Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Non-Government Organizations Dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023 Ramadani, Nuri Salsa Bella; Khalizah, Sri Nur; Lilosona, Niel Segah Anugrah; Tamimi, Bintang Nurmaharani; Villia, Loveryna Gustri; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1030

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dijamin oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang krusial adalah perdagangan manusia (human trafficking), yang terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan strategi Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) dalam menangani kasus perdagangan orang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap berbagai literatur dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADBMI menjalankan tiga peran utama dalam penanganan kasus human trafficking, yaitu sebagai instrumen dalam memberikan edukasi dan perlindungan, sebagai arena yang memfasilitasi dialog dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta sebagai aktor yang terlibat langsung dalam pendampingan dan advokasi korban. Temuan ini menegaskan pentingnya peran organisasi non-pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan perdagangan manusia di tingkat lokal.
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Perang Suku Antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire, Papua Tengah Pada Tahun 2023-2025 Tamimi, Bintang Nurmaharani; Nufninu, Jian Aleyska; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Januari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i1.1418

Abstract

Konflik sosial berbasis identitas suku masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas keamanan dan kohesi sosial di wilayah Papua, khususnya di daerah otonomi baru seperti Provinsi Papua Tengah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire dalam menangani konflik perang suku antara Suku Mee dan Suku Moni yang terjadi pada periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta pemberitaan media daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan strategis melalui pendekatan mediasi, komunikasi persuasif berbasis kearifan lokal, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan dan tokoh adat. Upaya tersebut terbukti mampu meredam eskalasi konflik, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong terciptanya perdamaian yang relatif berkelanjutan. Penanganan konflik yang mengedepankan dialog dua arah dan musyawarah adat menjadi kunci keberhasilan resolusi konflik di Kabupaten Nabire.