Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JURMA YUSTISI
Syaban, Diputra
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kedudukan TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Terhadap RUU TNI Berdasarkan UUD 1945 Syailendra Putra, Moody Rizqy; Anindita, Rr Pramastri Anindha; Rosanti, Admita Arifani; Syaban, Diputra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6476

Abstract

Pada tragedi 1998 terjadi kerusuhan berskala nasional, salah satu penyebab hal tersebut adalah berlakunya Dwifungsi ABRI yang menyebabkan trauma pada masyarakat saat itu terutama golongan Mahasiswa, keterlibatan militer dalam lembaga sipil, menurunnya nilai rupiah, serta lamanya menjabat presiden saat itu. Menambah kekeruhan yang terjadi. Golongan Mahasiswa yang melakukan aksi demo mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari Aparat Penegak Hukum terutama ABRI mulai dari penganiayaan, penculikan, bahkan penembakan terjadi pada saat itu. Pasca-Reformasi terbentuklah UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa TNI hanya sebatas menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada tahun 2024 terjadi revisi pada UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tanpa adanya urgensi yang harus diubah pada undang-undang tersebut hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat akan terjadinya Dwifungsi militer kembali.
Kedudukan TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Terhadap RUU TNI Berdasarkan UUD 1945 Syailendra Putra, Moody Rizqy; Anindita, Rr Pramastri Anindha; Rosanti, Admita Arifani; Syaban, Diputra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6476

Abstract

Pada tragedi 1998 terjadi kerusuhan berskala nasional, salah satu penyebab hal tersebut adalah berlakunya Dwifungsi ABRI yang menyebabkan trauma pada masyarakat saat itu terutama golongan Mahasiswa, keterlibatan militer dalam lembaga sipil, menurunnya nilai rupiah, serta lamanya menjabat presiden saat itu. Menambah kekeruhan yang terjadi. Golongan Mahasiswa yang melakukan aksi demo mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari Aparat Penegak Hukum terutama ABRI mulai dari penganiayaan, penculikan, bahkan penembakan terjadi pada saat itu. Pasca-Reformasi terbentuklah UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa TNI hanya sebatas menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada tahun 2024 terjadi revisi pada UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tanpa adanya urgensi yang harus diubah pada undang-undang tersebut hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat akan terjadinya Dwifungsi militer kembali.
The Right to Legal Assistance for Correctional Residents at the Class I State Detention Center, Central Jakarta Firmansyah, Hery; Syaban, Diputra; Alshadad, Andrel; Reko, Maria Magdalena Ina; Liu, Siska Veronica; Nasari, Rieven Yehezkiel
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2570

Abstract

As a state based on the rule of law, Indonesia guarantees equality before the law, including the right of underprivileged citizens to obtain legal aid and legal assistance. In practice, many inmates at the Class I State Detention Center of Central Jakarta still lack understanding of their rights as suspects or defendants, particularly regarding legal representation in criminal proceedings. This activity aimed to improve inmates’ understanding of the right to legal assistance, the stages of criminal justice proceedings, and the importance of access to legal aid as part of the principles of access to justice and fair trial. The program employed an empirical field-based approach through observation, interviews, legal counseling, interactive discussions, and direct legal consultation at Rutan Salemba. The activity was conducted offline and involved lecturers, students, and legal practitioners. The results showed that the inmates demonstrated strong enthusiasm and active participation during the counseling sessions, particularly in the question-and-answer and legal consultation sessions. Participants gained a better understanding of defendants’ rights, objection procedures to indictments, and access to free legal aid. In addition, several concrete legal cases were identified for further legal assistance. This activity concludes that legal counseling and legal assistance in detention centers play an important role in enhancing inmates’ legal awareness and supporting the fulfillment of their constitutional rights within the criminal justice process.
Co-Authors Alshadad, Andrel Anindita, Rr Pramastri Anindha Hery Firmansyah Liu, Siska Veronica Moody Rizqy Syailendra Putra Nasari, Rieven Yehezkiel Reko, Maria Magdalena Ina Rosanti, Admita Arifani