Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pembuatan Keripik Pare Bernilai Ekonomis Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat RW 7 Kelurahan Argasunya Kota Cirebon Waluyadi Waluyadi; Insan Kamil; Gilang Pangestu Putra; Bima Wiguna; Muhamad Wildan Solihin; Hisyam Fariz; Putri Nuralia Dikara
Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Khidma Vol. 6 No. 3 Juli - September 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/ak.v6i3.6561

Abstract

Keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif masih dialami oleh sebagian masyarakat yang berada di wilayah pinggiran, termasuk di RW 7 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, yang pada umumnya masih terbatas pada aktivitas domestik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui pelatihan pembuatan keripik pare sebagai produk pangan olahan yang memiliki nilai ekonomis. Metode yang digunakan adalah Service Learning (SL), yaitu proses pembelajaran yang diterapkan secara langsung selama kegiatan berlangsung sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman praktik dalam pengolahan produk pangan serta pengelolaan usaha rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan pembuatan keripik pare, pengenalan teknik pengemasan produk, penyusunan label pangan yang sesuai dengan ketentuan, serta pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh keterampilan dalam memproduksi keripik pare serta pemahaman mengenai tahapan pengembangan usaha pangan rumah tangga. Melalui kegiatan ini, perempuan di RW 7 Kelurahan Argasunya memperoleh pengalaman dalam mengolah bahan pangan menjadi produk yang memiliki nilai jual serta memahami aspek pengemasan, pelabelan, dan legalitas usaha yang diperlukan untuk pemasaran produk.
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kebijakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Insan Kamil; Sanusi; Zelfi Ghaffar Aufiya
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nhrvbe10

Abstract

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan terjadi multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan pejabat pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat ditegakkan secara adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pejabat pemerintah dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian atau kerugian yang bersifat spekulatif yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK; adanya hubungan antara kebijakan dengan kerugian tersebut; serta BPK sebagai pemilik kewenangan telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah atas kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi.