Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Ekonomi Case Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Research Horizon
Asep Sapsudin
Universitas Islam Nusantara
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH POLRES CIAMIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms) Asep Sapsudin; Muhamad Ramdani; Dadang Kusdinar
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.419 KB)

Abstract

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia.Kekerasandalamrumahtangga (KDRT) merupakanfaktasosial yang bersifat universal, walaupun sudah diatur dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi kerap saja terjadi dengan berbagai latar belakang. Penelitian ini diidentifikasi dengan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis, Akibat-akibatnya serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis ( Studi Kasus Putusan Nomor : 150 /Pid.Sus /2014/PN Cms). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis adalah karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak stabilnya emosi dari diri pelaku Faktor ekstern yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan sehingga komunikasi keduanya tidak harmonis.Akibat-akibat yang timbul terhadap korban yaitu korban mengalami trauma sehingga secara psikis, dan secara Fisik korban mengalami luka-luka. Akibat lain yaitu terhadap pelaku di sidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms sehingga harus menjalani pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari.Akibat lain yaitu lingkungan dari keluarga pelaku dan korban, pelaku menjadi bahan gunjingan dari masyarakatdilingkungannya.Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
ANALISIS HUKUM TERHADAP ASIMILASI SEBAGAI HAK NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar): Array R. Arif Hermawan; Asep Sapsudin; Mikael Tonni S; Sandiyana Kertawijaya
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.371 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Dari penelitian yang peneliti dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, selama Tahun 2020 ada 92 orang narapidana yang mendapatkan hak asimilasi di rumah dan hak integrasi, dan di Tahun 2021 ini pada tanggal 25 Mei 2021 sudah ada 31 orang narapidana yang menjalani proses asimilasi di rumah. Proses asimilasi yang mereka dapatkan sesuai dengan aturan dimana mereka sudah memenuhi syarat substantif dan administratif. Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pemilihan tipe didasarkan kepada beberapa asumsi peneliti, yaitu pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan hukum hak asimilasi bagi narapidana. Dari temuan lapangan beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar ditemukan sebagai berikut: (1) Hukum yang mengatur tentang asimilasi narapidana masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. (2) Kondisi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana masih terdapat kekurangan. (3) Sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih ada kekurangan. (4) Narapidana sendiri ada yang terkendala syarat administratif yaitu tidak adanya surat jaminan dari keluarganya. (5) Alamat yang dituju dari narapidana yang menjalani hak Asimilasi di rumah tidak jelas. (6) Narapidana memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga. (7) Kurangnya dukungan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. (8) Stigma negatif (pandangan orang yang menilai diri negatif) terhadap mantan narapidana.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH POLRES CIAMIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms) Asep Sapsudin; Muhamad Ramdani; Dadang Kusdinar
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i1.2506

Abstract

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia.Kekerasandalamrumahtangga (KDRT) merupakanfaktasosial yang bersifat universal, walaupun sudah diatur dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi kerap saja terjadi dengan berbagai latar belakang. Penelitian ini diidentifikasi dengan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis, Akibat-akibatnya serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis ( Studi Kasus Putusan Nomor : 150 /Pid.Sus /2014/PN Cms). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis adalah karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak stabilnya emosi dari diri pelaku Faktor ekstern yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan sehingga komunikasi keduanya tidak harmonis.Akibat-akibat yang timbul terhadap korban yaitu korban mengalami trauma sehingga secara psikis, dan secara Fisik korban mengalami luka-luka. Akibat lain yaitu terhadap pelaku di sidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms sehingga harus menjalani pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari.Akibat lain yaitu lingkungan dari keluarga pelaku dan korban, pelaku menjadi bahan gunjingan dari masyarakatdilingkungannya.Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
ANALISIS HUKUM TERHADAP ASIMILASI SEBAGAI HAK NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar): Array R. Arif Hermawan; Asep Sapsudin; Mikael Tonni S; Sandiyana Kertawijaya
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Dari penelitian yang peneliti dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, selama Tahun 2020 ada 92 orang narapidana yang mendapatkan hak asimilasi di rumah dan hak integrasi, dan di Tahun 2021 ini pada tanggal 25 Mei 2021 sudah ada 31 orang narapidana yang menjalani proses asimilasi di rumah. Proses asimilasi yang mereka dapatkan sesuai dengan aturan dimana mereka sudah memenuhi syarat substantif dan administratif. Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pemilihan tipe didasarkan kepada beberapa asumsi peneliti, yaitu pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan hukum hak asimilasi bagi narapidana. Dari temuan lapangan beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar ditemukan sebagai berikut: (1) Hukum yang mengatur tentang asimilasi narapidana masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. (2) Kondisi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana masih terdapat kekurangan. (3) Sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih ada kekurangan. (4) Narapidana sendiri ada yang terkendala syarat administratif yaitu tidak adanya surat jaminan dari keluarganya. (5) Alamat yang dituju dari narapidana yang menjalani hak Asimilasi di rumah tidak jelas. (6) Narapidana memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga. (7) Kurangnya dukungan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. (8) Stigma negatif (pandangan orang yang menilai diri negatif) terhadap mantan narapidana.
HOW IS THE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM IN INTERNATIONAL BUSINESS LAW? Asep Sapsudin
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 01 (2023): Jurnal Ekonomi, 2023 Periode Januari - Maret
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alternative dispute resolution exists as a dispute resolution mechanism that offers advantages or advantages compared to dispute resolution through court mechanisms. Currently, international business activities are increasingly complex, and there are also many potential disputes between business people. Therefore, the existence of a dispute resolution mechanism is important to provide, especially a more effective and efficient dispute resolution mechanism. Rivalry or competition that is increasing and intense between these countries often creates conflicts and disputes that must be resolved immediately, but the resolution of these disputes must pay attention to the structure and nature of the international community and the different national communities. The handling of international disputes that are in the hands of each country is also reflected in the arrangements for handling disputes in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) which was a joint agreement of each of its member countries before the World Trade Organization (WTO) was formed. As for the study of the field of dispute resolution law, dispute resolution mechanisms that are considered more effective and efficient usually refer to the concept of Alternative Dispute Resolution (Alternative Dispute Resolution).
What Is The Process Of Resolving Disputes In International Business Law? H. Radea Respati; Asep Sapsudin
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol, 9 No. 1 2024
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v9i1.6030

