Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekasakti Legal Science Journal Journal of Community Service (Abdisci) Journal of Community Service
Zelfi Ghaffar Aufiya
Universitas Swadaya Gunung Jati
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TRANSFER OF LAND RIGHTS (SALE AND PURCHASE ACT WITH SALE AND PURCHASE BINDING AGREEMENT) STUDY AT THE NOTARY & PPAT OFFICE BUDI ARIPIN S.SOS, S.H, M.KN. Zelfi Ghaffar Aufiya; Mujadidi Al Falahi; Ade Samsul; Gevira Izatun Nisa; Angel Virgi Azzahra; Aufa Aqlani Alparabi
Jurnal Abdisci Vol 3 No 1 (2025): Vol 3 No 1 Tahun 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v3i1.719

Abstract

Abstract: Background. The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) serves as a binding preliminary agreement between the seller and the buyer before the Sale and Purchase Act (AJB) is drafted by the Land Deed Making Office (PPAT). Aims. Transferring land rights requires registration at the National Land Agency (BPN) to ensure legal certainty. Problems can arise if the fulfillment of rights and obligations does not accompany fulfilling the rights contained in the PPJB. This can result in the inability to make an AJB by PPAT to change the certificate's name to the land office where the object is located. Methods. The juridical normative method used requires both primary and secondary data. Primary data is obtained from the study location, the Notary Office & PPAT Budi Aripin, S.Sos, S.H, M.Kn. In contrast, secondary data is obtained from literature. Result. The results of his research show that the function of the deed made by the Notary is to provide legal certainty and guarantee the right to land ownership, as well as evidence that legal acts have been carried out, and the factors that hinder the transfer of land rights through sale and purchase. Conclusion. A binding sale and purchase agreement is a form of preliminary agreement. Therefore, it can be used as a basis for making an AJB and serves as a document or evidence to complete the registration requirements for the transfer of land rights due to the sale and purchase transaction. Implementation. However, implementing all the conditions agreed to in this agreement can take quite a long time. This can prevent potential sellers from signing the AJB.
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kebijakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Insan Kamil; Sanusi; Zelfi Ghaffar Aufiya
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nhrvbe10

Abstract

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan terjadi multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah kebijakan pejabat pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat ditegakkan secara adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pejabat pemerintah dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi kerugian atau kerugian yang bersifat spekulatif yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK; adanya hubungan antara kebijakan dengan kerugian tersebut; serta BPK sebagai pemilik kewenangan telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah atas kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi.
EKSISTENSI DAN PERAN ROKOK TRADISIONAL KLOBOT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESA BRINGIN Bagus Trie Ramandha Hentrisman; Firqah Najiyah; Rida Putri Subrata; Riko Satriatama; Zelfi Ghaffar Aufiya
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2026): Vol. 7 No. 4 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i4.60313

Abstract

Rokok tradisional klobot adalah salah satu wujud kearifan lokal yang masih bertahan di tengah kehidupan masyarakat Desa Bringin, Kabupaten Cirebon. Keberadaan rokok klobot tidak hanya sebagai produk konsumsi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya konsumsi rokok modern, eksistensi rokok klobot cenderung mengalami penurunan serta menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan tradisi di kalangan generasi muda. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi serta peran rokok tradisional klobot dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Bringin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan observasi lapangan, wawancara kepada masyarakat, serta dokumentasi aktivitas yang berkaitan dengan proses produksi dan penggunaan rokok klobot. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis guna memahami makna sosial, fungsi, serta keberlanjutan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rokok klobot masih diproduksi secara tradisional dengan memanfaatkan bahan alami seperti daun aren dan tembakau lokal, serta melalui proses manual yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, rokok klobot memiliki fungsi sebagai media interaksi sosial yang mampu mempererat hubungan antarwarga. Meskipun demikian, produksi rokok klobot yang sebelumnya pernah dilakukan dalam skala besar kini mengalami penurunan akibat pengaruh modernisasi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan rokok klobot di Desa Bringin tidak hanya berfungsi sebagai produk konsumsi, tetapi juga sebagai simbol kearifan lokal yang memiliki nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian agar tradisi rokok klobot tetap terjaga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat di tengah arus modernisasi.
Implementasi Penerapan E-Court Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA Zelfi Ghaffar Aufiya; Syakinah; Sherli Wanda Febriana; Reva Agustina Rabela
INKAMKU : Integrasi Akademisi dan Masyarakat yang Berkualitas Vol 5 No 2 (2026): INKAMKU : Journal of Community Service
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/inkamku.v5i2.4778

Abstract

This study aims to analyze the obstacles and difficulties encountered in implementing the E-Court system in civil case proceedings and the efforts undertaken to overcome these problems at the Sumber Class IA Religious Court. This study employed a qualitative method with an empirical juridical approach. The research was conducted during the Field Experience Practice from July 22 to August 21, 2026. Primary data were obtained through semi-structured interviews, direct observation of E-Court services at the Integrated One-Stop Service (PTSP) and courtroom proceedings, as well as document studies involving performance reports and electronic case statistics. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were analyzed descriptively and qualitatively, with conclusions drawn deductively. The results indicate that the implementation of E-Court has supported the digitalization of court administration and proceedings, but several obstacles remain, including users’ limited digital literacy, network and electronic system disruptions, inadequate supporting facilities, and uneven readiness among litigating parties. Efforts to overcome these obstacles include strengthening PTSP services and user assistance, disseminating information on E-Court procedures, improving the competence of court personnel, strengthening technological infrastructure, and enhancing coordination in addressing system disruptions. Sustainable improvement is required to ensure that judicial digitalization continues to facilitate public access to court services.
Co-Authors Ade Samsul Angel Virgi Azzahra Aufa Aqlani Alparabi Bagus Trie Ramandha Hentrisman Firqah Najiyah Gevira Izatun Nisa Insan Kamil Mujadidi Al Falahi Reva Agustina Rabela Rida Putri Subrata Riko Satriatama Sanusi Sherli Wanda Febriana Syakinah