Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Sari, Sabrina Nuraini
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial: Tinjauan Filosofis Hukum Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia Sari, Sabrina Nuraini; Mansyur, Suriyani; Suade, Nella Septyani; Korompot, Sitti Nariman; Agustina, Amelia; Prayuti, Yuyut
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.1240

Abstract

This paper analyzes the proposed policy of requiring vasectomy as a condition for receiving social assistance in Bandung from the perspective of health law as a human right. Using a normative juridical and philosophical approach, this study demonstrates that such a policy contradicts the principles of bodily autonomy and freedom guaranteed under both national and international law. The recent revision of the Health Law, namely Law No. 17 of 2023, strengthens the position of the right to health as part of human rights, which demands that any health intervention be based on consent rather than coercion.
Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Medis Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 262/PDT/2018/PT.DKI Sari, sabrina nuraini; Korompot, Sitti Nariman; Suade, Nella Septyani; Prayuti, Yuyut
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5485

Abstract

Tulisan ini menganalisis secara yuridis keabsahan perjanjian kerja sama pelayanan medis antara pemilik klinik dan tenaga medis, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 262/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kasus yang diangkat berdasarkan sengketa wanprestasi yang diajukan oleh klinik terhadap dokter yang mengakhiri kerja sama secara sepihak, dengan isu krusial terkait keabsahan perjanjian mengingat dokter belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP) saat perjanjian ditandatangani. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan SIP pada saat perjanjian kerjasama berpotensi menjadikannya batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata serta implikasi larangan mempekerjakan tenaga medis tanpa izin praktik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Putusan pengadilan menguatkan pentingnya pemenuhan syarat sah perjanjian, termasuk legalitas subjek berupa kepemilikan SIP, sebagai prasyarat fundamental dalam kerja sama di sektor pelayanan kesehatan. Integritas administratif tenaga medis merupakan aspek krusial dalam membangun hubungan kontraktual yang sah dan berkekuatan hukum, serta menekankan perlunya due diligence dalam verifikasi kredensial tenaga kesehatan untuk memitigasi risiko hukum.
Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual Sari, Sabrina Nuraini; Suade, Nella Septyani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1391

Abstract

This study addresses the complex issue of sexual violence against women and children as a public health and legal concern, highlighting the crucial role of Visum et Repertum (VeR) as evidence. Challenges arise regarding the authority of Puskesmas (Community Health Center) doctors in issuing VeR and its validity in court, often due to limited medicolegal understanding in primary healthcare facilities. Through a literature review, this normative legal research analyzes the scope of Puskesmas doctors' authority in preparing VeR for sexual violence cases and evaluates its legal validity as admissible evidence. The findings indicate that VeR issued by Puskesmas doctors is valid and recognized by judges, supported by legal regulations and judicial practice. Nevertheless, standardization and capacity building for Puskesmas doctors are essential to optimize VeR's effectiveness as evidence.  
Co-Authors Agustina, Amelia Korompot, Sitti Nariman Mansyur, Suriyani Prayuti, Yuyut Suade, Nella Septyani