Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

MENGEMBALIKAN CITRA NEGATIVE PELAKU POLIGINI DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSI Dody Wahono Suryo Alam
ASA Vol 1 No 1 (2019): Februari
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penekanan pada penelitian ini adalah pentingnya pengembangan sikap toleransi dalam bidang agama, bersikap, berpendapat, bertingkah laku yang tentunya diatur dalam undang – undang (Pancasila ,UUD 1945 ps 29 ayat 1 dan 2,ps 28 ,UU NO 1 th 74 ps 55-59 dan lain – lain.). Inti sari pasal – pasal di atas menyatakan ajakan kepada kita semua antara lain marilah kita budayakan sikap toleransi, misalnya saja kita hormati individu maupun kelompok yang melakukan praktek poligini (walaupun mungkin kita atau sebagian orang berprinsip monogami). Tidak perlu dan bahkan kita sebenarnya ” dilarang ” untuk menggunjing, mengkritik negatif atau bahkan menghujat, menghambat dan membunuh karakter / karier/ masa depan individu maupun kelompok. Hal ini bisa melanggar HAM dan bahkan bisa mentabukan norma yang mana dibolehkan oleh syariat agama, idiologi dan konstitusi (khususnya pasal 55 – 59 UU no 1 th 74). Kalau ini terus terjadi di negara kita maka akan terjadi permasalahan yang lebih komplek dan sangat bertentangan dengan syariat Islam dan HAM , khususnya dalam kontek meyakini agama dan kepercayaan masing – masing (UUD 45 psl 29 ayat 1 dan 2), dan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat ( UUD 45 psl 28 ) Tujuan penelitian ini adalah Tujuan khusus: Sosialisasi sikap toleransi terhadap pelaku poligini di Indonesia, Menumbuhkan daya pikir masyarakat untuk mempelajari syariat agama Islam di negara Indonesia, Menegakkan dan Melindungi Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya kebebasan dalam berkeyakinan dan beragama, dan Menemukan model sosialisasi sikap toleransi yang tepat terhadap pelaku Poligini di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis lebrery reseach yang berkenaan dengan reaktualisasi hukum islam .teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumen yang terkait dengan teori hukum islam . data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisi menggunakan proses reduksi data ,penyajian data dan menarik kesimpulan.Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa analisis dan observasi ; trianggulasi berbagai sumber pustaka Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama: Sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus mentaati konstitusi / aturan yang berlaku , baik aturan agama /kepercayaan maupun aturan negara seperti UUD 1945 pasal 29 ,uu perkawinan, kitab suci Alquran surat Annisa tentang poligin di inegara Indonesia, Kedua: Poligini dibolehkan dalam syariat Islam dan konstitusi negara Indonesia oleh karena itu tidak ada satupun alasan / dasar untuk mengharamkan ,menyalahkan, mentabukan bahkan membunuh karakter ataupun membunuh karir / masa depan oknum pelaku poligini, Ketiga: Penelitian ini mengandung makna betapa pentingnya menanamkan sikap toleransi dalam sebuah bingkai perbedaan , baik perbedaan pendapat, sikap, tindakan/perbuatan dan keyakinan, khususnya dalam mengamalkan sikap yaitu “bertoleransi kepada oknum pelaku poligini “ . Keempat: pentingnya diselenggarakan sosialisasi / penyuluhan dari pemerintah maupun dari tokoh agama, ormas islam dll baik secara langsung di masyarakat maupun di berbagai media cetak, media elektronik dan media sosial tentang arti dan fungsi toleransi dalam segala bidang salah satunya yaitu bertoleransi /sikap saling menghormati / menghargai kepada orang /oknum yang melakukan poligini
BUDAYA PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Dody Wahono Suryo Alama; Taufik; Heru Nail
ASA Vol 2 No 1 (2020): Agustus
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prewedding dalam pandangan hukum islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Jika dilihat dari segi pose, pakaian, dan juga pendampingannya yang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh. Namun, apabila tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya haram
Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer Alam, Dody Wahono Suryo
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4525

