Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Amar: Jurnal Ilmiah Hukum
Putri, Etis Cahyaning
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut: Studi Empiris Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Mulyanto, Rudi; Sofyan, Mastiga; Putri, Etis Cahyaning
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.6057

Abstract

Indonesia as an archipelagic country has a strategic role in the management of sea transportation to support national and economic connectivity. This study examines the protection and legal responsibility of ocean passengers based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, with a focus on implementation at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) at Ketapang Port, Banyuwangi. This study uses an empirical legal method with an analytical descriptive approach, relying on primary data from interviews and secondary data from legal literature The results of the study show that PT ASDP has a legal responsibility in ensuring passenger safety, including the provision of infrastructure and accident insurance through PT Jasa Raharja. However, challenges are still faced in aspects of supervision, regulatory enforcement, and operational readiness. In conclusion, synergy between regulations, ship operators, and stakeholders is essential to improve safety and legal protection for sea transport passengers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI KEPENTINGAN UMUM Putri, Etis Cahyaning
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.5980

Abstract

Hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam sering kali berhadapan dengan kepentingan umum dalam pembangunan nasional. Meskipun telah ada pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat, dan konflik kepentingan dengan pemerintah serta investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi kepentingan umum, serta mencari solusi hukum yang dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi regulasi, penguatan prinsip FPIC, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian kompensasi yang layak, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan, diharapkan terjadi keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. 
Kajian Yuridis terhadap Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Banyuwangi Wibisono, Sidik; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.737

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum pelaksanaannya merujuk pada Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/86/KEP/429.011/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan penagihan PBB di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun belum sepenuhnya menerapkan asas self assessment. Faktor pendukung penagihan antara lain sosialisasi bersama, pertemuan rutin, penerapan sistem informasi berbasis teknologi, serta pemberian insentif bagi petugas pemungut. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak serta kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Abela, Vara Yuniar; Wicaksono, Demas Brian; Putri, Etis Cahyaning
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.749

Abstract

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hakim, Saldi Isra, berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan ranah open legal policy legislatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan teori positive legislature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai melebihi fungsi negative legislator, karena turut mengubah norma hukum yang semestinya menjadi kewenangan legislatif. Menurut hakim Arif Hidayat, putusan tersebut memiliki kelemahan formil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Kepastian Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Umum di Ibu Kota Negara Amelia, Adeline; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.751

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, bahkan keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan konflik, terutama terkait pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, meskipun hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk pembangunan IKN. Kedua, pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia serta konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
Analisis Tanggung Jawab Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nur Kamila, Siti; Mulyanto, Rudi; Putri, Etis Cahyaning
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.761

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab kontraktor dalam keterlambatan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh CV Mulya Sakti pada proyek pavingisasi di Kawasan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang dikaji meliputi pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dengan CV Mulya Sakti, serta bentuk tanggung jawab kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan nilai Rp261.703.000 tidak diselesaikan tepat waktu, dengan capaian progres 95,1% dari total pekerjaan. CV Mulya Sakti dinyatakan melakukan wanprestasi dan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa nilai kontrak atas keterlambatan selama 49 hari, yaitu sebesar Rp12.823.447,00, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Co-Authors Abela, Vara Yuniar Amelia, Adeline Demas Brian Wicaksono Mulyanto, Rudi Nur Kamila, Siti Sofyan, Mastiga Wibisono, Sidik