Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN PRINSIP HARDSIP UNIDROIT TERHADAP RENEGOSIASI KONTRAK INTERNASIONAL AKIBAT COVID 19 Deddy Effendy; Chairunnisa, Chicha; Kiki Trianggono
Jurnal ADIL Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i2.3679

Abstract

Pandemi Covid 19 menjadi tatangan berat bagi kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan kontrak internasional. Hal yang menjadi perhatian adalah peran UNIDROIT dalam pengaturan kontrak internasional di masa pandemi COVID-19 dan prinsip hardship UNIDROIT dalam kontrak internasional di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan data hukum sekunder. UNIDROIT sebagai harmonisasi hukum kontrak internasional berperan penting dalam pemberian kepastian hukum bagi para pihak, sehingga UNIDROIT berupaya aktif untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan akibat pandemic tersebut. Prinsip hardship yang menjadikan landasan umum dalam kontrak internasional adalah solusi terbaik untuk bertahan di masa pandemic ini dengan melakukan renegosiasi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEHTENAGA KERJA ASING (TKA) PRESFEKTIF UU KETENAGAKERJAAN: Law Enforcement Against Misuse of Stay Permits by Foreign Workers (TKA) Perspective of the Law on Employment chairunnisa, chicha
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18167

Abstract

Globalisasi telah meningkatkan mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia, namun hal ini diiringi dengan tantangan serius terkait penyalahgunaan izin tinggal. Studi kasus pelanggaran di PT WNI, Morowali, menunjukkan adanya TKA yang bekerja tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), menggunakan visa kedaluwarsa, hingga penempatan pada jabatan terlarang, yang menimbulkan dampak negatif secara sosial, ekonomi, dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh TKA dari perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menemukan bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh TKA secara langsung melanggar Pasal 122 UU Keimigrasian dan dapat dikenai sanksi pidana. Dari sisi ketenagakerjaan, pemberi kerja yang melanggar aturan penggunaan TKA dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021. Implementasi penegakan hukum ini menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah kurangnya pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, birokrasi yang rumit, dan minimnya kesadaran hukum dari pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang tegas baik bagi TKA maupun pemberi kerja, serta perbaikan kebijakan untuk meningkatkan sinergi pengawasan antarlembaga terkait.