Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) ILJS
Tri Wahyudiono
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
RELIGIOSITAS SAINS PADA ETIKA NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN Tri Wahyudiono; Asmaul Husna
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i1.174

Abstract

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde Oost Indische Compagnie di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1671 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut Notarium Publicum, sejak tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior Kerchem, sebagai Sekretaris College van Schepenen (urusan perkapalan kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (smaadscrift), surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Apa makna religiositas sains terhadap etika notaris dalam menjalankan jabatan dan bagaimana implikasi religiositas sains terhadap etika jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual. Nilai religiositas sains merupakan kualitas kekuatan kesalehan yang bergerak kreatif, kritis, dan dinamis. Kesalehan Notaris dalam menjalankan jabatannya berlandaskan aturan hukum dan kode etik yang berlaku. Kode Etik Notaris merupakan cerminan nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai moral agama. Esensi nilai kesalehan dan nilai etika jabatan notaris menuju titik temu sebagai pedoman bertindak dalam berhubungan dengan klien dan rekan sejawat.
Keabsahan Surat Perolehan Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Riska Wulandari; Tri Wahyudiono; Myaskur
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i2.257

Abstract

Surat perolehan hak atas tanah merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat tanah. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah dalam pendaftaran hak tanah masih banyak pemohon yang menggunakan surat pernyataan jual beli di bawah tangan. Dalam hal ini surat pernyataan jual beli di bawah tangan masih diragukan keabsahannya karena kekuatan hukumnya belum dipastikan. Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil riset: pertama, surat pernyataan jual beli yang dibuat di bawah tangan atas tanah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti atas penguasaan sebidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, hal ini dikarenakan surat pernyataan jual beli di bawah tangan hanyalah bukti pendukung dalam pendaftaran hak tanah. Kedua, akibat hukum terhadap penerbitan sertipikat berdasarkan surat pernyataan jual beli yang dibuat di bawah tangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, surat pernyataan perolehan hak tanah sebelum tahun 1997 hanya untuk tanah yang riwayatnya dikuasai 20 tahun berturut-turut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961 surat pernyataan jual beli di bawah tangan sebagai bukti penguat dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan berita acara kesaksian.
Economic Policy from the Perspective of Siyasah Syar'iyyah: A Case Study of Islamic Banks Tri Wahyudiono; Fathur Rochim; Juni Iswanto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 4 No. 4: October 2022 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v4i4.6629

Abstract

This study explores the implementation of economic policy from the perspective of Siyasah Syar'iyyah, focusing on Islamic banks as a case study. Siyasah Syar'iyyah, or Islamic governance, emphasizes the alignment of economic practices with Sharia law, aiming to promote public welfare (maslahah) and prevent harm (mafsadah). The research highlights how Islamic banks operate under unique principles that prohibit interest (riba) and advocate for profit-sharing arrangements, thereby fostering ethical financial practices. By analyzing various case studies, this paper examines the effectiveness of Islamic banking in contributing to economic development while adhering to Islamic principles. The findings indicate that Islamic banks play a crucial role in enhancing financial inclusion, supporting micro and small enterprises, and promoting social justice through their financial products. However, challenges such as regulatory constraints, political dynamics, and cultural resistance must be addressed to optimize the impact of these institutions. Ultimately, this research underscores the importance of integrating Siyasah Syar'iyyah into economic policymaking to achieve sustainable growth and equitable resource distribution.
Co-Authors Asmaul Husna Fathur Rochim Juni Iswanto Myaskur Riska Wulandari