Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

LEGALITAS DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOKCHAIN TERHADAP SMART CONTRACT PADA PERJANJIAN BISNIS DI INDONESIA Rukman, Juliana Ananda
Ensiklopedia Education Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v7i1.3148

Abstract

Abstract: The development of digital technology has encouraged various companies to innovate, one of which is by utilizing blockchain in smart contract systems. This technology, derived from cryptocurrency, enables transactions to run automatically through programmed code that translates into legal language. This study aims to examine the legitimacy of blockchain technology in supporting smart contracts as digital legal instruments and to analyze its application in business agreements between entrepreneurs in Indonesia. This research uses a normative juridical approach that focuses on analyzing relevant legal provisions. The results show that this technology has great potential to simplify transaction systems and reduce costs. However, its application requires adjustments to the legal system and social acceptance to function optimally and provide adequate legal protectionKeywords: Blockchain, Smart Contract, Legalitas, Perjanjian Elektronik
Implikasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (OSS) Bagi Pelaku Usaha Defega, Zena Dinda; Rukman, Juliana Ananda; Liuhua, Wei
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.514

Abstract

mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan yang terkait hukum, penelitian ini akan mengkaji dampak Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan konsekuensi Online Single Submission (OSS) terhadap berbagai pelaku usaha. Kajian ini membahas tentang penelitian hukum normatif. Temuan kajian ini menjelaskan implikasi OSS bagi pelaku usaha, yang akan memperoleh manfaat dari peningkatan layanan perizinan yang lebih mudah diakses dari mana saja (rumah atau kantor) dan memungkinkan pengunggahan semua dokumen yang diperlukan secara elektronik. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan sikap serta profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan indikator keberhasilan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dalam konteks Kemudahan Berusaha yang terkait dengan budaya hukum. Karena sistem yang terintegrasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi kepada publik dan membatasi peluang terjadinya KKN dalam Perizinan Berusaha, OSS berfungsi sebagai media penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan otoritas pemerintah.
Legalitas dan Pemanfaatan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract pada Perjanjian Bisnis di Indonesia Rukman, Juliana Ananda; Rahardiansah, Trubus; Notoprayitno, Maya Indrasti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.1311

Abstract

Perusahaan-perusahaan terinspirasi untuk berinovasi dengan munculnya teknologi digital. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menggunakan blockchain dalam platform kontrak pintar. Berasal dari mata uang kripto, teknologi ini memungkinkan eksekusi transaksi secara otomatis menggunakan kode yang diubah menjadi bahasa hukum. Untuk lebih memahami penggunaan teknologi blockchain dalam perjanjian komersial Indonesia, penelitian ini akan melihat kontrak pintar sebagai instrumen hukum digital dan validitas teknologi blockchain dalam mendukungnya. Untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan-temuan ini menunjukkan masa depan teknologi yang menjanjikan dalam merampingkan dan mempermurah proses transaksi. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan perlindungan hukum yang memadai, implementasinya memerlukan perubahan hukum dan penerimaan masyarakat.