Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Pengeloaan Dana Desa (DD) Dalam pembangunan Fisik di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Muhammad Hasby Moa Walil Amrih; Letizia Dyastari
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 12 No. 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jip.v12i3.2343

Abstract

This research aims to understand and describe the management of Village Funds in physical development in Bumi Etam Village, Kaubun District, covering the stages of planning, implementation, administration, and accountability reporting. Additionally, this research identifies the supporting and inhibiting factors in the management of village funds for physical development in the village. The data collection technique used in this research is Purposive Sampling. The results of the study indicate that the management of village funds for physical development in Bumi Etam Village, Kaubun, has complied with the applicable regulations. The stages of planning, implementation, and administration have been carried out well, with funds being systematically recorded in various financial documents, including SISKUEDES, after going through the coordination and verification processes by the village head and secretary. The inhibiting factors for development in Bumi Etam Village include the uncertainty of natural conditions during project implementation and the limited local human resources. Conversely, the supporting factors include favorable geographical conditions for access to construction tools and materials.In conclusion, the management of Village Funds has complied with the applicable regulations. The stages of planning, implementation, administration, and reporting have been carried out well. However, to enhance transparency, the village government is advised to facilitate community access to village financial reports. The policy for using Village Funds should remain based on existing regulations to prevent misappropriation. Development practices should be in favor of community interests and be sustainable, with full participation from the community and high cooperation.
Tata Kelola Pemerintahan Desa Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Letizia Dyastari
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 8 (2026): NJMS - Maret 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi kinerja pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan desa dalam konteks prinsip good governance, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta merumuskan model tata kelola pemerintahan desa yang ideal untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan library research yang menganalisis literatur dari basis data SINTA, Scopus, dan Google Scholar periode 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan kapasitas aparatur, minimnya sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kendala sosio-kultural. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola meliputi kapasitas aparatur desa, ketersediaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat kesadaran masyarakat. Model tata kelola ideal harus mengintegrasikan prinsip good governance secara komprehensif, memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi publik, mendorong partisipasi aktif dan inklusif seluruh lapisan masyarakat, serta memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep tata kelola pemerintahan lokal dan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, kabupaten, dan nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Peran Pemimpin Informal Etnis Suku Bajau Dalam Pengembangan Pariwisata Di Gugusan Kepulauan Derawan Kabupaten Berau Dian Yusril Alamsyah; Mohammad Taufik; Letizia Dyastari
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 13 No. 04 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/5g800g30

Abstract

This study aims to analyze the role of informal leaders of the Bajau ethnic group in the development of tourism in the Derawan Archipelago, Berau Regency. Informal leaders within the Bajau community play a crucial role in mobilizing the community to participate in the tourism sector, including managing tourist destinations, enhancing community skills, and preserving natural and cultural heritage. The research employs a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with informal leaders, community figures, and local residents. The findings indicate that Bajau informal leaders significantly motivate community involvement in tourism development, despite challenges such as limited training and formal education. As facilitators, these leaders create effective deliberation forums to voice community aspirations in tourism management. Additionally, they act as mobilizers, successfully encouraging active participation in managing and developing marine tourism, although infrastructure limitations and inadequate tourism facilities pose challenges. Informal leaders of the Bajau ethnic group in the Derawan Archipelago hold a vital role in tourism development by fostering local cultural diversity, improving the community’s economy, and promoting sustainable environmental management. To optimize this role, support is needed to enhance human resource capacity, infrastructure development, and more supportive regulations for the local tourism sector.Authors must supply a structured abstract in their submission, which includes; Purpose (mandatory), Design/methodology/approach (mandatory), Findings/results (mandatory), Research limitations/implications (if applicable), Practical implications (if applicable), Social implications (if applicable), Originality/value (mandatory). 
Inovasi Pelayanan Publik Sistem Aplikasi Samagov Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Kota Samarinda Fresly; Letizia Dyastari
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.67

Abstract

Aplikasi Samagov atau Aplikasi Pemerintah Kota Samarinda merupakan inovasi dalam layanan online berbasis aplikasi yang merupakan produk kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menguji inovasi layanan pada aplikasi Samagov serta untuk mengetahui kendala yang terjadi sejak implementasi inovasi ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2007). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi Samagov merupakan produk inovasi unggulan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan telah berjalan efektif dan efisien serta memiliki keunggulan dalam memudahkan masyarakat untuk mencari, menerima, dan melaporkan informasi hanya dengan menggunakan satu aplikasi bernama Samagov. Aplikasi Samagov merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang bernama Samarinda Santer. Peneliti berharap Pemerintah Kota Samarinda akan terus meningkatkan fitur yang tersedia, menyediakan layanan aplikasi untuk semua jenis sistem perangkat dan mensosialisasikan pengenalan aplikasi ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat yang diberikan melalui inovasi pada Aplikasi Samagov.
Inovasi Pelayanan Publik Sistem Aplikasi Samagov Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Kota Samarinda Fresly; Letizia Dyastari
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.67

Abstract

Aplikasi Samagov atau Aplikasi Pemerintah Kota Samarinda merupakan inovasi dalam layanan online berbasis aplikasi yang merupakan produk kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menguji inovasi layanan pada aplikasi Samagov serta untuk mengetahui kendala yang terjadi sejak implementasi inovasi ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2007). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi Samagov merupakan produk inovasi unggulan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan telah berjalan efektif dan efisien serta memiliki keunggulan dalam memudahkan masyarakat untuk mencari, menerima, dan melaporkan informasi hanya dengan menggunakan satu aplikasi bernama Samagov. Aplikasi Samagov merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang bernama Samarinda Santer. Peneliti berharap Pemerintah Kota Samarinda akan terus meningkatkan fitur yang tersedia, menyediakan layanan aplikasi untuk semua jenis sistem perangkat dan mensosialisasikan pengenalan aplikasi ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat yang diberikan melalui inovasi pada Aplikasi Samagov.