Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang Ramadhan, Muhammad Syahri; M Zainul Arifin; Ricky Saputra; Muslim Nugraha; Isma Nurillah; Meria Utama; Irsan
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10433

Abstract

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Pengedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tri dharna Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. dan beranggotakan M Zainul Arifin, S.H.,M.H. Ricky Saputra, S.H.,M.H. melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menyasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel jurnal pengabdian dan artikel opini di media massa.
Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang Ramadhan, Muhammad Syahri; M Zainul Arifin; Ricky Saputra; Muslim Nugraha; Isma Nurillah; Meria Utama; Irsan
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10433

Abstract

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Pengedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tri dharna Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. dan beranggotakan M Zainul Arifin, S.H.,M.H. Ricky Saputra, S.H.,M.H. melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menyasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel jurnal pengabdian dan artikel opini di media massa.
Unlawful Acts in Determination of Joint Property and Donations Study of Decision Number 190/Pdt.G/2018/Pn.Kpg Banjarani, Desia; Muslim Nugraha; Syahri Ramadhan; Sri Handayani
Journal of Private and Commercial Law Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Private and Commercial Law
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v8i2.11893

Abstract

Analysis of Padang District Court Decision Plaintiff Name Aleta Salomi Derica Kale-Pa Number 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., concerning joint property grants. The legal issues raised in this analysis are: How is the analysis of the determination of joint property in Decision Number 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg? And how can grants and control over the object of the grant be categorized as unlawful acts in Decision Number 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg? The method used in this analysis is the IRAC Method which is a legal reasoning method with issue analysis (I), rule of law (R), argument (A), and conclusion (C). Several legal issues analyzed from the decision are to determine the object of the grant, in this case land, which is joint property, the judge's first step is to prove that the plaintiff and the landowner are husband and wife as evidenced by the Marriage Certificate. Then the next proof is related to the determination of joint property as evidenced by the land sale and purchase document. Regarding the sale and purchase process, it is also supported by the testimony of witnesses who in essence state that the witnesses know directly about the sale and purchase of the land. The grant in Decision Number 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg has been declared as an unlawful act because the object of the grant has been proven to be joint property that was granted without the consent of the Plaintiff as the wife of the landowner. Thus, the grant is declared contrary to Article 36 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1666 of the Civil Code and Article 584 of the Civil Code. So based on the civil legal basis, the grant made by an unauthorized party must be declared null and void as an absolute nullity with all its legal consequences. Thus, according to the research, the decision of Decision Number 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg is correct because the judge's considerations are in accordance with the concrete evidence as submitted by the parties.