Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Thobary, Amim
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy Sholikah, Luluk Imro’atus; Bagus, Moh.; Habiburrohman, Muhammad; Thobary, Amim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.762

Abstract

Fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong menjadi tantangan baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, dan legitimasi model pemilihan tersebut dalam perspektif Deliberative Democracy Theory. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, pemilihan dengan calon tunggal sah dan memiliki legitimasi formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Namun, dari sudut pandang deliberative democracy, legitimasi substantif pemilihan ini dipertanyakan karena minimnya ruang deliberatif, terbatasnya alternatif pilihan politik, dan rendahnya partisipasi publik. Fenomena ini dapat mereduksi kualitas demokrasi dan memperbesar dominasi kekuasaan incumbent. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme ini harus mengupayakan proses deliberatif yang inklusif, transparan, dan partisipatif guna membangun legitimasi substantif serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk memastikan pemilihan tetap kompetitif dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif.
Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Suci Wulandari; Pingkan Utari; Fergio Rizkya Refin; Moh. Bagus; Akhmad Fandik; Thobary, Amim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.516

Abstract

The Constitutional Court is one of the highest state institutions in Indonesia as an actor in the judiciary along with the Supreme Court. The Constitutional Court has the authority to examine, examine, and decide on laws deemed to be contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, decisions from the Constitutional Court are final and binding in that there are no other legal remedies. In order to review the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, both formal and material tests can be carried out. Based on this, this research will provide a new reflection on how the Constitutional Court enforces the law and provides constitutional protection to every citizen in accordance with the legal basis in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and materials taken through literature studies. The aim of this research is to find out about the Constitutional Court and the Judicial Power System in Indonesia. Through descriptive analysis, the author then collects reading sources through relevant laws, books and journals. Then, the literature material is processed using an inductive method where the researcher examines and draws conclusions from a case. From the results of this research, it turns out that the Constitutional Court is not only an actor of judicial power but also a protector of citizens' constitutional rights so that they are not violated.
Co-Authors Akhmad Fandik Bagus, Moh. Fergio Rizkya Refin Habiburrohman, Muhammad Moh. Bagus Pingkan Utari Sholikah, Luluk Imro’atus Suci Wulandari