Garuda - Garba Rujukan Digital

FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DAlAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Kurniasih Bahagiati
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v18i1.9810

This article aims to discuss the philosophy of punishment for the misuse of narcotics for oneself from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law. The approach used in this study is normative juridical and uses the statutory approach, philosophical approach, comparative approach, and conceptual approach. Data sources used in this study are secondary data consisting of official documents, books, and research results. The results of this study are according to positive criminal law, imprisonment, and rehabilitation are in accordance with the philosophy of criminal law with the concept of a double-track system. Still, in practice, the Judges more often decide cases of narcotics abuse for themselves with imprisonment. In the perspective of Islamic criminal law, abusers of narcotics for themselves are also seen as victims of crimes committed by themselves, so that the proper punishment against them is the sanction of rehabilitation measures. Imposing sanctions in the form of rehabilitation measures are in accordance with the philosophy of punishment in Islamic criminal law because it considers the principles of maqoshid shari'ah

Perlindungan Konsumen Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mendapatkan Informasi Produk Sarah Nur Rahmawati; Kurniasih Bahagiati
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyandang disabilitas netra adalah bagian dari kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih. Mereka juga bagian dari konsumen Indonesia. Keterbatasan yang dimilikinya memerlukan regulasi khusus yang sesuai dengan kondisi mereka. Namun saat ini regulasinya belum ada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsumen penyandang disabilitas netra dalam mendapatkan hak nya perspektif Undang-Undang perlindungan Konsumen. Artikel ini juga memberikan langkah solutif yang perlu diambil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen penyandang disabilitas netra. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada konsumen penyandang disabilitas netra sedangkan data sekunder diambil dari buku serta jurnal yang membahas mengenai penyandang disabilitas netra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak sesuai dengan kondisi konsumen penyandang disabilitas netra, untuk itu saat ini mereka menggunakan bantuan untuk mendapatkan informasi produk seperti aplikasi Sullivan plus, look out.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Onrechmatige Daad Penyalahgunaan Hak Atas Tanah dengan Akta Nominee (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Pdt/2017) Ulfa Ryan Rahmawati; Dwi Fidhayanti; Kurniasih Bahagiati
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini memfokuskan pada ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Pdt/2017. Dalam pertimbangannya, hakim memiliki beberapa alasan atau argumentasi untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara. Alasan atau argumentasi hakim merupakan syarat ratio decidendi sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penelitian ini, sengketa yang terjadi dalam Putusan Mahakamah Agung No. 321 K/Pdt/2017 akan ditinjau dari hukum Islam terkait hak kepemilikan tanah dan perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Pdt/2017 menguatkan putusan pada tngkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menetapkan Perbuatan Melawan Hukum, serta akibat hukum yang timbul telah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam tinjauan hukum Islam, perjanjian yang dilaksanakan juga tidak memenuhi beberapa asas perjanjian dalam hukum Islam.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Polis Asuransi Syariah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi di PT. Prudential Life Asurance Mojoke Siti Nurkhanifah; Kurniasih Bahagiati
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak menjual produk berupa jasa pengalihan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung melalui agen asuransi. Untuk menghadapi persaingan di industry perasuransian yang semakin pesat, maka berbagai cara digunakan untuk meningkatkan keuntungan dari suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebolehan dari mekanisme dari sistem Multi Level Marketing (MLM) dengan menggunakan kerangka hukum Islam yang merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang dilakukan di perusahaan asuransi kabupaten Mojokerto dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap direktur PT. Prudential Life Asurance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Multi Level Marketing (MLM) yang telah dipraktikkan oleh beberapa perusahaan sebagaimana yang difatwakan oleh DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah hukumnya boleh yaitu dengan dalil sesuai dengan pedoman hukum dan segala kegiatan bisnis yang menggunakan pedoman penjualan langsung berjenjang diharuskan memenuhi berbagai ketentuan-ketentuan yang derdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009.

