Sudrajat, Maman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH POLITIK HUKUM DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT PADA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Widjaja, Gunawan; Martedjo, Wagiman; Sudrajat, Maman
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1681

Abstract

The legal political system greatly influences the Indonesian state to become a state based on law, thus requiring the involvement of community components in the process of formulating laws. This is so, because the legal political system will have a vital role in making the law. This is because the direction of the Indonesian state in the application as a state of law uses the concept of Continental European Civil Law, where written law is a very important part of the formation process, and is used as the basis for the implementation of governance. In order to ensure the implementation of legal protection for all people, as well as justice in treatment, and guarantee protection of citizens' rights, it is necessary to establish concrete guidelines in planning and drafting laws. This is intended to be the basis for regulating the process of law-making, starting from the beginning until the time when the law is enacted or applied in regulating the life of the state society. Thus, by creating concrete guidelines and guidelines, each law-making process can be carried out in a definite, consistent, and standardised manner.
VALIDITAS PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. JUSUF SK KALIMANTAN UTARA Sirait, Timbo Mangaranap; Khalimi; Sudrajat, Maman
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1626

Abstract

Aspek hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD akibat gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Utara akibat terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/167/2-2-BKD tentang Pemberhentian Dr. Rustan Samsuddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK Kaltara pada tanggal 7 Maret 2023 sehingga menjadi objek sengketa KTUN. Gubernur Kalimantan Utara menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Dr. H. Rustan Samsuddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara dan dipindahtugaskan pada jabatan baru sebagai analis kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian Yuridis Normatif digunakan dengan menganalisis putusan Gubernur Kalimantan Utara. Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/167/2-2-BKD yang berisi pemberhentian dr. RS dari jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 7 Maret 2023 mengabulkan seluruh permohonan pemohon dalam membatalkan dan mengharuskan keputusan Gubernur tersebut dicabut dan mengembalikan jabatan penggugat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Kalimantan Utara serta memulihkan harkat dan kehormatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.