Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Sakina: Journal of Family Studies
Nasyi'ah, Iffaty
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Transformasi Kebijakan Pengesahan Judul Skripsi Berbasis Total Quality Management Nasyi'ah, Iffaty; Supriyadi, Aditya Prastian; Bahagiati, Kurniasih
J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) J-MPI Vol.10, No.1, Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jmpi.v10i1.32296

Abstract

Problematika mahasiswa yang mengalami banyak penolakan judul skripsi perlu direspon melalui kebijakan yang transformatif. Pendekatan Total Quality Management dapat menjadi ukuran untuk menciptakan kebijakan untuk mengatasi problematika mahasiswa yang telah diidentifikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis transformasi kebijakan pengesahan judul skripsi berbasis (TQM) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TQM dalam kebijakan pengesahan judul skripsi dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas akademis. Agar kebijakan pengesahan skema skripsi Prodi HES dapat menjadi kebijakan yang transformatif, dapat memperhatikan 4 (empat) indikator TQM yang terdiri dari (1) fokus pada pelanggan, (2) keterlibatan para pihak, (3) pengukuran komitmen, dan (4) Perbaikan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan kedalam kebijakan. Penerapan TQM dalam kebijakan diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengatasi problematika mahasiswa yang mengalami banyak penolakan skripsi. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan kebijakan untuk membimbing mahasiswa dalam menyiapkan rencana penelitian yang layak sebagai tugas akhir dalam masa akhir perkuliahan.
Penal Sanctions for Psychological Domestic Violence under Utilitarianism Theory: A New Sentencing Paradigm in the 2023 Indonesian Criminal Code Nasyi'ah, Iffaty; Saifullah, Saifullah; Hidayah, Khoirul; Roibin, Roibin; Adityo, Rayno Dwi
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/3km2wr98

Abstract

Article 45 of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) regulates the penal sanctions for the criminal act of psychological violence, stipulating a maximum imprisonment of four months for minor offenses and up to three years for serious offenses. However, custodial sentences are deemed less effective, as they do not fully provide benefits to the parties involved, namely the victim, the perpetrator, the household, and society at large. Meanwhile, the 2023 Indonesian Criminal Code (KUHP 2023) introduces a new paradigm of sentencing that emphasizes restorative and rehabilitative justice, shifting from a solely punitive orientation to one that also considers victim recovery and offender rehabilitation. This study aims to analyze the implementation of the sentencing system under KUHP 2023 through the lens of Jeremy Bentham’s utilitarianism theory. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Primary legal materials include the UU PKDRT and KUHP 2023, while the conceptual framework is grounded in Bentham's utilitarianism. As tertiary support, interviews were conducted with three judges from the court of first instance. The findings indicate that alternative sanctions such as rehabilitation, probation, or community service are more effective in preventing recidivism and promoting social balance. The role of judges is pivotal in applying more proportionate sentencing, including through the mechanism of rechterlijk pardon (judicial pardon) in certain cases that meet legal and humanitarian considerations. Through this approach, the new sentencing system is expected to be more justice-oriented, to provide better protection for victims, and to serve as a more effective means of preventing psychological violence in domestic settings
The Evaluation Of Warehouse Receipt System Object Regulation: A Perspective Study Of Commodity Goods Concept In Indonesia Hidayah, Khoirul; Nasyi'ah, Iffaty; Fidhayanti, Dwi
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.04 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i2.15752

Abstract

There are normative issues related to the concept of commodity goods with the object of warehouse receipts and social issues regarding the benefits of warehouse receipts for grain or rice farmers. Therefore, it is necessary to evaluate the regulation of the object of the warehouse receipt system so that it has a unique contribution to small farmers. The research applied in this research is juridical-empirical with a qualitative approach. The fact shows that rice farmers do not want to use the Warehouse Receipt System (WRS) because of the high cost and tend to choose the People's Business Credit program. Based on the study of the concept of commodities and benefits, it is necessary to change regulations related to the concept of WRS objects so that it is better to equate it with the concept of commodities. Grain or rice is a staple food that is excluded from the WRS object following the commodity concept because it has access to subsidies and special incentives from the government for national food security. Smallholders do not need to store rice in warehouses as in the WRS procedure to gain access to credit. This study shows that the government is reviewing the regulation of WRS objects in Indonesia so that it is beneficial for small farmers in particular.
Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Juwita, Arin Budi Asmara; Nasyi'ah, Iffaty
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i3.1839

Abstract

Perkawinan haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Mengenai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu faktor yang mendorong perkawinan usia anak ialah faktor budaya, tradisi budaya yang dilakukan secara turun-temurun melakukan perkawinan usia anak sejak usia 10-15 tahun dan orang tua juga mendukungnya dengan cara menjodohkan anak-anak mereka. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak ialah tingginya angka perceraian pasangan muda yang diakibatkan kondisi mental belum stabil. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan upaya mengurangi perkawinan usia anak dan kendalanya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan usia anak ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan batas usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, sosialisasi melalui media sosial, menyebarkan: pamflet, brosur, poster, dan banner, dan adanya tim pendamping keluarga. Kendala yang dialami ialah adanya protokol kesehatan sehingga peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terbatas, kurangnya anggaran dana dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dikarenakan penyuluh KB purna jabatan, kurangnya kesadaran peserta untuk berbagi informasi.
Co-Authors Dwi Fidhayanti Juwita, Arin Budi Asmara Khoirul Hidayah Kurniasih Bahagiati Rayno Dwi Adityo Roibin Roibin Saifullah Saifullah Supriyadi, Aditya Prastian