consisting of validity and reliability tests. The quantitative analysis consists of a normality test, regression test, hypothesis test, correlation test, and coefficient of determination. This research concludes that transformational leadership, self-efficacy, and organizational climate have a positive and significant effect on innovative work behavior. In the ever-growing digital era, transformational leadership is essential for manufacturing companies to face challenges and take advantage of emerging opportunities. In the digital era, self-efficacy helps employees cope with uncertainty and change, turn challenges into opportunities, and view technological change as a foundation for personal and professional growth. Furthermore, by adopting a pro-innovation organizational climate, manufacturing companies can more easily adapt to technological changes, optimize production processes, and exploit the full potential of the Industrial Revolution 4.0.
Eksistensi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Yuridis: Existence of a Deed of Juridical Sale and Purchase Agreement Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5457

Abstract

Jasa Notaris diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat Hukum Perdata.Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta, salah satunya seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. PPJB adalah perjanjian pengikatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terhadap suatu properti, rumah dan/atau tanah. Poin-poin penting pada PPJB ini meliputi objek pengikatan jual beli, kewajiban dan jaminan penjual, kewajiban bagi pembeli, dan isi perjanjian pengikatan jual beli sesuai keputusan pemerintah. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaiamana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Secara umum kedudukan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, selama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan memenuhi persyaratan sahnya perjanjian.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Legal Protection for Victims of Sexual Violence Charistina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Hanuring Ayu; Edwin; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6099

Abstract

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, kekerasan seksual ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Bahkan konsekunsi hukumnya bagi pelaku dapat dijerat hukuman penjara, denda, rehabilitasi, pencatatan rekam jejak dan juga melakukan ganti rugi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama dalam hal dukungan psikologis dan pendidikan hukum.
The Effectiveness of Implementing Restorative Justice in Child Criminal Cases Christina Bagenda; Ana Maria Gadi Djou; Agus Sugiarto; Andi Wahyuddin Nur; Ummi Kalsum
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6308

Abstract

Restorative justice is an approach that is oriented towards resolving conflicts through dialogue between perpetrators, victims and the community. This approach provides an opportunity for perpetrators to understand the impact of their actions and take responsibility for their actions. Restorative justice is an approach to the justice system that focuses on recovery and rehabilitation, not punishment. This concept emphasizes dialogue between the perpetrator, victim and community to reach an agreement that benefits all parties. Restorative justice has emerged as a promising alternative, offering a different paradigm from the conventional justice system. This approach focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and society, and provides opportunities for perpetrators to understand the impact of their actions. The application of restorative justice in juvenile criminal cases shows significant potential in creating more positive outcomes for all parties involved. While challenges remain, steps to increase understanding and engagement of all parties can help optimize the effectiveness of this approach. Thus, restorative justice can be a valuable alternative in handling child criminal cases in Indonesia.
Legal Analysis of Copyright Dispute Resulution in the Creative Industries in the Digitalization Era Christina Bagenda; Markus Suryoutomo; Bambang Supriadi; Agnes Maria Janni Widyawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6785

Abstract

Copyright protection faces additional difficulties as a result of the creative industry's rapid development and growing digitalization. Large-scale copyright infringement result from the open and accessible nature of the internet, which permits the unapproved reproduction and distribution of creative works. In the digital age, resolving copyright disputes has become essential to creating a system that safeguards authors' rights and promotes the expansion of the creative sector. The purpose of this essay is to examine the legal ramifications of settling copyright disputes in the digital age creative business, as well as to pinpoint the difficulties encountered and workable remedies. This study examines the current dispute settlement procedures under Indonesian law using an analytical legal methodology. The study is anticipated to shed more light on how the law handles copyright disputes and make suggestions for enhancing copyright protection online.
Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis: Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis Kalijunjung Hasibuan; Christina Bagenda; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.
Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Christina Bagenda; Kalijunjung Hasibuan; Alief Akbar Musaddad; Mohammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6262

Abstract

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dan dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap harta gono-gini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Karena kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.