Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Bagus, Moh.
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KONSTITUTIONALITAS DAN EFEKTIFITAS KEELEMBAGAAN WAKIL MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH Bagus, Moh.; Ma'ruf, Ari Naufal
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.455

Abstract

The role of Vice Ministers in Indonesia's government, as outlined in Presidential Regulation No. 139 of 2024, aims to assist Ministers in operational and technical tasks, allowing them to focus on strategic policies. This structure offers the potential to accelerate national development programs, especially in complex ministries. However, challenges arise, including overlapping authority between the Minister and Vice Minister, leading to decision-making confusion. Additionally, political appointments over expertise may hinder effectiveness. Clear regulations and merit-based appointments, along with strong oversight, are crucial to ensure optimal functioning. When well-regulated, Vice Ministers can improve inter-ministerial coordination, support efficient governance, and contribute to a more transparent and accountable government. 
Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy Sholikah, Luluk Imro’atus; Bagus, Moh.; Habiburrohman, Muhammad; Thobary, Amim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.762

Abstract

Fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong menjadi tantangan baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, dan legitimasi model pemilihan tersebut dalam perspektif Deliberative Democracy Theory. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, pemilihan dengan calon tunggal sah dan memiliki legitimasi formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Namun, dari sudut pandang deliberative democracy, legitimasi substantif pemilihan ini dipertanyakan karena minimnya ruang deliberatif, terbatasnya alternatif pilihan politik, dan rendahnya partisipasi publik. Fenomena ini dapat mereduksi kualitas demokrasi dan memperbesar dominasi kekuasaan incumbent. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme ini harus mengupayakan proses deliberatif yang inklusif, transparan, dan partisipatif guna membangun legitimasi substantif serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk memastikan pemilihan tetap kompetitif dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif.
Measuring the Executorial Power of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Decisions Muwahid, Muwahid; Bagus, Moh.
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 13 No. 2 (2023): October
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2023.13.2.230-247

Abstract

This study aims to measure the binding strength of the Constitutional Court's decision in constitutional review cases and to analyze the juridical implications of normalizing norms declared unconstitutional by the Constitutional Court. This research is normative legal research with a statutory approach, a concept approach, and a case approach. The Legislative Approach is used to make an inventory of laws and regulations relating to the position and authority of the Constitutional Court. The conceptual approach analyses legal issues based on concepts related to the executive power of the Constitutional Court's decision. The case approach is used as an object in this research, namely the findings of the Constitutional Court, which are not followed up. The results show that the Constitutional Court's decisions are normatively final and binding, but in reality, several Constitutional Court decisions are not followed up by the legislators; this gives the impression that the Constitutional Court's findings do not have an executive nature. The juridical implication of the normalization of norms is declared unconstitutional by the Constitutional Court. Juridically the model does not have binding legal force, and the cancellation of the legal standard must be carried out.
Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Syatta, Indy Mafiiqo; Maziyyah, Rifdatul; Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Bagus, Moh.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.323

Abstract

Abstract: Buzzers are one of the emerging phenomena in the digital age. The existence of buzzers on social media is often a means used by election participants to convince people to vote for them in direct elections. In the academic world, this is considered to be detrimental to the democratic process because its content can break the stability of society. The purpose of this study is to find out how the urgency of buzzer control as a political stability measure for the 2024 general election is associated with Human Rights. The research method used is a normative legal research method through a conceptual approach. This research resulted in findings that the existence of buzzers is a challenge for democracy in expressing opinions in the digital sphere because it can influence people to make political decisions. This can affect the development of elections in Indonesia. In Indonesia, there is still a legal vacuum regarding the position of buzzers, so tactical and effective solutions in dealing with political buzzers that violate norms should be regulations that provide sanctions and control over them. If the buzzer is proven to violate the rules, it must be subject to sanctions that provide a deterrent effect. Keywords: Buzzer, human rights, political stability, general election. Abstrak: Buzzer adalah salah satu fenomena yang muncul di era digital. Keberadaan buzzer di media social seringkali menjadi sarana yang digunakan para peserta pemilu meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan langsung. Dalam dunia akademik, hal tersebut dinilai dapat menciderai proses demokrasi sebab konten-kontennya bisa memecahkan stabilitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana urgensi kontrol buzzer sebagai langkah stabilitas politik pemilihan umum tahun 2024 yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif  melalui pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberadaan buzzer menjadi tantangan demokrasi dalam menyampaikan pendapat di lingkup digital karena dapat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan keputusan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan pemilihan umum  di Indonesia. Di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum mengenai posisi buzzer sehingga solusi taktis dan efektif dalam menangani  buzzer politik yang melanggar norma seharusnya berupa peraturan yang memberikan sanksi dan kontrol atasnya. Jika buzzer terbukti melanggar aturan maka harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera.
Co-Authors Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina Habiburrohman, Muhammad Ma'ruf, Ari Naufal Maziyyah, Rifdatul Sholikah, Luluk Imro’atus Syatta, Indy Mafiiqo Thobary, Amim