Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement
Widyaningsih, Halimah Endang
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pendampingan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, Kota Makassar Pratama, Widhy Andrian; Widyaningsih, Halimah Endang
ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 3 (2025): ANDIL Mulawarman J Comm Engag
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/andil.v2i3.2433

Abstract

Peran dan tantangan advokat di era globalisasi menekankan bahwa seorang advokat berkewajiban untuk memberikan layanan hukum terbaik dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, sambil memastikan bahwa proses hukum berjalan efisien dan menghasilkan hasil yang efektif tanpa ceroboh. Advokat harus memprioritaskan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, dan sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mencari keadilan untuk klien, advokat dilarang untuk menguji dirinya sendiri. Selain itu, advokat harus menjaga sikap rendah hati, melindungi hak-hak klien tanpa tergoda oleh imbalan dari pihak lawan, serta berhati-hati dalam memberikan pendapat agar tidak merugikan klien atau merusak reputasi profesionalnya. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kendala utama dalam akses keadilan di masyarakat adalah minimnya pengetahuan mengenai bantuan hukum gratis yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menerapkan ilmu yang berguna dan relevan, yang dapat membantu mewujudkan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia
Hakikat Penegakan Hukum yang Progresif terhadap Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Masyarakat Pratama, Widhy Andrian; Widyaningsih, Halimah Endang
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.689

Abstract

Fenomena korupsi bagaikan penyakit yang merusak integritas seseorang dan sulit untuk diatasi. Meskipun semboyan antikorupsi banyak terlihat di berbagai tempat, hal itu sering kali terasa seperti hanya sekadar simbol tanpa makna. Artikel ini menerapkan pendekatan berbasis data dengan menggunakan metode penelitian socio-legal yang mengumpulkan data melalui pencarian berbagai dokumen yang relevan dan dianalisis secara substantif. Hasilnya, penegakan hukum yang progresif tidak terikat pada pandangan lama dalam menangani korupsi dan mampu mengambil langkah hukum terhadap pejabat daerah demi tercapainya kesetaraan sosial. Dampak buruk dari korupsi dapat dirasakan di berbagai sektor, seperti kemiskinan sosial, birokrasi pemerintahan, sistem politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan.
TANGGUNG JAWAB DEVELOPER YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PERUMAHAN Pratama, Widhy Andrian; Widyaningsih, Halimah Endang

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v12i2.4663

Abstract

The implementation of landed house construction by developers still relies on conventional construction methods or on-site construction. This method is a construction technique that has long been known and widely used, and is supported by the availability of experts and construction service providers who are competent in planning and implementation. However, this method is not free from weaknesses, including uncertainty in determining the technical specifications of the building accurately. In addition, the implementation process also has the potential to experience increased costs, especially when disrupted by external factors such as uncertain weather conditions. This article uses a normative approach, which focuses on the analysis of law as a system of rules that are binding and serve as guidelines in community life. Therefore, the normative legal approach focuses on the analysis of positive law, legal principles and doctrines, legal interpretation in concrete cases, the structure of the legal system, harmonization of legal norms, comparative legal studies, and historical aspects of the legal system being studied. This research is descriptive-analytical. From this research, it can be concluded that the legal implications of the implementation of the pre-project selling system arise when business actors do not carry out their obligations as determined, so that it can cause objections or complaints from consumers if the results received are not in accordance with the agreement in the sale and purchase contract. In an agreement, a business actor is said to have made an achievement if he is able to carry out his obligations properly. Conversely, if he fails to carry out his responsibilities, then this condition is called a breach of contract. A breach of contract is a form of non-compliance with an agreement that has been agreed upon, and this gives the injured party the right to claim compensation as a form of accountability for the violation
Co-Authors Pratama, Widhy Andrian