Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

THE ROLE OF PTUN IN ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF THE PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS Sirait, Timbo Mangaranap; Khalimi; Widjaja, Liza
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 3 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i3.430

Abstract

In line with developments in science and sociology in society, there are currently many disputes related to state administrative law between state administrative agencies/officials and the community. This article will discuss decisions made by state administrative agencies or officials that are considered to have harmed the interests of the community in legal terms. The research method used is normative jurisprudence through literature study and case study. Primary data was obtained from official copies of decisions from the Supreme Court Decision Directory, while secondary data consisted of relevant administrative law literature and scientific articles. The research questions are: 1) What is the background of the administrative dispute between the State Administrative Body and the Business Entity in the Jakarta Administrative Court Decision No. 425/G/2024/PTUN/Jakarta? 2) What are the implications of this decision for future administrative practices in government (Ius Constituendum)? The findings and conclusions are as follows: First, the background of the administrative dispute in this case is related to an administrative decision (Beschikking) issued by the BKPM, which was deemed detrimental to the legal interests of PT. Global Akses Sinergi, according to the Indonesian legal system, as regulated by the Administrative Court. Second, this decision will contribute to the development of Indonesian administrative law toward the creation of better and more transparent law in the future (Ius Constituendum).
PENERAPAN RESTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI DAN PENCUCIAN UANG. (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2113 K/ PID.SUS/2023) Widjaja, Liza; Sirait, Timbo Mangaranap
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i2.8120

Abstract

Kejahatan ekonomi berupa tindak pidana Perbankan atau melakukan kegiatan usaha dan beroperasi menghimpun dana dari masyarakat seolah Perbankan menjadi kejahatan yang menelan banyak Korban. Metode penelitian yang dilakukan dengan Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan, dengan rumusan permasalahan; 1) Bagaimanakah pengaturan terkait Restitusi sebagai hak korban Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang dikaitkan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia? 2)Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap hak Restitusi korban dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 serta Konsep Perampasan Asset dalam Hukum Indonesia di Masa Datang (Ius Contituendum) ?, dan ditemukan serta disimpulkan, Pertama bahwa pengaturan terkait Restitusi sebagai hak korban Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang (Money Laundry) dikaitkan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia, sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan , yang pada intinya mengatur Korban berhak mendapatkan ganti rugi menyeluruh untuk memulihkan hak-hak miliknya namun tidak dijabarkan secara rinci terkait bentuk tindak pidana yang diberikan restitusi selain Korban Terorisme dan Pelanggaran HAM. Kedua Bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak Restitusi korban dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, di mana walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana namun dalam Putusan Kasasi tersebut tidak ditemukan perlindungan hak korban, dan hal tersebut merupakan implikasi ketidaktegasan dalam pengaturan Restitusi pada Peraturan Perundanganundang terkait Restitusi sehingga menimbulkan keragu-keraguan Hakim dalam penerapannya terhadap seluruh Korban. Adapun konsep Perampasan Asset dalam Hukum Indonesia di Masa Datang (Ius Contituendum) dalam Rancangan Undangundang (RUU) Perampasan Aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan
THE ROLE OF LPSK TOWARDS THE DISTRIBUTION OF LOSSES AND DISTRIBUTIVE JUSTICE TO VICTIMS Widjaja, Gunawan; Wagiman; Widjaja, Liza
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i1.469

Abstract

This article aims to analyze the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the distribution of losses experienced by victims and its contribution to realizing distributive justice. The problem formulations proposed in this research are: (1) What is the form of loss distribution provided by LPSK to victims of crime? and (2) What are the challenges faced by LPSK in implementing loss distribution and realizing distributive justice for victims? This research uses a normative juridical approach by analyzing the applicable laws and regulations as well as the LPSK annual report as research material.