Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Bagus, Moh.
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONSTITUTIONALITAS DAN EFEKTIFITAS KEELEMBAGAAN WAKIL MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH Bagus, Moh.; Ma'ruf, Ari Naufal
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.455

Abstract

The role of Vice Ministers in Indonesia's government, as outlined in Presidential Regulation No. 139 of 2024, aims to assist Ministers in operational and technical tasks, allowing them to focus on strategic policies. This structure offers the potential to accelerate national development programs, especially in complex ministries. However, challenges arise, including overlapping authority between the Minister and Vice Minister, leading to decision-making confusion. Additionally, political appointments over expertise may hinder effectiveness. Clear regulations and merit-based appointments, along with strong oversight, are crucial to ensure optimal functioning. When well-regulated, Vice Ministers can improve inter-ministerial coordination, support efficient governance, and contribute to a more transparent and accountable government. 
Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy Sholikah, Luluk Imro’atus; Bagus, Moh.; Habiburrohman, Muhammad; Thobary, Amim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.762

Abstract

Fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong menjadi tantangan baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, dan legitimasi model pemilihan tersebut dalam perspektif Deliberative Democracy Theory. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, pemilihan dengan calon tunggal sah dan memiliki legitimasi formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Namun, dari sudut pandang deliberative democracy, legitimasi substantif pemilihan ini dipertanyakan karena minimnya ruang deliberatif, terbatasnya alternatif pilihan politik, dan rendahnya partisipasi publik. Fenomena ini dapat mereduksi kualitas demokrasi dan memperbesar dominasi kekuasaan incumbent. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme ini harus mengupayakan proses deliberatif yang inklusif, transparan, dan partisipatif guna membangun legitimasi substantif serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk memastikan pemilihan tetap kompetitif dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif.
Co-Authors Habiburrohman, Muhammad Ma'ruf, Ari Naufal Sholikah, Luluk Imro’atus Thobary, Amim