Studi Komparatif Putusan KPPU dan Pengadilan Jakarta Selatan dalam Kasus Diskriminasi Persaingan Usaha Fitri, Nabiela Azhariani; Bahagiati, Kurniasih
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v2i2.108

The study aims to identify the factors influencing the differences in judgment between Decision Number 13/KPPU-I/2019 and Decision Number 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel. The research employs a case study approach and a legal framework. Comparative analysis serves as the method for examining legal materials descriptively regarding the divergent judgment outcomes within a single case. The findings indicate that the differing judgments arise from variations in the assessment of discriminatory actions. Factors contributing to these differences include the facts presented during the trial, variations in the evaluation of witnesses, differences in witness statements, and a lack of consideration regarding the reasons for taking particular actions, which can be a crucial element in evaluating unfair business competition practices. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan amar putusan dalam Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 dan Putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang. Pendekatan komparasi digunakan sebagai metode analisis bahan hukum yang dsajikan secaradeskriptif terkait hasil amar putusan yang berbedadalam satu kasus. Hasil penelitian ini yakni amar putusan yang berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan penilaian terhadap suatu tindakan diskriminasi. Beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan tersebut yaitu fakta-fakta yang muncul saat persidangan, perbedaan penilaian terhadap saksi, perbedaan keterangan saksi, dan kurangnya pertimbangan terkait alasan untuk mengambil suatu tindakan yang dapat menjadi salah satu hal penting dalam mengevauasi tindakan persaingan usaha tidak sehat.

Legal Remedies Against Distributor Companies for Pending Payment Azkiya, Nailur Rohmatul; Bahagiati, Kurniasih
Et-Tijarie Vol 9, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v9i2.27227

Relationship between CV distributors. New Nirvana and its retailers are bound by an agreement. The agreement agreed upon by both parties is a written agreement, in the form of a sales invoice. The agreement uses a cash, transfer, or tempo COD (Cash on Delivery) payment system with a deadline of one week. However, some retailers made promises and asked for more time. Therefore, the purpose of the study is to find out the implementation of the CV distribution service payment agreement. Nirwana Baru with retail stores, and reviewing legal remedies against CV. Nirwana Baru for late payment and default by retail stores. This type of research is juridical empiric research with a qualitative approach. The data source consists of primary data and secondary data. The data collection method consists of observation, interviews, literature studies, and documentation. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the payment agreement for CV distributors. New Nirwana uses three payment methods: cash, transfer, and tempo COD systems. Retailers who delay payments with the tempo system are very detrimental to distributors because they interfere with the company's financial operations. Then the legal efforts carried out by CV. New Nirwana when there is a default by a retail store is a non-litigation effort, namely deliberation or mediation. Because the company chose not to take this matter to court, as well as the absence of strong evidence as a legal basis. As a result, retailers who are in default are not subject to civil sanctions such as compensation fines. But in reality, CV. Nirwana Baru has never taken the path of litigation or legal.

Transformasi Kebijakan Pengesahan Judul Skripsi Berbasis Total Quality Management Nasyi'ah, Iffaty; Supriyadi, Aditya Prastian; Bahagiati, Kurniasih
J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) J-MPI Vol.10, No.1, Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jmpi.v10i1.32296

Problematika mahasiswa yang mengalami banyak penolakan judul skripsi perlu direspon melalui kebijakan yang transformatif. Pendekatan Total Quality Management dapat menjadi ukuran untuk menciptakan kebijakan untuk mengatasi problematika mahasiswa yang telah diidentifikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis transformasi kebijakan pengesahan judul skripsi berbasis (TQM) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TQM dalam kebijakan pengesahan judul skripsi dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas akademis. Agar kebijakan pengesahan skema skripsi Prodi HES dapat menjadi kebijakan yang transformatif, dapat memperhatikan 4 (empat) indikator TQM yang terdiri dari (1) fokus pada pelanggan, (2) keterlibatan para pihak, (3) pengukuran komitmen, dan (4) Perbaikan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan kedalam kebijakan. Penerapan TQM dalam kebijakan diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengatasi problematika mahasiswa yang mengalami banyak penolakan skripsi. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan kebijakan untuk membimbing mahasiswa dalam menyiapkan rencana penelitian yang layak sebagai tugas akhir dalam masa akhir perkuliahan.

Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm’s on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework Saifullah, Saifullah; Al Munawar, Faishal Agil; Bahagiati, Kurniasih; Supriyadi, Aditya Prastian
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v16i1.39237

Sharia Financial Technology in Indonesia is regulated in OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. According to researchers, enacting these regulations still needs improvement because they are disproportionate to the basic rules for implementing Sharia Fintech in Indonesia. A Fiqh Muamalah study needs to be conducted to reconstruct these rules into proportional rules. This research uses normative legal research methods. This research uses a statutory regulatory approach related to Fintech and DSN MUI Fatwa, as well as the Fiqh Muamalah conceptual approach. The results show that based on the Fiqh Muamalah indicator, OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 still needs to be in harmony with Fiqh Muamalah. The OJK Regulations have no concrete rules regarding what contracts can be used for Sharia Fintech schemes. Abstrak:Financial Technology Syariah di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Keberlakuan Peraturan tersebut masih perlu di perbaiki karena tidak proporsional sebagai aturan dasar penyelenggaraan. Perlu ada kajian Fikih Muamalah untuk Merekonstruksi aturan tersebut menjadi aturan yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Fintech dan Fatwa DSN MUI, serta pendekatan Konseptual Fikih Muamalah. Hasil Penelitian menunjukkan, berdasarkan indikator Fikih Muamalah, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 masih tidak harmonis dengan Fikih Muamalah. Dalam Peraturan OJK tidak ada aturan konkret mengenai akad apa yang dapat digunakan untuk skema Fintech Syariah.

Legal Policy of Green Investment: A Study of the Green Constitution and Fiqh Bi’ah towards Net Zero Emissions in Indonesia Lutfi, Mustafa; Supriyadi, Aditya Prastian; Nur, Asrul Ibrahim; Bahagiati, Kurniasih; Ramadhita, Ramadhita
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 10 No. 1 (2025): Legal Transformation and Policy Challenges in Indonesia: Navigating Technology
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v10i1.3114

There is an urgent need for a legal policy of green investment law to reduce gas emissions in Indonesia based on the perspective of the green constitution and Fiqh Bi'ah in the contemporary era. This urgency is parallel to the development of the global response to sustainable economic transformation to achieve net zero emissions by 2060. However, the green investment policy design has to hold a strategic position in Indonesia's positive law because it always remains partial. In other words, such a policy requires comprehensive examination based on the Green Constitution and Fiqh Bi'ah in constructing future national, legal, and political designs relevant to the net zero emission paradigm. This study employs a normative legal research method with philosophical, conceptual, historical, comparative, and statutory approaches. Primary, secondary, and tertiary legal sources were analysed using a qualitative juridical method. The findings indicate that the 1945 Constitution has constitutionally accommodated the principles of the Green Constitution, which align with Fiqh Bi’ah regarding sustainable environmental management as mandated by the Quran. This legal construction can be a strategic foundation for green investment policies based on net zero emissions to address climate change. The alignment between the Green Constitution and Fiqh Bi’ah strengthens green investment policies as a concrete step toward preserving the earth for the sustainability of future generations. Thus, integrating these two perspectives becomes a primary element in building a sustainable civilisation oriented towards environmental preservation.

Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm’s on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework Saifullah, Saifullah; Al Munawar, Faishal Agil; Bahagiati, Kurniasih; Supriyadi, Aditya Prastian
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 1 (2024)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v16i1.39237

Sharia Financial Technology in Indonesia is regulated in OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. According to researchers, enacting these regulations still needs improvement because they are disproportionate to the basic rules for implementing Sharia Fintech in Indonesia. A Fiqh Muamalah study needs to be conducted to reconstruct these rules into proportional rules. This research uses normative legal research methods. This research uses a statutory regulatory approach related to Fintech and DSN MUI Fatwa, as well as the Fiqh Muamalah conceptual approach. The results show that based on the Fiqh Muamalah indicator, OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 still needs to be in harmony with Fiqh Muamalah. The OJK Regulations have no concrete rules regarding what contracts can be used for Sharia Fintech schemes. Abstrak:Financial Technology Syariah di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Keberlakuan Peraturan tersebut masih perlu di perbaiki karena tidak proporsional sebagai aturan dasar penyelenggaraan. Perlu ada kajian Fikih Muamalah untuk Merekonstruksi aturan tersebut menjadi aturan yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Fintech dan Fatwa DSN MUI, serta pendekatan Konseptual Fikih Muamalah. Hasil Penelitian menunjukkan, berdasarkan indikator Fikih Muamalah, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 masih tidak harmonis dengan Fikih Muamalah. Dalam Peraturan OJK tidak ada aturan konkret mengenai akad apa yang dapat digunakan untuk skema Fintech Syariah.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search