Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Sindoro, Cristhananta; Arifin, Zaenal; Ilmi, Musfiratul; Sulistyani Ratna Sediati, Diah
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.8125

The purpose of this research is to formulate problems regarding the post-Constitutional Court Decision on fiduciary guarantees. This research is to show that the decision of Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has provided very good protection to debtors, but it is still important to educate and socialize regarding this decision. The urgency of this research emphasizes the change in the mechanism of execution of fiduciary guarantees, and the need for legal improvement for debtors, seeing that in the field there are still rampant eagle eyes. The research method used is normative juridical. The novelty of research on the impact of the Constitutional Court's decision regarding changes in the provisions for the implementation of execution, analyzing the problems in the field, there are still many people who do not understand fiduciary guarantees. The results of the research need education and socialization to the public to find out the importance of fiduciary guarantees, as well as stricter government supervision of eagle eyes activities, and the need for changes in laws and regulations related to the procedures for implementing the execution of fiduciary guarantees. The results of the research on the role of the government to socialize the execution mechanism of fiduciary guarantees, fiduciary guarantee law must always be developed, and debtors or creditors must understand the mechanism of execution of fiduciary guarantees. Tujuan penelitian ini untuk dalam merumuskan permasalahan tentang pasca Putusan MK terhadap jaminan fidusia. Penelitian ini untuk menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan yang sangat baik kepada debitur,tetapi memang masih penting adanya edukasi dan sosialisasi terkait putusan ini. Urgensi penelitian ini menekankan pada adanya perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia, dan perlu adanya peningkatan hukum bagi debitur,melihat dilapangan masih maraknya mata elang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kebaharuan penelitian dampak dari putusan MK terkait perubahan ketentuan pelaksanaan eksekusi, menganalisis permasalahan dilapangan masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya jaminan fidusia,serta pengawasan dari pemerintah lebih ketat terhadap kegiatan mata elang, dan perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.Hasil penelitian peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi mekanisme eksekusi dari jaminan fidusia,hukum jaminan fidusia harus selalu dikembangkan, dan debitur atau kreditur wajib paham dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

TANTANGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Musfiratul Ilmi; Putri Mei Lestari Lubis
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57409

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan uang virtual, terutama cryptocurrency, menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Karakteristik cryptocurrency seperti transaksi cepat, biaya rendah, dan pseudonimitas memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan identitas dan melancarkan transaksi ilegal yang sulit dilacak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach). Pembahasan mencakup prinsip pembuktian dan karakteristik cryptocurrency yang menyulitkan pelacakan yang dijawab melalui terobosan pemerintah dengan adanya prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) yang diatur oleh Bappebti untuk mitigasi risiko. Kata Kunci: Cryptocurrency; Pseudonimitas; TPPU. AbstractThis research aims to analyze the challenges in proving money laundering offenses through cryptocurrency. Although Indonesia has a comprehensive legal framework in Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, the use of virtual currency, especially cryptocurrency, presents new challenges for law enforcement officials. Cryptocurrency characteristics like fast transactions, low costs, and pseudonymity allow perpetrators to conceal their identities and carry out illegal transactions that are difficult to trace. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The discussion covers the principles of proof and the characteristics of cryptocurrency that complicate tracing, addressed by government breakthroughs with the Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) principles regulated by Bappebti for risk mitigation. Keywords: Cryptocurrency; Pseudonymity; Money Laundering

Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code Ilmi, Musfiratul; Jannah, Miftahul; Rahman, Mujibur
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 2 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i2.1084

This research aims to analyze the inclusion of cohabitation in the National Criminal Code (KUHP Nasional). The research method used is normative research which uses secondary data, such as legal rules, norms and expert opinions, as well as using a historical approach. This research does not only look at the reasons for including cohabitation but also discusses the regulation of cohabitation as a complaint offense delict (klacht delict). This research produces an important point that cohabitation is not something new in Indonesia but, long before it was regulated in the National Criminal Code, several regional regulations had previously regulated cohabitation. Apart from that, cohabitation is regulated in a limitative manner, that is, for people who are married, only the husband or wife can complain, and for those who are not married, only parents or children can complain, in this case cohabitation is a complaint offense delict. Thus, there needs to be a unified perception between Law Enforcement Officials including the police, so that in the future there will be no more random raids and the interests of each individual can be protected.

Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Ilmi, Musfiratul; Muchtar, Syamsuddin; Ilyas, Amir
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5197

This study aims to analyze the application of property-based returns on state financial losses. The research method used is empirical by using primary and secondary data sources. Data was collected by interviewing a special criminal prosecutor and analyzing three court decisions. This study, not only discusses the return of state losses but also discusses solutions so that the execution of recovering state losses can be maximized. This research is based on the theory of economic analysis of law. This study resulted in three points, the first is that property-based confiscation are only used for proof. Second, as the basis for recovering state financial losses, the model used is value-based confiscation. Third, the return of state financial losses is still an option that can be replaced with a substitute imprisonment. Supposedly, corruption convicts should not be given a choice of alternative prisons but can be replaced with sanctions in the form of social work which can be calculated as the value of state losses. In addition, the draft asset return law must be ratified by referring to UNCAC 2003 so that there are rules governing the return of assets.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengembalian kerugian keuangan negara dengan berbasis properti. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan menggunakan sumber data primer maupuan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap seorang jaksa tindak pidana khusus dan menganalisis tiga putusan pengadilan. Penelitian ini, tidak hanya membahas mengenai pengembalian kerugian negara saja tetapi juga membahas terkait solusi sehingga eksekusi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan, untuk itu penelitian ini berpatokan pada teori economic analysis of law. Penelitian ini menghasilkan tiga poin, pertama adalah penyitaan berbasis properti hanya digunakan untuk pembuktian. Kedua, sebagai dasar pengembalian kerugian keuangan negara, model yang digunakan adalah penyitaan berbasis nilai. Ketiga yaitu pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi suatu pilihan yang dapat diganti dengan pidana penjara pengganti. Seharusnya, terpidana korupsi tidak diberi pilihan penjara penggani tetapi dapat diganti dengan sanksi berupa pekerjaan sosial yang dapat dihitung sebagai nilai dari kerugian negara. Selain itu, rancangan undang-undang pengembalian aset harus disahkan dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi pengembalian aset.

Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code Ilmi, Musfiratul; Jannah, Miftahul; Rahman, Mujibur
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 2 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i2.1084

This research aims to analyze the inclusion of cohabitation in the National Criminal Code (KUHP Nasional). The research method used is normative research which uses secondary data, such as legal rules, norms and expert opinions, as well as using a historical approach. This research does not only look at the reasons for including cohabitation but also discusses the regulation of cohabitation as a complaint offense delict (klacht delict). This research produces an important point that cohabitation is not something new in Indonesia but, long before it was regulated in the National Criminal Code, several regional regulations had previously regulated cohabitation. Apart from that, cohabitation is regulated in a limitative manner, that is, for people who are married, only the husband or wife can complain, and for those who are not married, only parents or children can complain, in this case cohabitation is a complaint offense delict. Thus, there needs to be a unified perception between Law Enforcement Officials including the police, so that in the future there will be no more random raids and the interests of each individual can be protected.

Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code Ilmi, Musfiratul; Jannah, Miftahul; Rahman, Mujibur
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 2 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i2.1084

This research aims to analyze the inclusion of cohabitation in the National Criminal Code (KUHP Nasional). The research method used is normative research which uses secondary data, such as legal rules, norms and expert opinions, as well as using a historical approach. This research does not only look at the reasons for including cohabitation but also discusses the regulation of cohabitation as a complaint offense delict (klacht delict). This research produces an important point that cohabitation is not something new in Indonesia but, long before it was regulated in the National Criminal Code, several regional regulations had previously regulated cohabitation. Apart from that, cohabitation is regulated in a limitative manner, that is, for people who are married, only the husband or wife can complain, and for those who are not married, only parents or children can complain, in this case cohabitation is a complaint offense delict. Thus, there needs to be a unified perception between Law Enforcement Officials including the police, so that in the future there will be no more random raids and the interests of each individual can be protected.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search