Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Yusup Hidayat
Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama) Ervina Ervina; Yusup Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4361

Abstract

Perceraian telah menjadi fenomena sosial yang semakin lazim dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, di mana pernikahan dan perceraian diatur oleh Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Apabila terjadi pertentangan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, prinsip lex specialis derogat legi generali dapat diterapkan, yang berarti hukum yang lebih spesifik (UU Perlindungan Anak) dapat mengesampingkan hukum yang lebih umum (UU Perkawinan). Namun, dalam praktiknya, keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada fakta dan konteks dari setiap kasus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis literatur dan pendekatan kasus untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, tetapi Pasal 156 memungkinkan ayah untuk menjadi pengasuh jika ibu telah meninggal. Hukum positif di Indonesia, termasuk Pasal 41 UU Perkawinan, menegaskan tanggung jawab orang tua setelah perceraian dalam membesarkan anak. Keputusan pengadilan dalam Putusan Perkara No.2346/Pdt.G/2023/PA.JS, No.0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, No.3572/Pdt.G/2022/PA.Sda, No. 3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.1812/Pdt.G/2022/PA.Sda, No. 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.572/Pdt.G/2022/PA.Sda, menunjukkan perubahan signifikan dalam norma sosial pengasuhan, di mana hak asuh tidak lagi otomatis diberikan kepada ibu. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan semakin dihargai, mencerminkan komitmen pengadilan untuk mengutamakan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan hak asuh.
Aspek Hukum Yang Mengatur Tanggung Jawab Owner Skincare Terhadap Retur Produk Atas Overclaim Produk Daviena Skincare di Tangerang Selatan Della Setiyawati; Yusup Hidayat; Arina Novizas Shebubakar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum owner skincare terhadap overclaim pada produk kecantikan. Praktik overclaim tidak hanya menjadi permasalahan etika bisnis, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang fundamental. Melalui pendekatan Kualitatif ini menggabungkan analisis yuridis empiris dengan mengambil dari merek daviena skincare yang klaimnya terbukti tidak konsisten dengan hasil uji laboratorium. Data dianalisis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen serta regulasi kesehatan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik overclaim masih marak terjadi di kalangan pemilik produk skincare, di mana pernyataan pemasaran sering kali melebih-lebihkan keberadaan dan efektivitas bahan aktif. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur periklanan, terutama yang berkaitan dengan iklan yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen. Tindakan ini menyesatkan konsumen dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, khususnya yang diatur dalam UUPK dan peraturan periklanan produk kesehatan. Pemilik produk skincare dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui sanksi administratif, tanggung jawab perdata, atau pidana, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggarannya.  
Eksistensi Peranan Penilaian Reformasi Hukum Pada Penataan Regulasi Nasional Aisyah Rahman; Sadino Sadino; Yusup Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5564

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi penataan peraturan-perundang yang berperan sentral dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Beragam persoalan masih ditemukan seperti peraturan saling tumpang tindih dari segi substansi, multitafsir, dan tidak efektif sehingga perlu proses mekanisme dimulai dari proses pembentukan hingga evaluasi. Dalam konteks negara hukum, penataan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan dan evaluasi regulasi, termasuk masalah hyper regulation, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya pemahaman instansi pemerintah mengenai mekanisme penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya untuk menganalisis dampak kebijakan penilaian IRH terhadap efektivitas penataan regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam upaya mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penataan regulasi yang baik dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Analisis Komparatif Pertimbangan Hakim atas Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No.1101/Pdt.G/2022/PA.Smg) Nuridin Nuridin; Yusup Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6830

Abstract

Perceraian berdampak luas terhadap struktur keluarga, terutama dalam penentuan hak asuh anak (hadhanah). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian melalui studi komparatif terhadap tiga putusan pengadilan agama, yaitu PA Maros No. 75/Pdt.G/2020/PA.Mrs, PA Klaten No. 0918/Pdt.G/2023/PA.Klt, dan PA Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga putusan berlandaskan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip the best interest of the child. Namun, terdapat variasi dalam pola pertimbangan: PA Maros menekankan aspek emosional anak melalui Attachment Theory, PA Klaten menyoroti faktor sosial dan lingkungan dengan Ecological Systems Theory, sedangkan PA Semarang menafsirkan hukum secara progresif demi kemaslahatan anak meskipun ibu yang mengasuh telah murtad. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta perlu adanya pedoman nasional untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip tersebut.
Co-Authors Aisyah Rahman Arina Novizas Shebubakar Della Setiyawati Ervina Ervina Nuridin Nuridin Sadino Sadino