Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Economics and Digital Business Review
Sianipar, Yeremy Suparto
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengaruh Sistem Penetapan Harga Transfer Terhadap Potensi Penghindaran Pajak Dalam Perusahaan Multinasional Lubis, Imelda Fisianca; Siregar, Enjel; Saribu, Ardin Dolok; Pasaribu, Jesmelifa PB; Sianipar, Yeremy Suparto; Rajagukguk, Lusiana F; Simbolon, Anna Maria
Economics and Digital Business Review Vol. 6 No. 2 (2025): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v6i2.2718

Abstract

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan perbedaan tarif dan regulasi perpajakan, sehingga membuka peluang praktik penghindaran pajak melalui penetapan harga transfer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan sistematis dan matematis dalam penetapan harga transfer memengaruhi potensi penghindaran pajak, serta mengkaji perlunya penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur dari berbagai sumber ilmiah terkait transfer pricing, penghindaran pajak, dan kebijakan perpajakan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan matematis yang terstruktur mampu meningkatkan transparansi dalam penetapan harga transfer dan mendukung prinsip arm’s length. Namun demikian, praktik ini masih menyisakan tantangan, seperti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Pajak akibat keterbatasan data global dan kompleksitas transaksi antar afiliasi, terutama terkait aset tidak berwujud. Selain itu, perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan celah hukum dan disparitas tarif pajak antar negara untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif lebih rendah. Oleh karena itu, penguatan regulasi domestik, pelatihan teknis otoritas pajak, serta kerja sama internasional melalui implementasi OECD Guidelines dan BEPS Action Plan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia Ayu Purba, Tri Sukma; Simbolon, Rati Dormeska; Simbolon, Anna Maria; Sianipar, Yeremy Suparto; Putri Aruan, Hicca Maria Gandi
Economics and Digital Business Review Vol. 6 No. 2 (2025): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v6i2.2762

Abstract

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan oleh berbagai entitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis, tujuan, fungsi, serta peran kelembagaan dalam pengembangan SAK, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya di berbagai sektor. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap dokumen resmi, literatur akademik, serta regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa SAK di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain SAK-ETAP, SAK EMKM, SAK berbasis IFRS, SAK Syariah, dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), yang masing-masing disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas pengguna. Peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sangat krusial dalam pengembangan, sosialisasi, dan harmonisasi SAK dengan standar internasional. Meskipun SAK berkontribusi besar terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, profesi akuntansi, akademisi, dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan SAK secara optimal di seluruh sektor ekonomi.
Tahap Tindak Lanjut (Follow-Up) Simbolon, Anna Maria; Ayu Purba, Tri Sukma; Simbolon, Rati Dormeska; Sianipar, Yeremy Suparto; Putri Aruan, Hicca Maria Gandi
Economics and Digital Business Review Vol. 6 No. 2 (2025): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v6i2.2802

Abstract

Audit internal memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi. Salah satu tahap penting dalam siklus audit internal yang sering diabaikan namun sangat menentukan keberhasilan audit secara keseluruhan adalah tahap tindak lanjut (follow-up). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan tahap tindak lanjut dalam audit internal, peran auditor dalam proses tersebut, serta faktor-faktor pengendalian internal yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut, khususnya dalam mencegah terjadinya fraud. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumatera Utara–Aceh, data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut audit tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap rekomendasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas manajemen dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Keberhasilan tindak lanjut dipengaruhi oleh komitmen manajemen, ketersediaan sumber daya, efektivitas sistem informasi, serta struktur pengendalian internal yang kuat. Tindak lanjut yang dilakukan secara sistematis terbukti mampu meminimalisir risiko dan meningkatkan integritas proses bisnis organisasi. Oleh karena itu, tahap tindak lanjut seharusnya tidak dipandang sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai bagian integral dari siklus audit yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan organisasi.
Co-Authors Ayu Purba, Tri Sukma Lubis, Imelda Fisianca Pasaribu, Jesmelifa PB Putri Aruan, Hicca Maria Gandi Rajagukguk, Lusiana F Saribu, Ardin Dolok Simbolon, Anna Maria Simbolon, Rati Dormeska Siregar, Enjel