Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analasis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Konsep, Implementasi, dan Peranannya dalam Penerimaan Daerah Anis Kartika Hutabarat; Aril Saputra Sitorus; Kiki Eka Sari
JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol. 2 No. 2 (2025): JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN  Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jaem.v2i2.5243

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is one of the important sources of income for local governments in Indonesia. This tax is imposed on objects in the form of land and buildings owned, controlled, or utilized by taxpayers. This article discusses the basic concept of PBB, legal basis, mechanism for determining the Taxable Object Sales Value (NJOP), and the role of PBB in supporting regional development financing. In addition, this article also examines the challenges and opportunities in optimizing PBB collection. The results of the study indicate that increasing the accuracy of NJOP determination and strengthening the tax administration system can significantly increase regional revenues. Therefore, synergy between the central and regional governments and active community participation are needed to optimize the potential of PBB as a source of regional income.
KEAMANAN CYBER DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Dwi Fitri; Anis Kartika Hutabarat; Najla Fadila; Amara Enzelia; Zila Moulia; Cindi Cladia Boangmanalu; Latifa Najia Nainggolan; Muhammad Rafly; Maghfirah Maghfirah; Hiskia Misya
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman kejahatan siber yang mengancam keamanan nasional dan individu, keamanan siber menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan siber dan seberapa efektif kerangka hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan melihat beberapa kasus penting dan pendekatan yang digunakan oleh penegak hukum, penelitian ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta , dan masyarakat untuk memerangi kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun aturan telah ada, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Ini termasuk sumber daya yang kurang, pelatihan yang tidak memadai, dan kemajuan teknologi yang sulit diimbangi oleh hukum. Selain itu, masyarakat kurang menyadari keamanan siber, yang membuat mereka lebih rentan terhadap serangan. Studi ini mengusulkan agar penegak hukum harus melatih dan menggunakan teknologi terbaru, dan masyarakat harus dididik tentang keamanan siber. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum Indonesia menangani kejahatan siber yang terus berkembang.