Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pelaksanaan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama Perspektif Ma’anil Hadis Vaza, Moh. Rafi Irvanul
El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis Vol. 2 No. 1 (2024): El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis
Publisher : Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/elnubuwwah.v2i1.11672

Abstract

Divorce is an emergency exit from continuous family conflict. Islam permits divorce but is hated by Allah swt for reasons prohibited by Islamic law. The reality in the community is that there is an incomplete understanding because of the disparity between the provisions of positive law and the hadith that divorce is granted even in jest or in a serious situation and without intention. The position of the court in organising the administration of marriage is very important. The purpose of this study is to examine and analyse the hadith of divorce even in jest or in seriousness and without intention whether it can be used as a basis or is no longer relevant. This research uses a qualitative descriptive approach. Data collection in this research is through literature study. Meanwhile, the data analysis is carried out by examination, classification, verification, analysis and conclusion. The result of the study is that the hadith of the fall of divorce even in jest or in a serious situation and without intention can be used as a basis and as a warning to everyone to be careful in guarding the tongue, especially the issue of divorce. If contextualised with the lives of people in Indonesia, divorce not in front of the court cannot guarantee that it can avoid negative things, especially the fate of women and children after divorce, considering that there are benefits that will be obtained if the divorce is carried out in front of a court session.
Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Anak Bawaan: Studi Kasus Ibu Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Vaza, Moh. Rafi Irvanul; Arfan, Abbas; Musataklima, Musataklima; Fadil, Fadil
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i1.1562

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur narapidana perempuan dan anaknya (anak bawaan) harus dipisahkan paling lama usia anak 3 tahun, sehingga hak-hak anak rentan untuk tidak terpenuhi. Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak anak dari ibunya yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dan menganalisisnya menggunakan perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. LPP Malang sudah mengimplementasikan Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022, Mandela Rules dan Bangkok Rules, hanya saja kurang signifikan dalam memenuhi hak-hak anak bawaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, (1) perlu penegasan hak-hak anak bawaan dalam UU pemasyarakatan dan UU perlindungan anak, (2) pendanaan bagi anak bawaan untuk kebutuhan tumbuh kembang diadakan, (3) diadakan program pembinaan tentang pengasuhan anak dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak bawaan yang dipisah dari ibunya untuk kepentingan terbaik anak di masa depan.