Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peningkatan Perlindungan Hak Konsumen E-Commerce Bagi Masyarakat Desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Anugrah, Dikha; Andriyani, Yani; Fauji, Ade Rizki; Nurohmah, Ainun; Sumawijaya, Ardi; Pratiwi, Chika Nadia; Kurniawati, Imelda; Az-Zahra, Kayla; Priatama, Reska Bayu; Susanti, Rina; Akbar, Salman Faizal Nur; Nugraha, Enggun Yoga
JUKEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): JUKEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juni 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jukemas.v2i2.922

Abstract

Perkembangan e-commerce yang pesat di Desa Mancagar, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan belum diimbangi dengan kesadaran konsumen terhadap hak-hak dan keamanan dalam bertransaksi secara daring, yang menyebabkan tingginya risiko penipuan, produk tidak sesuai, dan kendala dalam pengembalian dana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak konsumen melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan intensif, dan simulasi prosedur verifikasi produk serta pengaduan kepada lembaga resmi seperti BPSK dan YLKI. Metode yang digunakan meliputi pra-survei kebutuhan, sesi tatap muka, pemanfaatan platform daring, dan evaluasi melalui kuesioner pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai hak-hak konsumen e-commerce, mampu mengenali ciri penipuan digital, serta memahami prosedur refund dan pelaporan sengketa. Peningkatan ini juga mendorong kepercayaan dan partisipasi pelaku UKM dalam platform digital. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem transaksi daring yang lebih aman dan memperkuat posisi hukum konsumen dalam menghadapi praktik perdagangan digital yang tidak adil.
Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Peserta Pemilihan Umum di Pengadilan Pratiwi, Chika Nadia
Uniku Law Review Vol. 2 No. 02 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i02.10

Abstract

Elections are a pillar of democracy that not only guarantees the political rights of citizens, but also demands consistent and fair implementation of the law. The purpose of this article is to find out about the regulations governing the Election Participant Nomination Process including its resolution in the event of a dispute and its implementation in the PTUN Decision Number 583/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. The research method used in this preparation uses the normative legal method, which is carried out by examining literature or secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are that Law No. 7 of 2017 has regulated the general election process and MA Regulation No. 5 of 2017 concerning the settlement of election process disputes. In its application in 583/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, the plaintiff Aditya has fulfilled the requirements as stipulated in Law No. 7 of 2017, but in the dispute resolution process that occurred was not in accordance with MA Regulation No. 5 of 2017. The conclusion is that the plaintiff's lawsuit was rejected because it contradicted the provisions as stipulated in MA Regulation No. 5 of 2017.