Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peningkatan Perlindungan Hak Konsumen E-Commerce Bagi Masyarakat Desa Mancagar Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Anugrah, Dikha; Andriyani, Yani; Fauji, Ade Rizki; Nurohmah, Ainun; Sumawijaya, Ardi; Pratiwi, Chika Nadia; Kurniawati, Imelda; Az-Zahra, Kayla; Priatama, Reska Bayu; Susanti, Rina; Akbar, Salman Faizal Nur; Nugraha, Enggun Yoga
JUKEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): JUKEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juni 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jukemas.v2i2.922

Abstract

Perkembangan e-commerce yang pesat di Desa Mancagar, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan belum diimbangi dengan kesadaran konsumen terhadap hak-hak dan keamanan dalam bertransaksi secara daring, yang menyebabkan tingginya risiko penipuan, produk tidak sesuai, dan kendala dalam pengembalian dana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak konsumen melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan intensif, dan simulasi prosedur verifikasi produk serta pengaduan kepada lembaga resmi seperti BPSK dan YLKI. Metode yang digunakan meliputi pra-survei kebutuhan, sesi tatap muka, pemanfaatan platform daring, dan evaluasi melalui kuesioner pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai hak-hak konsumen e-commerce, mampu mengenali ciri penipuan digital, serta memahami prosedur refund dan pelaporan sengketa. Peningkatan ini juga mendorong kepercayaan dan partisipasi pelaku UKM dalam platform digital. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem transaksi daring yang lebih aman dan memperkuat posisi hukum konsumen dalam menghadapi praktik perdagangan digital yang tidak adil.
Analisis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Secara Sepihak Kurniawati, Imelda
Uniku Law Review Vol. 2 No. 02 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i02.14

Abstract

Termination of Cooperation Contract for Procurement of Goods or Services" refers to the termination or cancellation of an agreement between parties involved in the procurement process of goods or services. The purpose of this article is to find out about the unilateral termination of the contract carried out by the Public Works and Spatial Planning Service of the Meranti Islands Regency against PT. Merbau Indah Abadi in the contract agreement in accordance with the regulations in force in Indonesia and also to analyze the basis for the judge's considerations that granted the plaintiff's lawsuit in the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 21 / G / 2023 / PTUN.PBR. The research method used is the normative research method, the reason for using normative research in this study is because of the problems being studied. The results of this study are that in the decision, the Public Works and Spatial Planning Service of the Meranti Islands Regency was proven to have missed the unilateral termination mechanism explained in Presidential Regulation No. 4/2015 and Minister of Finance Regulation 243 / PMK.05 / 2015, so that the act of terminating the contract cannot be justified because it is not in accordance with the relevant laws and regulations. The conclusion is that there are legal consequences of unilateral termination of the contract in the procurement of goods/services contract, namely the imposition of administrative sanctions, sanctions in the form of inclusion in the blacklist, civil lawsuits and criminal reporting to the authorities.