Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Sari, Sabrina Nuraini
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Medis Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 262/PDT/2018/PT.DKI Sari, sabrina nuraini; Korompot, Sitti Nariman; Suade, Nella Septyani; Prayuti, Yuyut
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5485

Abstract

Tulisan ini menganalisis secara yuridis keabsahan perjanjian kerja sama pelayanan medis antara pemilik klinik dan tenaga medis, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 262/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kasus yang diangkat berdasarkan sengketa wanprestasi yang diajukan oleh klinik terhadap dokter yang mengakhiri kerja sama secara sepihak, dengan isu krusial terkait keabsahan perjanjian mengingat dokter belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP) saat perjanjian ditandatangani. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan SIP pada saat perjanjian kerjasama berpotensi menjadikannya batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata serta implikasi larangan mempekerjakan tenaga medis tanpa izin praktik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Putusan pengadilan menguatkan pentingnya pemenuhan syarat sah perjanjian, termasuk legalitas subjek berupa kepemilikan SIP, sebagai prasyarat fundamental dalam kerja sama di sektor pelayanan kesehatan. Integritas administratif tenaga medis merupakan aspek krusial dalam membangun hubungan kontraktual yang sah dan berkekuatan hukum, serta menekankan perlunya due diligence dalam verifikasi kredensial tenaga kesehatan untuk memitigasi risiko hukum.
Implikasi KUHP Baru terhadap Status Anak dari Hubungan Kohabitasi di Indonesia serta Kewajiban Tenaga Kesehatan Sari, Sabrina Nuraini; Mansyur, Suriyani; Suade, Nella Septyani; Korompot, Sitti Nariman; Agustina, Amelia; Sapsudin, Asep
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.11041

Abstract

The 2023 Indonesian Criminal Code reform introduces the criminalization of cohabitation under Article 412, raising concerns regarding its implications for the civil status of children and vital administrative procedures. Although cohabitation is criminalized as a complaint-based offense, the provision may lead to misinterpretation among healthcare providers and civil registry officers, particularly regarding the issuance of birth certificates. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the interaction between Article 412 of the Criminal Code, the Marriage Law, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the Population Administration Law, and the 2023 Health Law. The findings indicate that the criminalization of cohabitation does not alter the civil status or rights of children, which remain protected through recognition mechanisms and identity rights. However, regulatory gaps persist due to the absence of clear implementation guidelines, posing risks of administrative barriers. Regulatory harmonization and technical directives are therefore necessary to ensure that children’s rights remain fully protected regardless of their parents’ legal circumstances.
Co-Authors Agustina, Amelia Asep Sapsudin Korompot, Sitti Nariman Mansyur, Suriyani Prayuti, Yuyut Suade, Nella Septyani