Abstract

The complex global business landscape often creates conflict between entities, highlighting the need for efficient dispute-resolution mechanisms. Increased competition between countries can result in disputes that require immediate attention and require careful consideration of the structure of international and national communities. The importance of dispute resolution mechanisms is visible in the complexity of international business activities. This research aims to deepen a more essential understanding of alternative dispute resolution mechanisms in international business law. This objective is achieved by stating two research questions: the scope of resolving trade disputes and the alternative resolutions for international trade disputes. This is comparative qualitative research carried out in the literature concerning a normative juridical approach. Data was collected by searching relevant literature and legal materials for normative qualitative analysis. This research found that two types of disputes are commonly encountered in the legal process: disputes that are legal or can be resolved and conflicts that are political or cannot be resolved. Alternative Dispute Resolution (ADR) stands out for its effectiveness and efficiency in dispute resolution law. ADR aligns with the evolving dynamics of global trade, providing a valuable tool for managing disputes between business entities. Alternative. At least three alternative dispute resolution options can be chosen: (i) Resolving international trade disputes through mediation; (ii) Resolving international trade disputes through the World Trade Organization (WTO); Resolving disputes in international business through arbitration. This research suggests that it would be best to consider alternatives for resolving trade disputes according to the case's complexity level.
Pancasila in the Perception and Practice of Religious-Based University Students in Bandung Sapsudin, Asep; Wibisono, Muhammad Yusuf
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 7, No 1 (2024): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v7i1.34528

Abstract

Pancasila is the ideological guideline of the Indonesian state. As a philosophical foundation, Pancasila is a guideline for civic behavior. Religious pluralism is a challenge that must be answered by Pancasila which is practiced in the lives of Indonesian society. As part of society who must participate in the development of state ideology, students are an important part in the practice of Pancasila. By taking samples from Theology students, this study compares how Pancasila is perceived both from a cognitive and practical perspective by Catholic students at Parahyangan Catholic University (UNPAR) and Islamic students at Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN). Both universities are in Bandung, which is a big city inhabited by followers of various religions. The study was carried out using a qualitative and descriptive approach to the students by observation, interviews and documentation studies from the two groups of theology students. The analysis is carried out using an interactive model, which consists of data interpretation, data classification, inference and data presentation activities. The advantage of this model is that it can be taken back from the field if something is still not perfect. The theoretical analysis is based on the theory of political participation and the theory of ideological perception and practice. The research results show that Indonesia's basic philosophical framework, developed differently among Islamic and Catholic students, shows the intersection between religious beliefs and national ideology. Islamic students often explore the complex relationship between Islamic principles and the secular nature of Pancasila. Although divinity is in line with Islamic monotheism, interpretations of the ideals of democracy and social justice within the Pancasila framework can vary. Some Islamic students participate actively in societal processes, contributing to democratic values, but there are differing discussions regarding the compatibility of certain Pancasila principles with Islamic teachings. On the other hand, Catholic students approach implementing Pancasila by emphasizing ethical and moral values that are in accordance with the teachings of their religion. Social justice, which is a core principle of Pancasila, is in line with Catholic doctrine, thereby encouraging Catholic students to get involved in initiatives that address social inequality. Both Islamic and Catholic students contribute to the implementation of Pancasila in their unique ways. However, they show that the principles of Pancasila can become a common foundation for religious communities in Indonesia. The variety of ways these students navigate its application reflects Pancasila's ability to accommodate diverse religious perspectives and contribute to Indonesia's collective identity. The political participation of students of different religions can have a significant impact on the development of the state ideology of Pancasila. Students feel it is important to understand and uphold the Pancasila ideology to become politically mature citizens and contribute to building a democratic political system. Efforts to curb the politicization of religion and encourage interfaith dialogue are very important to uphold the Pancasila ideology in Indonesia.
Constitutional Law Reform to Realize Inclusive Higher Education for Persons with Disabilities Asep Sapsudin; Hendri Abdul Qohar
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.40699