Abstract

The aim of the research is to describe the implementation of Islamic family law in contemporary life. The research was conducted qualitatively through literature study. Data collection techniques with documentation and data management with data reduction and presentation. The research results show: (1) marriage is the process of uniting two human beings (as a halal couple) which is carried out through a religious court with the principles of freedom to choose a partner, equality, gentleness, deliberation and mutual acceptance. (2) divorce is the process of severing the marriage bond resulting from several problems involving religious courts in the implementation process. The principles that must be considered are making the divorce process more difficult, implementing effective mediation and reviewing divorce procedural law. (3) childcare is a way for parents to develop their children's psychological and physical development by educating, guiding or directing. The principles that need to be considered are maintaining the child's nature, developing the child's potential, providing clear direction and doing it in stages. (4) polygamy is a marriage carried out by one husband with several wives, the implementation of which must pay attention to applicable legal regulations. The principles that must be taken into account are having easy morals, strong faith, sufficient assets, doing this because it is an emergency and must be fair.
Peran Maqashid Al-Shari’ah Dalam Proses Istinbat dan Taqnin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer Alam, Dody Wahono Suryo; Fathurrozi, Adi
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Desember 2024
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran maqashid al-shari’ah dalam proses istinbat dan taqnin hukum perlindungan anak di keluarga Islam kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian menyoroti dinamika perlindungan anak pada kasus anak berhadapan dengan hukum, anak luar nikah, dan hak asuh pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid al- shari’ah dan pendekatan keadilan substantif mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan perlindungan anak, seperti mengatasi stigma, diskriminasi, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Teori dan metode yang digunakan terbukti efektif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menawarkan model perlindungan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Namun, keterbatasan cakupan wilayah dan kurangnya eksplorasi aspek ekonomi serta teknologi menjadi catatan penting. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan dan mengembangkan model perlindungan berbasis komunitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dody Wahono Suryo Alam
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1558

Abstract

Unregistered (siri) marriages pose significant legal issues, particularly regarding the protection of children's rights born from such unions. This study aims to analyze the legal protection of children from siri marriages through the lens of Islamic Family Law and the Indonesian Child Protection Act. This qualitative research employs normative and empirical approaches, utilizing literature reviews and field observations at the Civil Registry Office in Jember. The findings reveal that children from siri marriages encounter challenges in obtaining legal identity, financial support, inheritance rights, and legal protection, despite the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 recognizing their civil relationship with their father. However, the implementation of this ruling remains hindered by administrative barriers and social stigma. Therefore, comprehensive efforts are needed, including legal reform, public education, and strengthening child protection institutions, to ensure the equitable fulfillment of children's rights in unregistered marriages.
Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer Alam, Dody Wahono Suryo
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4 No. 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4525

Abstract

The aim of the research is to describe the implementation of Islamic family law in contemporary life. The research was conducted qualitatively through literature study. Data collection techniques with documentation and data management with data reduction and presentation. The research results show: (1) marriage is the process of uniting two human beings (as a halal couple) which is carried out through a religious court with the principles of freedom to choose a partner, equality, gentleness, deliberation and mutual acceptance. (2) divorce is the process of severing the marriage bond resulting from several problems involving religious courts in the implementation process. The principles that must be considered are making the divorce process more difficult, implementing effective mediation and reviewing divorce procedural law. (3) childcare is a way for parents to develop their children's psychological and physical development by educating, guiding or directing. The principles that need to be considered are maintaining the child's nature, developing the child's potential, providing clear direction and doing it in stages. (4) polygamy is a marriage carried out by one husband with several wives, the implementation of which must pay attention to applicable legal regulations. The principles that must be taken into account are having easy morals, strong faith, sufficient assets, doing this because it is an emergency and must be fair.
RELASI GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: TELAAH KRITIS TERHADAP DOMINASI PATRIARKI Vianita, Putri; Qodrilr, Miftahul; Holid, Muhammad; Alam, Dody Wahono Suryo
International Conference on Humanity Education and Society (ICHES) Vol. 4 No. 1 (2025): The 4rd International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)
Publisher : FORPIM PTKIS ZONA TAPAL KUDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic family law is a part of the Sharia that regulates the relationship between men and women within the institution of marriage. However, patriarchal bias remains embedded in its construction, particularly in provisions related to marriage guardianship (wali), divorce (ṭalāq), and polygamy, which may limit women's rights. This issue arises from interpretations of religious texts that are shaped by classical socio-cultural contexts rather than the core values of Islam. This article aims to address two main questions: to what extent has patriarchal dominance influenced the formulation of Islamic family law, and what gender-equitable interpretive alternatives can be proposed? This study employs a qualitative approach using literature review methods, focusing on primary sources from classical fiqh and feminist interpretations of Islamic texts. The analysis is carried out through the lenses of gender studies, hermeneutics, and maqāṣid al-sharī‘ah. The findings highlight the urgency of reinterpreting Islamic family law texts to ensure contextual relevance and inclusivity of women's lived experiences. Such reinterpretation is essential for achieving substantive justice and maintaining the relevance of Islamic values in the face of dynamic social change.
PREDIKAT NEGATIF MENIKAH SEBELUM KULIAH DI PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI UU PERKAWINAN Wahono Suryo Alam, Dody; Taufik
ASA Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i1.41

