Garuda - Garba Rujukan Digital

Aspek Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut: Studi Empiris Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Mulyanto, Rudi; Sofyan, Mastiga; Putri, Etis Cahyaning
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.6057

Indonesia as an archipelagic country has a strategic role in the management of sea transportation to support national and economic connectivity. This study examines the protection and legal responsibility of ocean passengers based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, with a focus on implementation at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) at Ketapang Port, Banyuwangi. This study uses an empirical legal method with an analytical descriptive approach, relying on primary data from interviews and secondary data from legal literature The results of the study show that PT ASDP has a legal responsibility in ensuring passenger safety, including the provision of infrastructure and accident insurance through PT Jasa Raharja. However, challenges are still faced in aspects of supervision, regulatory enforcement, and operational readiness. In conclusion, synergy between regulations, ship operators, and stakeholders is essential to improve safety and legal protection for sea transport passengers.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI KEPENTINGAN UMUM Putri, Etis Cahyaning
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.5980

Hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam sering kali berhadapan dengan kepentingan umum dalam pembangunan nasional. Meskipun telah ada pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat, dan konflik kepentingan dengan pemerintah serta investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi kepentingan umum, serta mencari solusi hukum yang dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi regulasi, penguatan prinsip FPIC, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian kompensasi yang layak, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan, diharapkan terjadi keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tria Nindy Kurnia; Demas Brian Wicaksono; Etis Cahyaning Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4270

Tujuan penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pedekatan undang-undang dan konseptual. Data dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review. konsep open legal policy pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik.

Kajian Yuridis terhadap Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Banyuwangi Wibisono, Sidik; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.737

Penelitian ini membahas pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum pelaksanaannya merujuk pada Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/86/KEP/429.011/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan penagihan PBB di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun belum sepenuhnya menerapkan asas self assessment. Faktor pendukung penagihan antara lain sosialisasi bersama, pertemuan rutin, penerapan sistem informasi berbasis teknologi, serta pemberian insentif bagi petugas pemungut. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak serta kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.

Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Abela, Vara Yuniar; Wicaksono, Demas Brian; Putri, Etis Cahyaning
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.749

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hakim, Saldi Isra, berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan ranah open legal policy legislatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan teori positive legislature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai melebihi fungsi negative legislator, karena turut mengubah norma hukum yang semestinya menjadi kewenangan legislatif. Menurut hakim Arif Hidayat, putusan tersebut memiliki kelemahan formil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kepastian Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Umum di Ibu Kota Negara Amelia, Adeline; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.751

Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, bahkan keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan konflik, terutama terkait pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, meskipun hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk pembangunan IKN. Kedua, pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia serta konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.

Analisis Tanggung Jawab Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nur Kamila, Siti; Mulyanto, Rudi; Putri, Etis Cahyaning
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.761

Penelitian ini membahas tanggung jawab kontraktor dalam keterlambatan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh CV Mulya Sakti pada proyek pavingisasi di Kawasan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang dikaji meliputi pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dengan CV Mulya Sakti, serta bentuk tanggung jawab kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan nilai Rp261.703.000 tidak diselesaikan tepat waktu, dengan capaian progres 95,1% dari total pekerjaan. CV Mulya Sakti dinyatakan melakukan wanprestasi dan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa nilai kontrak atas keterlambatan selama 49 hari, yaitu sebesar Rp12.823.447,00, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tria Nindy Kurnia; Demas Brian Wicaksono; Etis Cahyaning Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4270

Tujuan penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pedekatan undang-undang dan konseptual. Data dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review. konsep open legal policy pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik.

THE TRANSFORMATION OF WOMEN'S ROLES IN PARLIAMENT: BETWEEN EMANCIPATION AND UPHOLDING HUMAN RIGHTS (CASE STUDY IN BANYUWANGI REGENCY) Eka Lestari; Nikmatul Keumala Nofa Yuwono; Etis Cahyaning Putri
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4261

This study explores the transformation of women's roles in Indonesia's parliamentary institutions, focusing on the intersection between women's emancipation and human rights enforcement at the local level, with Banyuwangi Regency as a case study. The research analyzes how gender equality principles—enshrined in international conventions such as CEDAW and Indonesia's national legislation—are reflected in the political representation and policy contributions of female members of the Banyuwangi Regional People's Representative Council (DPRD). Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through document analysis, interviews with female legislators and human rights activists, and secondary data from the General Election Commission (KPU) and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan). The findings indicate that while women's representation in Banyuwangi DPRD has increased following the national 30% gender quota policy, substantive advocacy for women's rights and gender equality remains constrained by patriarchal norms, limited political resources, and institutional barriers. The study concludes that gender transformation in local parliaments like Banyuwangi is ongoing, reflecting both progress and persistent inequality in realizing women's political emancipation and human rights protection.

Pemikiran Moh. Hatta sebagai Inspirasi Gerakan Sosial Gen Z di Era Digital Eva Krismaya; Tyas Ayu Sekarsari; Nabila Dwi Safara; Alya Sofia Faradita; Dinda Mega Lestari; Tri Rahmawati; Etis Cahyaning Putri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3520

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Mohammad Hatta sebagai sumber inspirasi gerakan sosial Generasi Z di era digital. Studi ini berangkat dari fenomena meningkatnya partisipasi Generasi Z dalam berbagai gerakan sosial yang memanfaatkan ruang digital, namun belum sepenuhnya dikaji keterkaitannya dengan nilai-nilai pemikiran tokoh bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah 28 artikel ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang membahas pemikiran Mohammad Hatta, karakteristik Generasi Z, serta dinamika gerakan sosial dan aktivisme digital. Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi konseptual untuk menemukan keterkaitan antara nilai pemikiran Hatta dan praktik gerakan sosial kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Mohammad Hatta, khususnya mengenai demokrasi, keadilan sosial, kemandirian, dan tanggung jawab moral warga negara, memiliki relevansi yang kuat dengan pola gerakan sosial Generasi Z di era digital. Media digital berperan sebagai ruang baru bagi Generasi Z untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut melalui partisipasi kritis, advokasi isu sosial, dan mobilisasi opini publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Mohammad Hatta tidak hanya bersifat historis, tetapi juga kontekstual dalam menjawab tantangan sosial di era digital. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian ilmu sosial dan humaniora serta menjadi rujukan praktis dalam penguatan pendidikan karakter dan literasi kebangsaan bagi Generasi Z.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search