Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Maqashid Al-Shari’ah Dalam Proses Istinbat dan Taqnin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer Alam, Dody Wahono Suryo; Fathurrozi, Adi
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Desember 2024
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran maqashid al-shari’ah dalam proses istinbat dan taqnin hukum perlindungan anak di keluarga Islam kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian menyoroti dinamika perlindungan anak pada kasus anak berhadapan dengan hukum, anak luar nikah, dan hak asuh pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid al- shari’ah dan pendekatan keadilan substantif mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan perlindungan anak, seperti mengatasi stigma, diskriminasi, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Teori dan metode yang digunakan terbukti efektif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menawarkan model perlindungan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Namun, keterbatasan cakupan wilayah dan kurangnya eksplorasi aspek ekonomi serta teknologi menjadi catatan penting. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan dan mengembangkan model perlindungan berbasis komunitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peran Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Manipulasi Data Pada Hukum Keluarga Islam Fathurrozi, Adi
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 6 Nomor 2
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i2.3739

Abstract

Data manipulation disputes in Islamic family law, such as falsification of marriage documents, manipulation of marriage age, and fabrication of evidence, are complex and sensitive issues. In the process of resolving them, advocates play an important role as law enforcers and mediators who must uphold professional ethics. This study aims to analyze the role of advocate ethics in dealing with and resolving data manipulation disputes in Islamic family law with a normative legal approach. The research method uses a literature study of laws and regulations, advocate codes of ethics, and Islamic family law and professional ethics literature. The results of the study indicate that the application of ethical values ​​of the advocate profession, such as integrity, honesty, and social responsibility, is crucial in maintaining justice and legal certainty in these disputes. In addition, legal ideals that prioritize substantive justice and social benefits must be the main foundation in advocacy practices in the field of Islamic family law. This study recommends strengthening advocate professional ethics education and updating regulations that more specifically regulate the resolution of data manipulation disputes in Islamic family law so that the legal process runs fairly and with dignity.  
EVOLUSI POLITIK HUKUM NASIONAL DARI MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA HINGGA ERA PASCA MODE BARU Fathurrozi, Adi; Holid, Muhammad
ASA Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i2.150

Abstract

Politik hukum di Indonesia merupakan arena strategis yang merefleksikan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa sejak masa kolonial hingga era reformasi. Evolusi politik hukum nasional menunjukkan proses panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, baik politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun institusional. Pada masa kolonial Hindia Belanda, politik hukum bersifat eksploitatif dengan dominasi hukum kolonial, sementara hukum adat dan Islam ditempatkan secara subordinatif. Pasca kemerdekaan, arah politik hukum nasional diarahkan untuk membangun sistem hukum yang berdaulat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, meskipun masih dibayangi dilema antara mempertahankan warisan kolonial dan kebutuhan akan hukum nasional yang autentik. Masa Orde Lama menandai politisasi hukum untuk mendukung ideologi negara, sedangkan masa Orde Baru menegaskan politik hukum sentralistik dan otoriter dengan orientasi stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun sering mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi 1998 membawa perubahan mendasar, menekankan supremasi hukum, demokratisasi, penghormatan HAM, serta pengakuan atas pluralisme hukum, termasuk penguatan posisi hukum adat dan dinamika hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Faktor yang memengaruhi perubahan politik hukum meliputi struktur kekuasaan politik, keberagaman sosial-budaya, kepentingan ekonomi, kapasitas institusional, serta aspirasi masyarakat sipil. Meski telah terjadi kemajuan signifikan, tantangan besar tetap ada, seperti intervensi politik dalam penegakan hukum, korupsi, ketimpangan akses keadilan, dan konflik antara hukum nasional dengan hukum lokal. Dengan demikian, evolusi politik hukum Indonesia tidak hanya menjadi cerminan sejarah pembangunan hukum, tetapi juga menjadi dasar refleksi dalam merumuskan strategi pembaruan hukum menuju sistem yang lebih demokratis, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.