Abstract

Syarat sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 salah satunya jika laki laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Tetapi setelah mematuhi UU perkawinan tersebut ternya masih ada cibiran , cemooh, fitnah dll yang pada intinya tercipta predikat yang negatif terhadap calon kedua mempelai yang akan menikah maupun setelah menikah.Hal ini merupakan fenomena nyata yang sebenarnya terjadi sudah sejak lama dan keyakinan penulis semakin bertambah tahun maka semakin menjadi / semakin keras tekanan yang dirasakan bagi para warga negara yang ingin menikah setelah lulus SMA/SMK. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas dan memberikan solusi yang ideal supaya UU perkawinan tetap dijalankan warga negara dan warga negara tetap aman / nyaman atau tidak merasa di usik/ tidak merasa mendapatkan predikat yang jelek dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa solusi alternatif yang mana penulis akan uraikan di pembahasn ini , diantarany perlu diadakan kegiatan sosialisasi UU perkawinan dan juga diiringi dengan siraman kalbu yang dikemas dengan acara ceramah pengajian yang di agendakan rutin oleh pemerintah bersama dengan MUI,NU,Muhammadiyah dan ormas Islam lainya serta seluruh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu harus ada branding atau penegasan yang diulang ulang bahwa menikah setelah SMK / SMU itu bukan kategori menikah pada usia dini dan bahkan bukan menikah yang belum waktunya seperti yang diisukan dimasyarakat.
REALITA PENYIMPANGAN TUNANGAN DI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERAN ORANG TUA, KUHP DAN UU PERKAWINAN Wahono Suryo Alam, Dody
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.53

Abstract

According to Rahmat Hakim (2000: 47-51), fiancé can be said to be a proposal or khitbah which means a request, which according to custom is a form of statement from one party to another with the intention of entering into a marriage bond. The status of fiancées according to Islamic law is not yet legal husband and wife, therefore it is not allowed to live in the same house let alone have a relationship as husband and wife who are bound in a legal marriage according to Islam and according to state law.This study aims to discuss as well as provide solutions to the reality that occurs in the community related to the actions of the fiancées as if they are considered to have officially become a legal husband and wife, in fact they are still fiancées. In fact, not a few often live in the same house or at least often have relations like husband and wife, resulting in pregnancy before marriage.The definition of marriage according to the essence of Islamic law contained in Marriage Law No. 1 of 1974 is the inner and outer bond of a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on God Almighty. Therefore, in addition to the author wants to provide a solution to the reality of the abuse of this fiancé, the author also hopes that this paper can at least provide effective enlightenment / understanding to the community, especially for the perpetrators of the fiancé in order to distinguish between the understanding of the fiancé.
NUMBUHKAN TAAT HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA BERDASAR ATAS HUKUM Wahono Suryo Alam, Dody
ASA Vol 6 No 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i1.96

Abstract

The level of legal awareness and citizens' adherence to the law can show the progress of a country. This factor of legal awareness and legal consciousness has an important role in the development of law; in other words, the lower the legal awareness of the community, the less legal compliance; conversely, the higher the legal awareness of the community, the stronger the legal compliance. The life of society and the state as a whole is more orderly. The research method uses descriptive qualitative. Research findings, public legal awareness which in turn will create a good law enforcement atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits for community members. The way to increase legal obedience or awareness is through education, enforcement and the role of society. With education means teaching that every human being is strived to have legal awareness of how to be a good citizen, the community will know about actions that violate the rules. In addition, law enforcement and the role of the community also need to be carried out in monitoring citizens' obedience to the law so that all people strive to obey.