Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyuluhan : Peningkatan Kapasitas Posyandu dalam Perspektif Pelayanan Publik Pada Posyandu di Kelurahan Anduonoho Kecamatan Poasia Nashar, Abdul; Jawiah, ST; Lebang, Nonia Sakka
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v1i2.719

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka pengembangan kelembagaan Posyandu, dan peningkatan mutu pelayanan Posyandu. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif dengan menggunakan pendekatan komunikasi : sesi presentasi, dan dan sesi tanya-jawab, dan sesi diskusi terpumpun/FGD. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini menunjukkan tercapainya persamaan persepsi bahwa peningkatan kapasitas Posyandu sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat,. Pengembangan kapasitas ini mencakup pelatihan bagi kader Posyandu, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya layanan Posyandu dalam menunjang kesehatan keluarga. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan pelayanan Posyandu untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih baik.
Kolaborasi Pemerintah Desa dan Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Sekolah Inklusif di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara Nashar, Abdul; L.Parisu, Chairan Zibar; Brata, Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.887

Abstract

The condition of inclusive education in rural areas, especially in Langgikima District, North Konawe Regency, still faces various challenges, ranging from the lack of community understanding of the concept of inclusivity to limited institutional support for children with special needs. This service aims to strengthen collaboration between village governments and elementary schools in realizing inclusive schools that are friendly and open to all children. The method of implementing the activity includes socialization, training, and mentoring carried out in a participatory manner with village officials, teachers, and the community. The results of the activity showed an increase in understanding of stakeholders regarding the importance of inclusive education, as well as the emergence of a joint commitment to support access and educational facilities for children with special needs. In addition, this activity provides real benefits in the form of the formation of a communication forum between schools and village governments as a forum for ongoing coordination. This program is expected to become a collaborative model that can be replicated in other areas with similar conditions.
Efektivitas Penyetaraan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Fauzan; Nashar, Abdul; Brata, Joko Tri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1658

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi penyetaraan jabatan ASN di Kabupaten Kolaka Timur sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Penyetaraan jabatan dimaksudkan untuk merampingkan struktur birokrasi, mempercepat proses koordinasi, dan menempatkan ASN berdasarkan kompetensi melalui jabatan fungsional. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu menciptakan struktur organisasi yang lebih sederhana dan mendorong orientasi kinerja yang lebih terukur. Namun demikian, ditemukan sejumlah tantangan yang signifikan, antara lain keterbatasan pemahaman ASN terhadap mekanisme angka kredit, kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan infrastruktur digital, serta resistensi budaya yang masih menganggap jabatan struktural sebagai simbol prestise. Faktor pendukung utama berasal dari dukungan politik pimpinan daerah, koordinasi kelembagaan, serta inisiatif digitalisasi di beberapa OPD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyetaraan jabatan tidak hanya menuntut perubahan struktural, tetapi juga transformasi pada aspek sumber daya manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Dengan memperkuat ketiga aspek tersebut secara simultan, kebijakan penyetaraan jabatan berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.