Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Central Publisher Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan
Lina Syafitri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STANDAR PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH Sri Yulianty Mozin; Lina Syafitri; Yasifah Tri Lewana
Journal Central Publisher Vol 3 No 4 (2025): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v3i4.633

Abstract

Latar Belakang : Pelayanan publik merupakan indikator utama kinerja organisasi pemerintah.Tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat,transparan dan akuntabel mendorong perlunya standar pelayanan publik yang jelas dan terukur. Standar ini berfungsi sebagai acuan pelayanan yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam administrasi publik. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai instrumen dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Metode : Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan literatur dan sumber informasi lain yang tersedia di perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPP mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, implementasi tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas birokrasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Kesimpulan : Studi ini menyarankan penguatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan partisipasi publik sebagai strategi utama dalam optimalisasi implementasi Standar Pelayanan Publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Maladministrasi dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah: Analisis Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Raihan A. Hanasi; Siti Nurhaliza Labasir; Lina Syafitri
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2026): Mei: Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v3i2.1657

Abstract

Maladministration in BPJS Kesehatan services at government hospitals remains a persistent challenge that undermines the principles of good governance in Indonesia. This study examines violations of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) in the context of BPJS Kesehatan services at Dr. Wahidin Sudirohusodo Regional General Hospital (RSUD), Makassar, South Sulawesi. This research employs a normative-empirical legal method, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and documentation. The findings reveal that maladministrative practices—including procedural delays, discriminatory treatment of BPJS patients, inadequate information disclosure, and arbitrary administrative decisions violate several AUPB principles enshrined in Law No. 30 of 2014 on Government Administration. These violations contravene the principles of legal certainty, impartiality, proportionality, and accountability. The study concludes that institutional reforms, strengthened supervisory mechanisms through the Ombudsman of the Republic of Indonesia, and enhanced legal literacy among healthcare workers are necessary to reduce maladministration. This research contributes to the development of administrative law enforcement in the Indonesian public health sector.
Co-Authors Raihan A. Hanasi Siti Nurhaliza Labasir Sri Yulianty Mozin Yasifah Tri Lewana