Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG BELUM INKRACHT BERKENAAN DENGAN HAK ASUH ANAK Chandra Darusman S; M. Ikhwan Adabi; Apri Rotin Djusfi; Phoenna Ath Thariq; Eza Aulia; Rahmat Jhowanda; Liza Agnesta Krisna
Arena Hukum Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.9

Abstract

Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection emphasizes that in the event of separation due to divorce and other situations without eliminating the child's relationship with his parents, the child still has the right to meet and have permanent personal contact with both parents. However, the situation that occurs in society and the existence of a legal vacuum shows that often children cannot meet their parents who have been appointed as custodians because the divorce case decision has not yet become legally binding. This normative juridical research uses statutory approach and the conceptual approach. The concept of child protection regulated in the Child Protection Act and other laws and regulations also includes the protection of children in situations of parental household conflict and protection in situations where the legal process against parental household conflicts is still ongoing and has no permanent legal force. The researcher recommends a change to the Law on Religious Courts. In this case, it is necessary to add legal norms that stipulate those children must be handed over to parents who are holders of custody since the court decision is pronounced, or the issuance of a Supreme Court Rule as the legal basis for implementing execution.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA Rani Purmaningrum; Rahmat Jhowanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.510

Abstract

Anak bermasalah dengan hukum tidak terbatas pada anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang pernah melakukan tindak pidana. Namun juga termasuk anak-anak yang menjadi korban dan anak-anak yang menyaksikan suatu tindak pidana, dalam lingkungan masyarakat  terdapat berbagai kejahatan yang terjadi mulai dari anak, remaja hingga dewasa. Salah satu dalam kejahatan di lingkungan masyarakat sering kita dengar kejahatan penganiayaan atau kekerasan secara fisik, dalam Pasal 351-355 KUHP, yang memuat ketentuan tentang penuntutan tuntutan pidana ringan hingga penganiayaan berat. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara alternatif Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Keadilan Restorative. Dalam hal ini, para pihak duduk bersama untuk mencari solusi yang adil baik bagi korban maupun pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh proses keadilan restorative yang melibatkan anak-anak tidak mungkin masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang dan dapat diselesaikan secara damai. Di sisi lain, pelaku tetap bertanggung jawab terhadap korban. Keadilan restorative harus memenuhi kedua syarat substantif, seperti tidak menimbulkan keresahan atau kekesalan masyarakat, dan syarat formal, artinya harus ada perdamaian di kedua belah pihak. , solusi adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada balas dendam.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Juniati Juniati; Rahmat Jhowanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.612

Abstract

Lalu lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan UUD 1945.  Kecelakaan ini disebabkan oleh empat faktor adalah faktor jalan, faktor kendaraan, faktor manusia serta faktor alam. Dari ke 4 faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji. Bagaimana tinjauan keadilan terhadap penjatuhan sanksi pidana selama 1 bulan dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm. Apakah penjatuhan sanksi dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm sudah menjamin perlindungan bagi anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Hasil penelitian Dalam pertimbangan Hakim memutuskan sanksi 1 bulan penjara  terhadap terdakwa, hakim menimbang bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan dengan tegas menjawab saat dipersidangan dan tidak berbelit-belit, kecelakaan lalu lintas adalah suatu pristiwa di jalan yang tidak di duga dan di sengaja melibatkan korban manusia.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA Rani Purmaningrum; Rahmat Jhowanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.510

Abstract

Anak bermasalah dengan hukum tidak terbatas pada anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang pernah melakukan tindak pidana. Namun juga termasuk anak-anak yang menjadi korban dan anak-anak yang menyaksikan suatu tindak pidana, dalam lingkungan masyarakat  terdapat berbagai kejahatan yang terjadi mulai dari anak, remaja hingga dewasa. Salah satu dalam kejahatan di lingkungan masyarakat sering kita dengar kejahatan penganiayaan atau kekerasan secara fisik, dalam Pasal 351-355 KUHP, yang memuat ketentuan tentang penuntutan tuntutan pidana ringan hingga penganiayaan berat. Dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara alternatif Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Keadilan Restorative. Dalam hal ini, para pihak duduk bersama untuk mencari solusi yang adil baik bagi korban maupun pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh proses keadilan restorative yang melibatkan anak-anak tidak mungkin masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang dan dapat diselesaikan secara damai. Di sisi lain, pelaku tetap bertanggung jawab terhadap korban. Keadilan restorative harus memenuhi kedua syarat substantif, seperti tidak menimbulkan keresahan atau kekesalan masyarakat, dan syarat formal, artinya harus ada perdamaian di kedua belah pihak. , solusi adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada balas dendam.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Juniati Juniati; Rahmat Jhowanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.612

Abstract

Lalu lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan UUD 1945.  Kecelakaan ini disebabkan oleh empat faktor adalah faktor jalan, faktor kendaraan, faktor manusia serta faktor alam. Dari ke 4 faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji. Bagaimana tinjauan keadilan terhadap penjatuhan sanksi pidana selama 1 bulan dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm. Apakah penjatuhan sanksi dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm sudah menjamin perlindungan bagi anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Hasil penelitian Dalam pertimbangan Hakim memutuskan sanksi 1 bulan penjara  terhadap terdakwa, hakim menimbang bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan dengan tegas menjawab saat dipersidangan dan tidak berbelit-belit, kecelakaan lalu lintas adalah suatu pristiwa di jalan yang tidak di duga dan di sengaja melibatkan korban manusia.