Abstract

Inclusive and equitable higher education is an urgency that cannot be overlooked, especially in efforts to guarantee the human rights of persons with disabilities. Legal reform is essential to create an educational environment that supports equal access, as mandated by Law No. 8 of 2016 and Government Regulation No. 13 of 2020. The persistent barriers, such as physical, social, and non-adaptive curricula, lead to inequitable access for persons with disabilities in higher education institutions. This reform is not only crucial to protect their rights but also to encourage their participation in broader social and economic development. This study aims to analyze the implementation of legal reform policies in creating inclusive access to higher education for persons with disabilities, as well as to identify the challenges still faced. The research employs a normative juridical method. The study finds that constitutional legal reform in Indonesia aims to ensure equal access to higher education for persons with disabilities through inclusive and non-discriminatory policies. Through regulations such as Law No. 8 of 2016 and Government Regulation No. 13 of 2020, the state is committed to providing disability-friendly facilities and adaptive curricula. This approach ensures that the rights of persons with disabilities are protected, allowing them to fully participate in higher education.
Rekonstruksi Filsafat Hukum di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif atas Wacana Keadilan dan Moralitas dalam Hukum Kontemporer: Rekonstruksi Filsafat Hukum di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif atas Wacana Keadilan dan Moralitas dalam Hukum Kontemporer Sartono, Sartono; Rahmat, Sandy Marzuqi; Fariska, Nurshela; Jafar, Faozi; Arfiyah, Gemah; Prayuti, Yuyut; Sapsudin, Asep
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 6 No. 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v6i2.198

Abstract

The development of law in the modern and post-modern era has brought significant epistemological consequences to the philosophical foundations that support it. In the midst of global disruption, the crisis of legitimacy of legal institutions, and the growing awareness of the importance of moral values and substantive justice, the philosophy of law is required to not only answer questions about “what the law is”, but also “why the law applies” and “how the law should be lived ethically”. This research aims to reconstruct the new direction of legal philosophy through a descriptive qualitative approach with a systematic literature review method. This study examines classic and contemporary works in legal philosophy, including the thoughts of Plato, Aristotle, Aquinas, Austin, Hart, Fuller, Dworkin, Habermas, to postmodern criticism in Critical Legal Studies and feminist legal theory. The findings show that the reduction of law to a mere normative system without an ethical-moral basis has created an acute normative crisis in contemporary legal praxis. This article proposes a transformative legal philosophy paradigm that not only emphasizes formal legality, but also integrates communicative rationality, public morality, and deliberative participation as the basis for the reconstruction of just and humane law. The implications of this approach provide a theoretical contribution to the development of a more holistic legal discourse, as well as presenting practical and managerial recommendations for policy makers in designing value-based regulations.
Settlement of Business Disputes Through Arbitration Clauses at the Indonesian National Arbitration Board Sapsudin, Asep; Zahrah, Halimah; Rubiyanti, Dora
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1937

Abstract

A Arbitration is an out-of-court method of resolving business disputes. In Indonesia, BANI (Indonesian National Arbitration Board) oversees the arbitration process and provides standard clauses that must be contained in contracts if arbitration is chosen. This study belongs to normative law by utilizing secondary information from various legal references (main, supporting, additional) processed through systematization and harmonization. The arbitration clause functions as a contract safeguard, ensuring legal certainty by binding the parties to resolve disputes based on an agreement. The Arbitration Clause is an element of the agreement that gives the parties the opportunity to determine legal options and/or locations to resolve business issues and their legal consequences. By including an arbitration clause in the contract, business people are guaranteed a fair and legally protected dispute resolution through BANI. This strengthens contract enforcement and provides a clear framework for handling potential conflicts.
Co-Authors Abdullah, Merwan Agustin, Hilma Aulia Arfiyah, Gemah Dadang Kusdinar Fariska, Nurshela Firma, Fuji Restu Gumay, Febrianti H. Radea Respati Hendri Abdul Qohar Jafar, Faozi Jusri, Elim Lismiati, Iseu Margaretha . Mikael Tonni S Muhamad Ramdani Prajany, Joshua Jonah Prayuti, Yuyut R. Arif Hermawan Rahman, Fauzi Rahmat, Sandy Marzuqi Rubiyanti, Dora Sandiyana Kertawijaya Sartono Sartono, Sartono Setiawan, Eko Wahyuddin Silitonga, Lamria Tamon, Oktavian Wibisono, Muhammad Yusuf Zahrah, Halimah