Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA
Harinanto Sugiono
Universitas Pelita Bangsa
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sinergi Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Aktor Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Anisa Hermawati; Sarman Sarman; Harinanto Sugiono
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5824

Abstract

The synergy between civil society organizations and the government as actors in environmental law is crucial for the enforcement and protection of environmental law in Indonesia. In the context of increasing environmental issues, active public participation becomes a vital element in monitoring, reporting violations, and advocating for environmental policies. This study aims to analyze the role and forms of synergy between civil society organizations and the government in efforts to protect and manage the environment in Indonesia. The research method employed is normative juridical, which involves legal research conducted through the study of literature or secondary sources. In this library research method, the author uses secondary data obtained from legal literature. The approach used is the statutory approach. This study examines the roles of each actor, the cooperation mechanisms established, and the challenges faced in their implementation
Analisis Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal) Aldi Marcelino; Harinanto Sugiono
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.2997

Abstract

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering dijumpai dalam hukum perdata dan pelaksanaannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam praktiknya masih sering timbul sengketa akibat lemahnya pembuktian terhadap perjanjian yang tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata serta mengkaji kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak melalui analisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan suatu perjanjian utang piutang tidak hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian, tetapi juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun demikian, perjanjian yang tidak didukung bukti tertulis menghadapi kendala dalam proses pembuktian di persidangan sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Analisis terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal menunjukkan bahwa hakim memberikan pertimbangan yang dominan terhadap alat bukti tertulis dan alat bukti sah lainnya dalam menentukan keberadaan hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, para pihak disarankan untuk menuangkan perjanjian utang piutang dalam bentuk tertulis guna meningkatkan kepastian hukum, mempermudah proses pembuktian, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Co-Authors Aldi Marcelino Anisa Hermawati Sarman Sarman