Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Muhammad Ikhwan Adabi
Universitas Teuku Umar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS REFUND TIDAK TEREALISASI PADA SHOPEE DI KABUPATEN ACEH BARAT sri wahyuni; Muhammad Ikhwan Adabi; Rahmat Jhowanda
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi fenomena yang meluas dan berpengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari namun trend belanja online sudah menjadi kebiasaan orang banyak dalam berbelanja, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi yaitu ketidaksesuaian barang yang dijual dengan barang yang dikirimkan, akibatnya konsumen yang merasa tertipu melakukan refund atau pengembalian uang, namun tidak semua penjual akan merealisasikan permintaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas refund tidak terealisasi di E- Commerce ditinjau berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan refund selama ini yang di lakukan konsumen ada yang sesuai persyaratan seperti membuat video unboxing barang yang direfund akan tetapi refund tetap tidak disetujui. Hal ini membuat hak konsumen tidak terpenuhi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selama ini belum efektif karena banyaknya kejadian refund yang di tolak oleh pihak toko membuat konsumen kecewa dan tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen sebagaimana hukum yang berlaku. Dampak Pihak toko pernah menolak refund konsumen karena tidak memenuhi syarat refund, hal ini membuat konsumen kecewa dan membuat konsumen tidak membeli lagi produk di toko. Hal ini berarti pihak toko mengalami penurunan reting dan penurunan konsumen. Untuk proaktif mengatasi potensi rating rendah dari pelanggan yang tidak mendapatkan refund, pihak toko menawarkan cashback kepada konsumen yang berbelanja, sebagai insentif positif bagi mereka yang tetap setia dan melakukan transaksi tanpa mengajukan refund. Bagi pelaku usaha, penting untuk menyajikan kebijakan refund, garansi, dan pengiriman secara transparan. Respon cepat dan profesional terhadap keluhan konsumen juga krusial untuk membangun reputasi bisnis dan hubungan baik dengan pelanggan.
POLITIK HUKUM PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Muhammad Nahyan Zulfikar; Muhammad Ikhwan Adabi; Muharrir Muharrir
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.9173

Abstract

AbstractThe problematic legal arrangement of the tax court as stipulated in Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) of Law number 14 Year 2002 on Tax Court, paragraph (1) "Technical judicial guidance for the Tax Court is carried out by the Supreme Court and paragraph (2) Organisational, administrative, and financial guidance for the Tax Court is carried out by the Ministry of Finance (now Ministry of Finance). This is certainly different from the independent judicial system or what is known as the "one roof system" in Law number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This research uses a juridical-normative legal research method. The Juridical-Normative approach uses methods and techniques through a statute approach, case approach to examine the separation of powers and checks and balances of two power institutions, which attributively regulate the position of the Tax Court with the Tax Court Law and the Judicial Power Law and examine the Constitutional Court's decision relating to the discussion of the legal issues studied. The results of an in-depth study of the legal politics of the establishment of the Tax Court Law, should be directed at efforts to establish an independent judicial system "one roof system" and the Constitutional Court's decision to grant and declare Article 8 paragraph (2), Article 8 paragraph (3) and Article 13 paragraph (1) of the Tax Court Law does not have binding legal force, in maintaining the spirit of independent judicial power so that the court does not become an instrument of power (machtsapparaat), but becomes an instrument of law (rechtsapparaat), it is necessary to revise the Tax Court Law as part of improving the separation of powers and cheks and balances.Keywords: Legal Politics, Tax Court, Separation of Powers, checks and balances 
KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN WAJIB MUNDUR TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF Agung Munandar; Muhammad Nahyan Zulfikar; Muharrir Muharrir; Muhammad Ikhwan Adabi
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11744

Abstract

A situation involving Professional Assistance Personnel (TPP) running for legislative office has emerged in Langkat District. Two legislative candidates from the National Awakening Party (PKB) are also registered Village TPPs. Concurrently, Komnas HAM received a complaint alleging that the Ministry of Villages (MoV) terminated the employment of 1,040 TPPs because they became legislative candidates. However, the TPP employment contracts reportedly lack clauses prohibiting political candidacy, raising legal questions regarding the employment status of TPPs. This study aims to determine the regulations concerning the resignation requirements for TPPs seeking legislative office, in accordance with applicable legislation. Employing a socio-legal approach, the research finds that TPPs are eligible to run as legislative candidates provided they meet the necessary requirements. Nevertheless, TPPs must resign from their positions because funding for TPP roles originates from the state budget. TPPs are considered Ministry personnel, and those committing serious violations, such as serving in political party management, face sanctions including dismissal.
Co-Authors Agung Munandar Muhammad Nahyan Zulfikar Muharrir Muharrir Rahmat Jhowanda Sri Wahyuni