Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal PENA : Penelitian dan Penalaran Unes Law Review
Hidayat, Insyirah Fatihah
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Menyulam Potensi: Rancangan Kebijakan Terhadap Guru Honorer di Era Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045 Idris, Irma; Hidayat, Insyirah Fatihah; Anas, Aliya Musyrifah
JURNAL PENA Vol 12, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jp.v12i1.17314

Abstract

Transformasi teknologi di dunia pendidikan salah satu upaya dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang terlihat dari strategi-strategi pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek). Kemendikbudristek sejak 2019 telah menjalankan berbagai kebijakan dan program dalam mewujudkan pendidikan berkualitas berbasis teknologi, salah satunya adalah program Pelatihan Mandiri pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kompetensi terpadu bagi guru. Namun, manfaat dan peluang yang diberikan tidak seluruhnya dapat dirasakan para guru honorer, terutama bagi guru honorer di daerah-daerah terpencil dan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas guru honorer di daerah berpenduduk miskin dalam menyesuaikan diri dengan era transformasi digital dan untuk mengetahui skema kebijakan pemberdayaan guru honorer dalam meningkatkan akses CASN di daerah miskin di era transformasi digital. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan sumber internet, serta data sekunder berupa hasil wawancara. Digitalisasi pendidikan bagi guru honorer di daerah berpenduduk miskin menghadapi tantangan keterbatasan akses internet, biaya tambahan, infrastruktur yang buruk, dan manfaat sertifikasi pelatihan digital lebih dirasakan oleh guru ASN sehingga menciptakan kesenjangan karier. Skema kebijakan yang dirancang yakni perlunya revitalisasi kebijakan Kurikulum Merdeka untuk guru honorer di daerah miskin dengan penyediaan akses yang lebih inklusif terhadap modul Pelatihan Mandiri, penyesuaian kewajiban guru honorer, serta prioritas bantuan kuota internet.
Menyulam Potensi: Rancangan Kebijakan Terhadap Guru Honorer di Era Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045 Idris, Irma; Hidayat, Insyirah Fatihah; Anas, Aliya Musyrifah
JURNAL PENA Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jp.v12i1.17314

Abstract

Transformasi teknologi di dunia pendidikan salah satu upaya dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang terlihat dari strategi-strategi pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek). Kemendikbudristek sejak 2019 telah menjalankan berbagai kebijakan dan program dalam mewujudkan pendidikan berkualitas berbasis teknologi, salah satunya adalah program Pelatihan Mandiri pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kompetensi terpadu bagi guru. Namun, manfaat dan peluang yang diberikan tidak seluruhnya dapat dirasakan para guru honorer, terutama bagi guru honorer di daerah-daerah terpencil dan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas guru honorer di daerah berpenduduk miskin dalam menyesuaikan diri dengan era transformasi digital dan untuk mengetahui skema kebijakan pemberdayaan guru honorer dalam meningkatkan akses CASN di daerah miskin di era transformasi digital. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan sumber internet, serta data sekunder berupa hasil wawancara. Digitalisasi pendidikan bagi guru honorer di daerah berpenduduk miskin menghadapi tantangan keterbatasan akses internet, biaya tambahan, infrastruktur yang buruk, dan manfaat sertifikasi pelatihan digital lebih dirasakan oleh guru ASN sehingga menciptakan kesenjangan karier. Skema kebijakan yang dirancang yakni perlunya revitalisasi kebijakan Kurikulum Merdeka untuk guru honorer di daerah miskin dengan penyediaan akses yang lebih inklusif terhadap modul Pelatihan Mandiri, penyesuaian kewajiban guru honorer, serta prioritas bantuan kuota internet.
Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar Lenni, Lenni; Putra, Muhammad Na'afil Kamal; Hardiani, Leni; Febrianti, Ira; Hidayat, Insyirah Fatihah; Zulfan Hakim, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1063

Abstract

One form of democracy in monitoring general elections by the public is by reporting election violations. Election violations from 2014 to 2019 increased by 151.3% and the discovery of violations was dominated by Bawaslu findings rather than public reporting. In the case of a decrease in reporting by the public, an analysis of legal culture, namely knowledge, awareness, and attitudes of the public, is carried out to find the factors causing the decrease in reporting. Quantitative and qualitative approaches were used in the form of questionnaires and interviews. Furthermore, a causal relationship was found between legal culture, legal substance, and legal structure so efforts are needed to improve the quality of legal substance, legal structure, and legal culture of the society to increase public participation in the 2024 General Election.
Co-Authors Anas, Aliya Musyrifah Hardiani, Leni Ira Febrianti, Ira Lenni Lenni, Lenni Muhammad Luthfi Putra, Muhammad Na'afil Kamal Zulfan Hakim, Muhammad