Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
M.S., Edith Ratna
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Pembebanan Jaminan Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan Soebagio, Novia Boedi; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.64661

Abstract

ABSTRACTThe protection to creditors when a debtor defaults on a credit agreement. The purpose of this writing is to find out what legal protection is for creditors and what the legal remedies are. The research method used is juridical-empirical and the type of research is analytical descriptive. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the research conclude that legal protection for creditors for the imposition of credit guarantees is by carrying out a credit bond followed by registration at the Land Office until the Mortgage Rights Certificate is issued and the legal action that can be taken by creditors is to take the first step, namely by peaceful settlement or secondly by executing the credit guarantee.Keywords: Guarantee; Credit; Mortgage.ABSTRAKBentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditur ketika Debitur wanprestasi kaitannya dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan diawali dengan proses pengikatan perjanjian kredit. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit dalam Hak Tanggungan dan bagaimana upaya hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit yaitu dengan dilakukannya pengikatan kredit diikuti pendaftaran di Kantor Pertanahan hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh Kreditur ialah dilakukan upaya pertama yaitu dengan jalur penyelesaian secara damai atau kedua upaya eksekusi jaminan kredit.Kata kunci: Jaminan; Kredit; Hak Tanggungan.
Proses Penyelesaian Penerbitan Covernote yang Dilakukan oleh Notaris pada Perjanjian Kredit Dzaka Syahbana, Mukhammad Arman; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.62788

Abstract

ABSTRACT One of a Notary's obligations is issuing a covernote upon request or need. The aim of this study is to analyze the credit disbursement process based on a Notary's covernote and its implications. This research, categorized as juridical normative or doctrinal, reveals the crucial role of a Notary in ensuring the validity of financial transactions by adhering to procedures, regulations, and legal requirements. Credit disbursement based on a Notary's covernote entails significant legal responsibilities, including authenticating documents and ensuring compliance with legal and banking standards to prevent future disputes. Therefore, the Notary's authority in issuing covernotes is essential for maintaining the integrity of financial agreements and minimizing legal risks.Keywords: Credit Agreement; Covernote; Notary.ABSTRAKPraktek perbankan lazim notaris membuat covernote. Notaris adalah mengeluarkan covernote jika para pihak meminta atau membutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan proses pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris dan implikasi adanya pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal. Hasil penelitian diketahui bahwa Kewenangan notaris dalam penerbitan covernote perjanjian kredit penting untuk menjaga keabsahan transaksi keuangan dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku serta memastikan pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Implikasi pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris melibatkan aspek hukum yang penting, di mana notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan dokumen dan pemenuhan persyaratan hukum serta perbankan untuk mencegah sengketa di masa mendatang.Kata kunci: Perjanjian Kredit; Covernote; Notaris.
Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah Rizal, Zanik; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.61354

Abstract

ABSTRACT PPAT is obliged to ensure that all information contained in the land deed, namely the formal requirements, is fulfilled. Problems arise related to the registration of the reverse name of the grant registered by the PPAT but not processed by BPN. This research aims to analyze and explain the PPAT’s responsibility for blocking the transfer of the grant object and the legal protection for PPAT in the transfer process, based on KEPMEN ATR/BPN Number 112 of 2017 concerning the IPPAT Code of Ethics. Using normative juridical methods, the results show that PPATs performing duties properly cannot be declared to have committed unlawful acts. Legal protection includes guidance and supervision by the MPPD.Keywords: PPAT; Grant Deed; Legal ProtectionABSTRAKPPAT wajib memastikan bahwa semua informasi yang terkandung dalam akta tanah yakni syarat formil terpenuhi. Permasalahan muncul terkait pendaftaran balik nama hibah yang didaftarkan PPAT tidak di proses oleh BPN. Tujuan penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab PPAT terhadap pemblokiran balik nama objek hibah dan perlindungan hukum terhadap PPAT dalam proses balik nama objek hibah ditinjau dari KEPMEN ATR/BPN Nomor 112 Tahun 2017 tentang Kode Etik IPPAT. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PPAT yang melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAT adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pembina dan Pengawas (MPPD) terkait kode etik.Kata kunci: PPAT; Akta Hibah; Perlindungan Hukum
Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama Marta, Fakhirah; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.60148

Abstract

                                                                                 ABSTRACT                                                            Conventionally interfaith marriages are not regulated in detail in UU No. 1 of 1974 concerning Marriage. The aim of this research is to understand the consequences of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on the sociological conditions of society on interfaith marriages in Indonesia and alternative recognition of interfaith marriages in Indonesia is the purpose of this research. The author conducts normative or theoretical research. The research results obtained are that SEMA Number 2 of 2023 does not allow judges to grant applications for interfaith marriages. Alternative recognition of interfaith marriages before the existence of SEMA Number 2 of 2023 was carried out by first submitting an application to the District Court or Religious Court to obtain a decision that legalizes interfaith marriages.Keywords: Legal Implication; Interfaith Marriage; Legal Implementation.ABSTRAKSejatinya Perkawinan beda agama tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menegetahui Dampak Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kondisi sosiologis masyarakat atas perkawinan beda agama di Indonesia dan alternatif pengakuan atas perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tujuan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian normatif atau teoritis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak meperbolehkan hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Alternatif pengakuan perkawinan beda agama sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan yang mengesahkan perkawinan beda agama.Katakunci: Implikasi Hukum; Perkawinan Beda Agama; Implementasi hukum.
Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang Kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar Anugrah, Apriani; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.61562

Abstract

ABSTRACTBank Indonesia requires the public to use Rupiah currency in every transaction in Indonesia. However, in Ciplukan Karanganyar Market, the payment system is done by using kethip money. The purpose of the research is to find out the validity of the sale and purchase agreement using kethip money in Ciplukan Karanganyar Market. The research method used is a normative juridical approach that refers to the way to understand written law and the legal norms contained therein. The research results conclude that the use of wooden coin money (kethip) in the sale and purchase transactions in Ciplukan Karanganyar Market is declared valid because it does not violate or has fulfilled the validity requirements of the agreement Article 1320 of the Civil Code and other related financial laws.Keywords: Valid; Agreement; Sale Purchase; Money.ABSTRAKBank Indonesia menetapkan bahwa setiap orang harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di wilayah Indonesia. Namun, di Pasar Ciplukan Karanganyar, sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang kethip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan uang kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk memahami hukum tertulis dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan uang koin kayu (kethip) dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan Karanganyar dinyatakan sah karena tidak menyalahi, bahkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang keuangan lainnya.Kata Kunci: Sah; Perjanjian; Jual Beli; Uang.
Co-Authors Anugrah, Apriani Dzaka Syahbana, Mukhammad Arman Marta, Fakhirah Rizal, Zanik Soebagio, Novia Boedi