Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social Research Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Tony Richard Alexander Samosir
Universitas Padjadjaran
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA Tony Richard Alexander Samosir; Elisatris Gultom
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7719

Abstract

Kesehatan merupakan elemen penting setiap manusia. Bahkan apabila dilihat lebih luas, permasalahan kesehatan ini juga menyangkut dan melibatkan masyarakat, bangsa dan Negara. Negara yang tidak bisa menjaga dan menjamin pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya, akan menghasilkan permasalahan kualitas sumber daya manusia si masa depan. Maka, pelayanan kesehatan melalui beragam program yang ada patut mengedepankan pertimbangan kemanusiaan di atas persoalan administrasi dan birokrasi di dalamnya. Mengingat, cukup banyak masyarakat tidak mampu yang akibat keadaan ekonominya jadi sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Peemasalahan dalam riset ini adalah: Bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, dan Apa saja kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tanggung jawab konstitusional negara dalam penyediaan layanan kesehatan bagi warga negara, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Serta, kendala dan implikasi konstitusional yang muncul akibat mekanisme iuran dalam sistem BPJS Kesehatan, kerap berbenturan dengan masalah administrasi dan birokrasi. Saran yang diberikan adalah pemerintah dan Negara harus memahami akar permasalahan pelayanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan tersebut. Mengingat, tidak setiap masyarakat banyak memahami dan mengerti hak dan kewajiban mereka terkait pelayanan kesehatan itu sendiri. Pertimbangan kemanusiaan dengan mengedepankan humanis, perlu lebih dilaksanakan dengan maksimal dibandingkan mempersoalkan permasalahan administrasi dan birokrasi
Clinical Trial of Tuberculosis Vaccine in Indonesia: Balancing Public Health Needs and Legal Protection for Research Subjects Tony Richard Alexander Samosir; Anita Afriana; Efa Laela Fakhriah
Journal of Social Research Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i1.2941

Abstract

Clinical trials are an important instrument in the development of science and technology in the health field that aims to produce safe and effective medical interventions. The implementation of research involving human subjects cannot be carried out without clear guidelines, ethical standards, and legal frameworks. In the Indonesian context, various stages and procedures have been established to ensure that clinical trials, including the Tuberculosis (TB) vaccine clinical trials that have been carried out, run in accordance with legal principles and medical ethics. This study uses a normative juridical method by relying on secondary data through library research. The focus of the analysis is directed at laws and regulations, public policies, and official documents that regulate the management of vaccine clinical trials in Indonesia. The results of the study show that: First, the implementation of TB vaccine clinical trials in Indonesia must be based on the provisions of national health law by upholding the principles of utility, morality, religious values, moral norms and oriental norms, as well as compliance with all relevant laws and regulations. Second, public health interests can be the basis for restricting individual rights in the implementation of clinical trials, as long as there is strong scientific evidence regarding the potential for the rapid and dangerous spread of infectious diseases, so that the action is proportionate and has legal legitimacy.
Co-Authors Anita Afriana Efa Laela Fakhriah Elisatris Gultom